Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Kami Dukung Anggaran KKP Terus Meningkat'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat ditingkatkan untuk dapat benar-benar merealisasikan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan tradisional dan anggota keluarganya.

"Kami mendukung anggaran KKP terus meningkat, harapan utamanya adalah nelayan tradisional," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Minggu (2/8/2015).

Selain itu, ujar dia, anggaran meningkat agar pemerintah juga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir. Kesejahteraan tersebut, lanjutnya, adalah sebagaimana hak-hak konstitusional mereka, baik sebagai warga negara dan hak khusus mereka sebagai pelaku kelautan dan perikanan skala kecil/tradisional.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, tambahan penerimaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam RAPBN 2016 diharapkan terealisasikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

"Insya Allah dengan tambahan dalam APBN yang hampir 50 persen itu, kami bisa memberikan kesejahteraan kepada 'stakeholder' (pemangku kepentingan)," kata Susi Pudjiastuti di kantor KKP, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menginginkan 60 persen anggaran sektor kelautan dan perikanan benar-benar untuk pemangku kepentingan sektor tersebut dan bukan untuk sekadar membangun infrastruktur.

"Tahun depan saya ingin 60 persen anggaran jatuh ke stakeholder yaitu nelayan dan pembudi daya," kata Susi Pudjiastuti, Senin (22/6/2015).

Menteri Susi mencontohkan, seharusnya seluruh anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pemberian atau perbaikan alat tangkap para nelayan. Namun saat ini, ujar dia, alokasi untuk alat tangkap masih 18 persen sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih besar yaitu mencapai 41 persen.

"Ke depan saya tidak mau lagi anggaran KKP untuk pembangunan pelabuhan dan jalan karena itu bukan pekerjaan kami," tukasnya.

Menurut dia, tugas untuk membangun infrastruktur seharusnya diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengkritik pemotongan anggaran dari sejumlah kementerian/lembaga sehingga dinilai mengurangi porsi anggaran bagi beragam program yang sebenarnya penting untuk memberdayakan masyarakat dan kemandirian ekonomi nasional.

"Setidaknya 12 kementerian/lembaga menjadi korban Menteri Keuangan karena mengalami pemotongan anggaran hingga 70 persen dari APBN-P 2015," kata Analis AEPI Dani Setiawan kepada Antara di Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Padahal, menurut Dani, kementerian/lembaga yang mengalami pemotongan tersebut umumnya menjadi tulang punggung dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah dan menegakkan kemandirian nasional. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: