Market Indices

Lima Belas Organisasi TIK Indonesia Yakini PKS Indosat-IM2 Tidak Salah

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

11 Desember 2012 08:02:00 WIB

Sejumlah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi (TI) menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas TIK Indonesia menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang menuduh adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam Kerjasama Penyelenggaraan jasa internet pada Jaringan 3G di frekuensi 2.1 GHz antara INDOSAT dan IM2 (Selanjutnya disebut PKS INDOSAT-IM2).

Hal tersebut dinyatakan kelompok ini belum  lama ini, sekaligus merespon keputusan dari Kejaksaan Agung. Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi ini, yakni MASTEL, KADIN Bidang Telematika, APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecom User Group),  APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia),  APW KOMITEL (Asosiasi Pengusaha Warnet),  Komunitas Telematika Indonesia, ID-WiBB (Indonesia Wirelesss Broadband ),  AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia), INDOWLI (Indonesia Wireless Internet Indonesia), PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia),

 FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia), IMOCA (Indonesia Mobile Online Content Association), ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia),  AITI ( Asosiasi Information Technology Indonesia) dan  ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia).

Kelompok tersebut menyatakan sejumlah sikapnya, diantaranya menyayangkan hasil perhitungan dan standard ganda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam PKS INDOSAT-IM2; padahal BPKP di dalam laporannya mengenai hasil audit BPKP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi pada periode terjadinya kerjasama tersebut tidak menyatakan terdapat kerugian negara. “Dengan demikian kami mempertanyakan kewenangan dan memandang terdapat ketidak konsistenan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP,” ungkap Eddy Thoyib, sebagai penanggung jawab Kelompok TIK Indonesia.

Selain itu,  kelompok ini meyakini bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Surat Klarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bernomor T-684/M.KOMINFO/ KU.O4.01/11/2012 tanggal 13 November 2012, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menkominfo Tifatul Sembiring yang mewakili pemerintah (regulator), menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan PP No 53 Thun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini meminta sejumlha hal. Pertama, meminta kepada Kejaksaan Agung agar mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan Pemerintah serta berbagai ahli telekomunikasi yang secara resmi memenuhi permintaan atau panggilan dari Kejaksaan Agung dan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada semua pihak untuk tidak dengan mudah melakukan upaya kriminalisasi serta upaya lainnya yang tidak berdasarkan pada itikad baik terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa TIK apabila penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tanpa berkonsultasi dengan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam industri TIK.

Ketiga, meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan berinvestasi serta berusaha dalam sektor TIK, sehingga sektor TIK dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

Keempat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perhatian dan bertindak adil dalam kasus ini, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bila diperlukan, Presiden mengambilalih kasus ini mengingat ada ketidaksamaan pendapat di antara instansi pemerintah di bawah Presiden.

 

(hatta@wartaekonomi.com)

 

Kabar Indonesia

21 Oktober 2014 - Politik

JK: Saya Letih, Bukan Sakit

21 Oktober 2014 - Politik

Paripurna DPR Minus KIH dan PPP

Executive Brief

Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa resmi jabat Komandan Paspampres, Rabu (22/10).

Bursa Saham Indonesia

IHSG dibuka naik 26,14 poin atau 0,52% menjadi 5.055,49 poin.

Indeks LQ45 dibuka menguat 6,55 poin atau 0,77% ke level 859,98 poin.

Jakarta Islamic Index dibuka naik 0,79% ke level 667,11 poin.

Presiden Jokowi lakukan silaturahim dengan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu pagi (22/10).

Mesir jatuhi hukuman mati kepada tujuh orang yang diduga lakukan serangan mematikan pada militer.

Bursa Saham Asia Pasifik

Indeks KOSPI dibuka menguat 1,13% ke level 1.936,91 poin.

Indeks Nikkei 225 dibuka menguat 1,6%  ke level 15.038,19 poin.

Index Topix dibuka menguat 1,6% ke level 1.1224,5 poin.

Indeks MSCI Asia Pacific dibuka naik 0,7% ke level 136,94 poin.

Indeks S&P/ASX200 dibuka naik 57 poin atau 1,07% ke level 5.382 poin.

Indeks All Ordinaries dibuka naik 55,6 poin atau 1,05% ke level 5.368,1 poin.

Indeks Komposit Shanghai dibuka naik 3,06 poin atau 0,13% menjadi 2.342,72 poin.

Indeks Komposit Shenzhen dibuka naik 2,78 poin atau 0,21% menjadi 1.333,55 poin.

Indeks Hang Seng dibuka naik 211,87 poin menjadi 23.300,45 poin.

Bursa Saham AS

Indeks S&P 500 ditutup naik 2% ke level 1.941,28 poin.

Indeks Dow Jones ditutup naik 215,14 poin atau 1,3% ke level 16.615 poin.

Indeks Nasdaq ditutup melonjak 103,40 poin atau 2,40% menjadi 4.419,48 poin.

Bursa Saham Eropa

Indeks Stoxx Europe 600 ditutup naik 2,1% ke level 323,74 poin.

Rupiah dibuka melemah 0,12% ke level Rp 12.015 per dolar AS.

Kemenhub: Motor akan dilarang lewati kawasan ERP.

Toyota tarik 247.000 mobil SUV dan truk pikap dari Amerika karena kantong udara tak berfungsi.

BCA: Pertumbuhan pendapatan nonbunga akan sejalan dengan rencana bisnis bank tahun ini.

Apindo DKI menilai kenaikan upah minimum provinsi hingga 30% yang dituntut buruh tak rasional.

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup H

BATE Borisov 0 vs 7 Shakhtar Donetsk

FC Porto 2 vs 1 Athletic Bilbao

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup G

Chelsea 6 vs 0 Maribor

Schalke 04 4 vs 3 Sporting CP

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup F

APOEL Nicosia 0 vs 1 Paris Saint Germain

Barcelona 3 - 1 Ajax

Hasil Pertandingan Liga Champion Grup E

CSKA Moscow 2 vs 2 Manchester City

Roma 1 vs 7 Bayern Munich

Seorang laki-laki diduga WNA ditemukan di Bali dalam kondisi tak bernyawa dan terbungkus plastik.

Microsoft akan sediakan aplikasi penelitian bagi ilmuwan medis yang tengah pelajari Ebola.

Uni Eropa berencana untuk perkuat hukuman terhadap Suriah.

BEI terbitkan aturan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang mulai berlaku 1 November 2014.

Entertainment & Life Style

20 Oktober 2014 - Entertainment & Life Style

Ini Empat Mitos yang Salah Seputar Seks

19 Oktober 2014 - Olahraga

Bayern Hancurkan Bremen 6-0