Market Indices

Lima Belas Organisasi TIK Indonesia Yakini PKS Indosat-IM2 Tidak Salah

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

11 Desember 2012 08:02:00 WIB

Sejumlah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi (TI) menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas TIK Indonesia menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang menuduh adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam Kerjasama Penyelenggaraan jasa internet pada Jaringan 3G di frekuensi 2.1 GHz antara INDOSAT dan IM2 (Selanjutnya disebut PKS INDOSAT-IM2).

Hal tersebut dinyatakan kelompok ini belum  lama ini, sekaligus merespon keputusan dari Kejaksaan Agung. Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi ini, yakni MASTEL, KADIN Bidang Telematika, APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecom User Group),  APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia),  APW KOMITEL (Asosiasi Pengusaha Warnet),  Komunitas Telematika Indonesia, ID-WiBB (Indonesia Wirelesss Broadband ),  AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia), INDOWLI (Indonesia Wireless Internet Indonesia), PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia),

 FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia), IMOCA (Indonesia Mobile Online Content Association), ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia),  AITI ( Asosiasi Information Technology Indonesia) dan  ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia).

Kelompok tersebut menyatakan sejumlah sikapnya, diantaranya menyayangkan hasil perhitungan dan standard ganda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam PKS INDOSAT-IM2; padahal BPKP di dalam laporannya mengenai hasil audit BPKP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi pada periode terjadinya kerjasama tersebut tidak menyatakan terdapat kerugian negara. “Dengan demikian kami mempertanyakan kewenangan dan memandang terdapat ketidak konsistenan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP,” ungkap Eddy Thoyib, sebagai penanggung jawab Kelompok TIK Indonesia.

Selain itu,  kelompok ini meyakini bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Surat Klarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bernomor T-684/M.KOMINFO/ KU.O4.01/11/2012 tanggal 13 November 2012, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menkominfo Tifatul Sembiring yang mewakili pemerintah (regulator), menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan PP No 53 Thun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini meminta sejumlha hal. Pertama, meminta kepada Kejaksaan Agung agar mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan Pemerintah serta berbagai ahli telekomunikasi yang secara resmi memenuhi permintaan atau panggilan dari Kejaksaan Agung dan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada semua pihak untuk tidak dengan mudah melakukan upaya kriminalisasi serta upaya lainnya yang tidak berdasarkan pada itikad baik terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa TIK apabila penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tanpa berkonsultasi dengan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam industri TIK.

Ketiga, meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan berinvestasi serta berusaha dalam sektor TIK, sehingga sektor TIK dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

Keempat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perhatian dan bertindak adil dalam kasus ini, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bila diperlukan, Presiden mengambilalih kasus ini mengingat ada ketidaksamaan pendapat di antara instansi pemerintah di bawah Presiden.

 

(hatta@wartaekonomi.com)

 

Recomended Reading

Rabu, 30/07/2014 11:36 WIB

Vicious Circle Merek Lokal

Rabu, 30/07/2014 04:03 WIB

Jusuf Kalla Sampaikan Keprihatinan Insiden Saat Silaturahim

Rabu, 30/07/2014 06:03 WIB

Liverpool Tarik Divock Origi

Executive Brief

Kontributor penjualan neto Indoffod Sukses Makmur: grup produk konsumen bermerek (CBP) berkontribusi sebesar 44 persen, Bogasari 24 persen, agrobisnis 17 persen, distribusi 7 persen, budi daya dan pengolahan sayuran 8 persen

Indofood Sukses Makmur: keuntungan grup agrobisnis meningkat tiga kali lipat dikarenakan kenaikan produksi dan harga minyak sawit mentah (CPO)

Indofood Sukses Makmur bukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 34,4 persen menjadi Rp2,29 triliun pada semester pertama 2014

Bank Sulut berikan reward kepada debitur dari PNS

Mahasiswa UNY membuat dan mengembangkan motif batik kontemporer "Anime Batik"

Jokowi ditantang rampingkan kabinet

Abdee Slank: Menteri kabinet Jokowi-JK harus memiliki track record  bersih, jujur, transparan, profesional serta memiliki arah tujuan kerja

Recommended Reading

Kamis, 31/07/2014 07:55 WIB

Kuartal-II, PDB AS Tumbuh 4%

Rabu, 30/07/2014 22:02 WIB

Ekonom Destry: Inflasi Diperkirakan Sesuai Ekspektasi

Rabu, 30/07/2014 21:02 WIB

Pembenahan Koperasi Yang Tak Kunjung Usai (Bagian II)

Rabu, 30/07/2014 20:02 WIB

Pembenahan Koperasi Yang Tak Kunjung Usai (Bagian I)

Rabu, 30/07/2014 16:13 WIB

OJK Dorong Bank BUMN Segera Lakukan Konsolidasi

Rabu, 30/07/2014 12:07 WIB

Tantangan Presiden Baru untuk Majukan Ekonomi

Rabu, 30/07/2014 11:36 WIB

Vicious Circle Merek Lokal

Rabu, 30/07/2014 10:37 WIB

10 Miliuner Industri Penerbangan (Bagian II)

Entertainment & Life Style

30 Juli 2014 - Entertainment & Life Style

Wanita Juga Bisa Alami Disfungsi Seksual

30 Juli 2014 - Olahraga

Sneijder Tetap di Galatasaray

30 Juli 2014 - Olahraga

Liverpool Tarik Divock Origi