Market Indices

Lima Belas Organisasi TIK Indonesia Yakini PKS Indosat-IM2 Tidak Salah

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

11 Desember 2012 08:02:00 WIB

Sejumlah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi (TI) menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas TIK Indonesia menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang menuduh adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam Kerjasama Penyelenggaraan jasa internet pada Jaringan 3G di frekuensi 2.1 GHz antara INDOSAT dan IM2 (Selanjutnya disebut PKS INDOSAT-IM2).

Hal tersebut dinyatakan kelompok ini belum  lama ini, sekaligus merespon keputusan dari Kejaksaan Agung. Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi ini, yakni MASTEL, KADIN Bidang Telematika, APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecom User Group),  APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia),  APW KOMITEL (Asosiasi Pengusaha Warnet),  Komunitas Telematika Indonesia, ID-WiBB (Indonesia Wirelesss Broadband ),  AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia), INDOWLI (Indonesia Wireless Internet Indonesia), PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia),

 FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia), IMOCA (Indonesia Mobile Online Content Association), ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia),  AITI ( Asosiasi Information Technology Indonesia) dan  ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia).

Kelompok tersebut menyatakan sejumlah sikapnya, diantaranya menyayangkan hasil perhitungan dan standard ganda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam PKS INDOSAT-IM2; padahal BPKP di dalam laporannya mengenai hasil audit BPKP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi pada periode terjadinya kerjasama tersebut tidak menyatakan terdapat kerugian negara. “Dengan demikian kami mempertanyakan kewenangan dan memandang terdapat ketidak konsistenan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP,” ungkap Eddy Thoyib, sebagai penanggung jawab Kelompok TIK Indonesia.

Selain itu,  kelompok ini meyakini bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Surat Klarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bernomor T-684/M.KOMINFO/ KU.O4.01/11/2012 tanggal 13 November 2012, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menkominfo Tifatul Sembiring yang mewakili pemerintah (regulator), menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan PP No 53 Thun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini meminta sejumlha hal. Pertama, meminta kepada Kejaksaan Agung agar mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan Pemerintah serta berbagai ahli telekomunikasi yang secara resmi memenuhi permintaan atau panggilan dari Kejaksaan Agung dan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada semua pihak untuk tidak dengan mudah melakukan upaya kriminalisasi serta upaya lainnya yang tidak berdasarkan pada itikad baik terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa TIK apabila penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tanpa berkonsultasi dengan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam industri TIK.

Ketiga, meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan berinvestasi serta berusaha dalam sektor TIK, sehingga sektor TIK dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

Keempat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perhatian dan bertindak adil dalam kasus ini, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bila diperlukan, Presiden mengambilalih kasus ini mengingat ada ketidaksamaan pendapat di antara instansi pemerintah di bawah Presiden.

 

(hatta@wartaekonomi.com)

 

Recomended Reading

Rabu, 16/04/2014 03:00 WIB

Prabowo Kunjungi Said Aqil

Rabu, 16/04/2014 19:00 WIB

Relawan Prabowo-Hatta Rajasa Akan Dideklarasikan

Rabu, 16/04/2014 09:23 WIB

Jokowi Belum Temukan Bakal Cawapres yang Tepat

Executive Brief

Barcelona - Real Madrid  1 - 2. Real Madrid juara Copa Del Rey.

Everton takluk 2-3 oleh tamunya Crystal Palace, Kamis (17/4).

Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh Sunderland, Kamis (17/4).

Standard Chartered: Harga BBM bersubsidi harus naik.

Unjuk rasa anti-Piala Dunia terus berlanjut di Brasil.

Indo Premier luncurkan supermarket reksa dana daring, Rabu (16/4).

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.

Arema lolos ke 16 besar AFC Cup setelah kalahkan Selangor, 1-0.

Syarief Hasan: Demokrat tetap lanjutkan konvensi dan ajukan capres.

OJK: Tingkat melek keuangan masyarakat Indonesia sangat rendah.

KKP: Indonesia belum manfaatkan potensi budidaya laut.

Timnas U-19 taklukan UEA U-19 dengan skor 2-1, Rabu (16/4) malam

Ekonom BNI: Ketidakpastian pasar uang berlangsung sampai Pilpres.

Adidas dan Chelsea luncurkan seragam tandang untuk musim 2014/15.

The Guardian Us dan The Washington Post raih Pulitzer Prize tahun ini.

Jokowi: Saya belum menemukan bakal cawapres yang tepat.

Jokowi: Bentuk kabinet kerja bukan kabinet politik

Bank Mutiara lakukan restrukturisasi kredit bermasalah Rp 135,8 M.

BEI: Aturan IPO sektor tambang segera dipatenkan.

BEI: APEX masuk dalam kategori saham tidak wajar.

Bank Agris akan lepas 20% sahamnya pada semester I 2014.

BPK: Audit elektronik merupakan pencegahan KKN secara sistemik.

Bank Mayapada akan terbitkan obligasi Rp 700 miliar pada Juli 2014.

Entertainment & Life Style

16 April 2014 - Olahraga

Cedera, Yaya Toure Absen Dua Pekan