Market Indices

Lima Belas Organisasi TIK Indonesia Yakini PKS Indosat-IM2 Tidak Salah

Rubrik Ekonomi Bisnis

11 Desember 2012 08:02:00 WIB

Sejumlah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi (TI) menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas TIK Indonesia menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang menuduh adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam Kerjasama Penyelenggaraan jasa internet pada Jaringan 3G di frekuensi 2.1 GHz antara INDOSAT dan IM2 (Selanjutnya disebut PKS INDOSAT-IM2).

Hal tersebut dinyatakan kelompok ini belum  lama ini, sekaligus merespon keputusan dari Kejaksaan Agung. Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi ini, yakni MASTEL, KADIN Bidang Telematika, APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecom User Group),  APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia),  APW KOMITEL (Asosiasi Pengusaha Warnet),  Komunitas Telematika Indonesia, ID-WiBB (Indonesia Wirelesss Broadband ),  AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia), INDOWLI (Indonesia Wireless Internet Indonesia), PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia),

 FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia), IMOCA (Indonesia Mobile Online Content Association), ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia),  AITI ( Asosiasi Information Technology Indonesia) dan  ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia).

Kelompok tersebut menyatakan sejumlah sikapnya, diantaranya menyayangkan hasil perhitungan dan standard ganda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam PKS INDOSAT-IM2; padahal BPKP di dalam laporannya mengenai hasil audit BPKP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi pada periode terjadinya kerjasama tersebut tidak menyatakan terdapat kerugian negara. “Dengan demikian kami mempertanyakan kewenangan dan memandang terdapat ketidak konsistenan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP,” ungkap Eddy Thoyib, sebagai penanggung jawab Kelompok TIK Indonesia.

Selain itu,  kelompok ini meyakini bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Surat Klarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bernomor T-684/M.KOMINFO/ KU.O4.01/11/2012 tanggal 13 November 2012, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menkominfo Tifatul Sembiring yang mewakili pemerintah (regulator), menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan PP No 53 Thun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini meminta sejumlha hal. Pertama, meminta kepada Kejaksaan Agung agar mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan Pemerintah serta berbagai ahli telekomunikasi yang secara resmi memenuhi permintaan atau panggilan dari Kejaksaan Agung dan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada semua pihak untuk tidak dengan mudah melakukan upaya kriminalisasi serta upaya lainnya yang tidak berdasarkan pada itikad baik terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa TIK apabila penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tanpa berkonsultasi dengan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam industri TIK.

Ketiga, meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan berinvestasi serta berusaha dalam sektor TIK, sehingga sektor TIK dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

Keempat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perhatian dan bertindak adil dalam kasus ini, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bila diperlukan, Presiden mengambilalih kasus ini mengingat ada ketidaksamaan pendapat di antara instansi pemerintah di bawah Presiden.

 

(hatta@wartaekonomi.com)

 

Editor: Hatta

Recomended Reading

Kabar EkBis

29 Januari 2015 - Ekonomi Bisnis

Ellipz Lighting dari Belanda Masuk Pasar Indonesia

29 Januari 2015 - Ekonomi Bisnis

"TKI Majukan Ekonomi Malaysia"

Kabar Indonesia

29 Januari 2015 - Nasional

DPR: Penyelenggaraan Haji 2014 Lebih Baik

29 Januari 2015 - Daerah

Bandung Siap Jadi Tuan Rumah KAA

Executive Brief

Hasil Pertandingan KNVB Beker Belanda

Roda JC Kerkrade 1 - 4 Excelsior

FC Groningen 4 - 0 Vitesse

Hasil Pertandingan Copa del Rey Spanyol

Atletico Madrid 2 - 3 Barcelona

Hasil Pertandingan Perempat Final Coppa Italia

Parma 0 - 1 Juventus

Hasil Pertandingan Piala Capital One Inggris

Sheffield United 2 - 2 Tottenham Hotspur

Info Kurs Mata Uang

Rupiah Kamis Pagi Masih Stagnan

Info Bursa Saham

IHSG Dibuka Turun

Bursa Saham Seoul Dibuka Lebih Rendah

Bursa Saham Australia Dibuka Turun

Bursa Saham Tokyo Dibuka Turun

Bursa Saham Hong Kong Dibuka Turun

Bursa Saham Wall Street Ditutup Turun

Bursa Saham Tingkok Dibuka Turun

BI: Perkembangan Kurs Bantu Peningkatan Ekspor Manufaktur

Fed Tetap "Bersabar" Tentang Kenaikan Suku Bunganya

Wall Street Berakhir Turun Tajam Setelah Sesi Fluktuatif

Minyak Turun Karena Persediaan AS Melonjak ke Rekor Tertinggi

Dolar AS Menguat Didukung Pernyataan Fed

Emas Turun Tertekan Kenaikan Saham dan Dolar AS

Dua Korban Airasia Ditemukan di Perairan Majene

Bank Mandiri proyeksikan pengguna mobile banking tahun ini meningkat tajam.

Menteri ESDM Sudirman Said: Pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017 adalah PT Pertamina.

Gubernur Ahok dukung rencana pembuatan pantai pasir putih di kawasan Pantai Ancol.

Wali Kota Ridwan Kamil: Bandung siap jadi tuan rumah KAA ke-60.

DPR dan pemerintah sepakati PMN pada 35 BUMN sebesar Rp 48,01 triliun.

Iran tunjuk Gholamali Khoshroo sebagai duta besar untuk PBB.

Dua jenazah yang diduga korban AirAsia ditemukan di perairan Majene, Sulawesi.

Puan Maharani: Kami tidak menggunakan istilah target 100 hari karena pihaknya tiap hari bekerja untuk rakyat.

Wakil Ketua Komisi KPK Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan menerima gratifikasi ketika masih sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim.

Luis Figo berniat menantang pejabat petahana Sepp Blatter pada pemilihan presiden FIFA tahun ini.

Penyerang Agung Suprayogi mengakhiri seleksi di klub Persiba Balikpapan setelah tidak mendapat kepastian

Aktivis 98 Ahmad Hardi mempertanyakan peran Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan

Bank Mandiri menjalin kerja sama dengan Secure Parking dengan menggunakan Mandiri e-money.

Cristiano Ronaldo mendapat skors dua pertandingan menyusul diusirnya dia keluar lapangan

Entertainment

29 Januari 2015 - Olahraga

Agung Suprayogi Akhiri Seleksi di Persiba

29 Januari 2015 - Olahraga

Lontarkan Komentar Pedas, Mourinho Didenda

29 Januari 2015 - Olahraga

Cedera, Florent Malouda Absen Dua Pekan