Market Indices

Lima Belas Organisasi TIK Indonesia Yakini PKS Indosat-IM2 Tidak Salah

Rubrik Ekonomi Bisnis

11 Desember 2012 08:02:00 WIB

Sejumlah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi (TI) menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas TIK Indonesia menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang menuduh adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam Kerjasama Penyelenggaraan jasa internet pada Jaringan 3G di frekuensi 2.1 GHz antara INDOSAT dan IM2 (Selanjutnya disebut PKS INDOSAT-IM2).

Hal tersebut dinyatakan kelompok ini belum  lama ini, sekaligus merespon keputusan dari Kejaksaan Agung. Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi ini, yakni MASTEL, KADIN Bidang Telematika, APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecom User Group),  APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia),  APW KOMITEL (Asosiasi Pengusaha Warnet),  Komunitas Telematika Indonesia, ID-WiBB (Indonesia Wirelesss Broadband ),  AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia), INDOWLI (Indonesia Wireless Internet Indonesia), PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia),

 FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia), IMOCA (Indonesia Mobile Online Content Association), ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia),  AITI ( Asosiasi Information Technology Indonesia) dan  ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia).

Kelompok tersebut menyatakan sejumlah sikapnya, diantaranya menyayangkan hasil perhitungan dan standard ganda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam PKS INDOSAT-IM2; padahal BPKP di dalam laporannya mengenai hasil audit BPKP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi pada periode terjadinya kerjasama tersebut tidak menyatakan terdapat kerugian negara. “Dengan demikian kami mempertanyakan kewenangan dan memandang terdapat ketidak konsistenan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP,” ungkap Eddy Thoyib, sebagai penanggung jawab Kelompok TIK Indonesia.

Selain itu,  kelompok ini meyakini bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Surat Klarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bernomor T-684/M.KOMINFO/ KU.O4.01/11/2012 tanggal 13 November 2012, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menkominfo Tifatul Sembiring yang mewakili pemerintah (regulator), menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan PP No 53 Thun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini meminta sejumlha hal. Pertama, meminta kepada Kejaksaan Agung agar mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan Pemerintah serta berbagai ahli telekomunikasi yang secara resmi memenuhi permintaan atau panggilan dari Kejaksaan Agung dan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada semua pihak untuk tidak dengan mudah melakukan upaya kriminalisasi serta upaya lainnya yang tidak berdasarkan pada itikad baik terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa TIK apabila penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tanpa berkonsultasi dengan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam industri TIK.

Ketiga, meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan berinvestasi serta berusaha dalam sektor TIK, sehingga sektor TIK dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

Keempat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perhatian dan bertindak adil dalam kasus ini, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bila diperlukan, Presiden mengambilalih kasus ini mengingat ada ketidaksamaan pendapat di antara instansi pemerintah di bawah Presiden.

 

(hatta@wartaekonomi.com)

 

Editor: Hatta

Recomended Reading

Kamis, 27/11/2014 18:18 WIB

Jokowi-JK Perlu Contoh SBY

Kamis, 27/11/2014 01:00 WIB

Thailand Ke Semifinal Piala AFF

Kamis, 27/11/2014 10:26 WIB

BBM Naik, Buruh Rugi Rp 500 Ribu Tiap Bulan

Kabar EkBis

28 November 2014 - Agrikultur

Mentan Amran Janji Penuhi Kebutuhan Petani

28 November 2014 - Penerbangan

Lion Air Perkuat Bisnis di Asia Tenggara

Kabar Indonesia

28 November 2014 - Politik

Apa yang SBY Lakukan pada Masa Pensiun?

28 November 2014 - Politik

Golkar Tidak akan Pecah

Executive Brief

Akbar Tandjung minta penundaan Munas Partai Golkar di Bali.

Presiden Jokowi beri pengarahan pada Pangkotama dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Bogor.

Sebanyak 133 orang tewas dalam bentrokan antara dua kelompok di Sudan.

Korban tewas epidemi Ebola menjadi 5.689 dari 15.935 kasus hingga November.

Sebanyak 12 orang tewas saat mikrobus terbalik di saluran air di Mesir.

Sebuah bom meledak di stasiun bus di Nigeria dan tewaskan 40 orang termasuk lima tentara.

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup L

Lokeren 1 - 0 Legia Warszawa

Trabzonspor 3 - 1 Metalist Kharkiv

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup K

Dinamo Minsk 0 - 2 PAOK Thessaloniki FC

Guingamp 1 - 2 Fiorentina

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup J

AaB 1 - 0 Steaua Bucuresti

Dynamo Kyiv 2 - 0 Rio Ave

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup I

Slovan Bratislava 1 - 3 Young Boys

Sparta Prague 0 - 0 SSC Napoli

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup H

FC Krasnodar 1 - 1 Lille

Wolfsburg 0 - 2 Everton

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup G

Feyenoord 2 - 0 Sevilla

Rijeka 2 - 0 Standard Liege

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup F

Inter 2 - 1 Dnipro

Saint Etienne 1 - 1 FK Karabakh

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup E

Dinamo Moscow 2 - 1 Panathinaikos

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup D

Astra Giurgiu 1 - 0 Dinamo Zagreb

Celtic 1 - 3 Salzburg

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup C

Asteras Tripolis 2 - 2 Besiktas

Tottenham Hotspur 1 - 0 Partizan Beograd

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup B

HJK 2 - 1 FC Koebenhavn

Torino 0 - 0 Club Brugge

Hasil Pertandingan Liga Eropa Grup A

FC Zurich 3 - 1 Apollon Limassol

Villarreal 2 - 2 Borussia Moenchengladbach

Uruguay akan mulai jual ganja di apotek pada Maret 2015.

Nanat Natsir: Jokowi-JK perlu belajar dari SBY dalam jalin hubungan dengan DPR.

Recommended Reading

Jum'at, 28/11/2014 16:38 WIB

Lima Juta Buruh Siap Demo Pemerintahan Jokowi-JK

Jum'at, 28/11/2014 13:08 WIB

Golkar Tidak akan Pecah

Jum'at, 28/11/2014 11:02 WIB

Mentan Amran Janji Penuhi Kebutuhan Petani

Jum'at, 28/11/2014 08:02 WIB

Pertamina: Konsumsi Pertamax Mulai Meningkat

Jum'at, 28/11/2014 03:22 WIB

Akbar Tanjung Minta Munas Golkar Ditunda

Kamis, 27/11/2014 17:31 WIB

Megawati Pastikan Tidak Usulkan Boy Sadikin sebagai Wagub

Kamis, 27/11/2014 16:29 WIB

OJK Dorong Industri Jasa Keuangan Guyur Kredit di Sektor Kemaritiman

Kamis, 27/11/2014 16:01 WIB

Aviliani: Waktu Kenaikan BBM Sudah Sangat Tepat

Entertainment

27 November 2014 - Olahraga

Zenit Menang 1-0 Atas Benfica

27 November 2014 - Olahraga

Thailand Ke Semifinal Piala AFF

26 November 2014 - Olahraga

Mourinho: Costa "Bukan Apa-Apa" Tanpa Tim