Market Indices

Lima Belas Organisasi TIK Indonesia Yakini PKS Indosat-IM2 Tidak Salah

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

11 Desember 2012 08:02:00 WIB

Sejumlah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi (TI) menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dengan IM2 tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas TIK Indonesia menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang menuduh adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam Kerjasama Penyelenggaraan jasa internet pada Jaringan 3G di frekuensi 2.1 GHz antara INDOSAT dan IM2 (Selanjutnya disebut PKS INDOSAT-IM2).

Hal tersebut dinyatakan kelompok ini belum  lama ini, sekaligus merespon keputusan dari Kejaksaan Agung. Kelompok tersebut terdiri dari 15 organisasi ini, yakni MASTEL, KADIN Bidang Telematika, APJII ( Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecom User Group),  APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia),  APW KOMITEL (Asosiasi Pengusaha Warnet),  Komunitas Telematika Indonesia, ID-WiBB (Indonesia Wirelesss Broadband ),  AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia), INDOWLI (Indonesia Wireless Internet Indonesia), PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia),

 FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia), IMOCA (Indonesia Mobile Online Content Association), ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia),  AITI ( Asosiasi Information Technology Indonesia) dan  ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia).

Kelompok tersebut menyatakan sejumlah sikapnya, diantaranya menyayangkan hasil perhitungan dan standard ganda yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam PKS INDOSAT-IM2; padahal BPKP di dalam laporannya mengenai hasil audit BPKP untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi pada periode terjadinya kerjasama tersebut tidak menyatakan terdapat kerugian negara. “Dengan demikian kami mempertanyakan kewenangan dan memandang terdapat ketidak konsistenan dalam perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP,” ungkap Eddy Thoyib, sebagai penanggung jawab Kelompok TIK Indonesia.

Selain itu,  kelompok ini meyakini bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyakinan tersebut juga diperkuat dengan merujuk pada Surat Klarifikasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bernomor T-684/M.KOMINFO/ KU.O4.01/11/2012 tanggal 13 November 2012, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menkominfo Tifatul Sembiring yang mewakili pemerintah (regulator), menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan PP No 53 Thun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok ini meminta sejumlha hal. Pertama, meminta kepada Kejaksaan Agung agar mempertimbangkan pendapat yang telah diberikan Pemerintah serta berbagai ahli telekomunikasi yang secara resmi memenuhi permintaan atau panggilan dari Kejaksaan Agung dan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa PKS INDOSAT-IM2 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedua, meminta kepada semua pihak untuk tidak dengan mudah melakukan upaya kriminalisasi serta upaya lainnya yang tidak berdasarkan pada itikad baik terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan dan jasa TIK apabila penyelenggaraan jaringan dan jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tanpa berkonsultasi dengan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator dalam industri TIK.

Ketiga, meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan berinvestasi serta berusaha dalam sektor TIK, sehingga sektor TIK dapat terus memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

Keempat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi perhatian dan bertindak adil dalam kasus ini, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bila diperlukan, Presiden mengambilalih kasus ini mengingat ada ketidaksamaan pendapat di antara instansi pemerintah di bawah Presiden.

 

(hatta@wartaekonomi.com)

 

Recomended Reading

Berita Terkini

Rabu, 17/09/2014 16:19 WIB

Apindo Luncurkan Peta Jalan Liputi Lima Sektor Kebijakan

Rabu, 17/09/2014 16:01 WIB

BEI: PT Impack Pratama Industri Siap IPO

Rabu, 17/09/2014 15:29 WIB

Wapres: Subsidi BBM Harusnya Tidak Ada

Rabu, 17/09/2014 15:03 WIB

Anak Usaha Intraco Penta akan IPO Tahun Ini

Rabu, 17/09/2014 15:03 WIB

J Trust Minta Petunjuk OJK tentang "Fit and Proper Test"

Rabu, 17/09/2014 14:17 WIB

OJK Kaji Model Aturan Pembiayaan Baru

Rabu, 17/09/2014 14:07 WIB

Ini Tujuh Agenda Khusus OJK

Rabu, 17/09/2014 14:04 WIB

Penjualan Bank Mutiara, OJK Tunggu Pengajuan dari LPS

Executive Brief

Modern Internasional akan terus kembangkan bisnis makanan dan minuman siap saji.

DBS: Bisnis wealth management dunia sedang soroti Indonesia.

Kemenkeu usulkan anggaran sebesar Rp 20,3 triliun dalam RAPBN 2015.

Vaninder Singh nilai Indonesia mampu respons dengan baik kebijakan kenaikan suku bunga Fed.

OJK ajukan usulan pagu Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2015 sebesar Rp 3,58 triliun.

AAJI usulkan tambahan 500 rumah sakit untuk program Koordinasi Manfaat.

CIMB Niaga targetkan pertumbuhan kartu kredit di atas 20 persen.

BI tidak khawatir kemungkinan peningkatan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

BI: Tingkat NPL sektor konstruksi, pertambangan, perdagangan, dan jasa sosial masih relatif tinggi.

BI prediksi defisit neraca transaksi berjalan 2014 turun tipis dibandingkan defisit 2013.

BEI harapkan investasi di produk pasar modal dapat dijadikan gaya hidup masyarakat.

BEI harapkan pemerintahan baru mendatang permudah izin IPO bagi BUMN.

AAJI minta BPJS rampungkan ruang lingkup koordinasi untuk tingkatkan sinergi.

Chairul Tanjung: Aceh terbuka bagi setiap investor termasuk asing yang ingin berinvestasi.

Hermanto Dardak: Kesenjangan ekonomi antarwilayah dapat dipecahkan dengan regionalisasi.

SCI: Peraturan Presiden No 26/2012 yang bahas Sislognas dapat ditingkatkan jadi UU.

Bank Panin Syariah: Prospek penggunaan e-money semakin cerah.

Tifatul Sembiring: SDM di bidang TIK hadapi ancaman serius jelang penerapan MEA.

Pengamat: Pemerintah perlu keluarkan regulasi untuk optimalkan implementasi dana desa.

LIPI: Kenaikan harga BBM idealnya dilakukan pada tahun 2015.

Entertainment & Life Style

13 September 2014 - Olahraga

Timnas Senior Dijadwalkan Hadapi Lebanon

12 September 2014 - Entertainment & Life Style

Studi Terbaru: Pria Tampan Miliki Kualitas Sperma Rendah