Market Indices

Kunci Keberhasilan Pembangunan Negara-Negara Berkembang (Bagian I)

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

16 Desember 2012 14:02:00 WIB

Lembaga-lembaga politik pada akhirnya bukanlah penggerak utama atau satu-satunya yang menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara. Banyak faktor lain, seperti geopolitik, penemuan teknologi, dan sumber daya alam yang juga berperan besar.

Selama ini, kemajuan ekonomi suatu negara banyak diklaim sebagai akibat keberadaan  lembaga-lembaga politik "inklusif" berbasis sistem pluralistik yang melindungi hak-hak individu. Hal ini, pada gilirannya diklaim membantu terbentuknya lembaga ekonomi yang inklusif, yang mengamankan hak milik pribadi dan mendorong kewirausahaan. Hasilnya dalam jangka panjang adalah tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum.

Logikanya, pembangunan ekonomi tergantung pada adanya inovasi penemuan-penemuan baru (seperti mesin uap, yang membantu mulainya Revolusi Industri) dan penemuan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, untuk kemudian didistribusikan secara luas. Kegiatan tersebut terjadi hanya ketika seorang penemu dapat mengharapkan untuk menuai manfaat ekonomi dari pekerjaan mereka. Motif keuntungan juga mendorong terjadinya difusi, saat perusahaan bersaing untuk menyebarkan manfaat dari penemuan tersebut ke populasi pasar yang lebih luas. Hambatan terbesar untuk proses ini adalah kepentingan pribadi penguasa despotik, yang takut bahwa kelas menengah yang makmur dapat merusak kelanggengan kekuasaan mereka (karena menuntut peran serta lebih besar dalam proses politik), atau pemilik teknologi lama, yang ingin tetap bertahan dalam bisnis tanpa melakukan investasi baru. Seringkali, kedua kelompok ini memiliki identitas personal yang sama.

Hanya saja, meskipun politik dalam negeri dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, banyak faktor lain, seperti geopolitik, penemuan teknologi, dan sumber daya alam yang juga berperan besar. Lembaga-lembaga politik pada akhirnya bukanlah penggerak utama atau satu-satunya yang menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara. Ketidaktepatan dalam memetakan hubungan antara politik, inovasi teknologi, geografi maupun faktor alam dengan pertumbuhan ekonomi akan mempersulit penjelasan mengapa negara-negara tertentu mengalami pertumbuhan, sementara yang lain tidak. Dan, model yang dihasilkan tidak akan dapat dipercaya untuk memprediksi perkembangan ekonomi.

Dari tahun 1980 hingga sekarang, ada sejumlah negara berkembang dengan pemerintah tidak demokratis dan sangat korup yang dapat tumbuh lebih cepat dari negara-negara miskin dengan pemerintah demokratis dan kurang korup. Demokrasi banyak yang gagal sebagai akibat dari memburuknya ekonomi. Sebaliknya, ada beberapa rezim otoriter berubah menjadi lebih inklusif dan demokratis sebagai akibat dari kemajuan ekonomi mereka.

 

Difusi Teknologi

Politik memang penting dan pemerintah yang buruk dapat membunuh pembangunan. Namun, kunci untuk memahami keberhasilan pembangunan adalah untuk tetap terbuka akan kompleksitas sebenarnya dari proses global inovasi dan difusi serta segudang alternatif pola hubungan antara faktor politik, geografi, ekonomi, dan budaya yang membentuk arus mengalirnya teknologi di seluruh dunia.

Untuk pembangunan, difusi suatu penemuan (teknologi) seringkali lebih berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi negara-negara terbelakang daripada tindakan penemuan itu sendiri. Penguasa otoriter seringkali berhasil mempromosikan masuknya teknologi asing. Sebuah masyarakat tanpa hak-hak sipil, politik, dan properti mungkin memang sulit untuk menghasilkan inovasi sendiri di luar sektor militer, tetapi seringkali lebih mudah diarahkan untuk mengadopsi teknologi yang telah dikembangkan di tempat lain. Pikirkan ponsel. Diciptakan di Amerika Serikat, namun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, baik untuk negara demokrasi maupun bukan. Mereka bahkan telah merambah Somalia, sebuah negara yang tidak memiliki pemerintah nasional atau hukum yang jelas, tetapi memiliki industri layanan seluler yang sangat kompetitif.

Pada kenyataannya, sebagian besar lompatan ekonomi negara-negara terbelakang bukanlah hasil dari inovasi teknologi dalam negeri, tetapi adaptasi arus teknologi dari luar negeri, yang pada gilirannya seringkali dibiayai oleh penerimaan ekspor dari sumber daya alam dan upah rendah tenaga kerja industri. Cina tidak menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah setelah tahun 1980 berkat penemuan dalam negeri, melainkan karena cepat mengadopsi teknologi yang diciptakan di tempat lain. Dan, tidak seperti Uni Soviet, Cina tidak berusaha untuk mengembangkan sistem teknologi sendiri dalam persaingan dengan Barat. Cina mengintegrasikan sistem manufaktur lokal ke dalam sistem teknologi produksi global. Cina kemungkinan akan menjadi sumber inovator penting di masa depan, tetapi inovasi belum menjadi kunci untuk 30 tahun terakhir pertumbuhan pesat negara ini.

Terlebih lagi, lembaga-lembaga politik otoriter, seperti yang berlaku di Cina, kadang-kadang justru dapat mempercepat, bukannya menghambat, arus masuk teknologi. Cina telah membuktikan diri sangat efektif dalam membangun infrastruktur besar dan kompleks (seperti pelabuhan, kereta api, jaringan kabel serat optik, dan jalan raya) yang melengkapi modal industri. Dan, infrastruktur kemudian menarik datangnya sektor swasta asing yang membawa modal dan teknologi. Lalu, tidak seperti pemerintahan yang inklusif, rezim otoriter sering berinovasi dalam sektor militer yang manfaatnya kemudian tumpah ke dalam ekonomi sipil. Di Korea Selatan dan Taiwan, misalnya, investasi publik dalam teknologi militer telah membantu meletakkan benih berkembangnya teknologi sipil. (BERSAMBUNG)

 

 

R. Nugroho Purwantoro

Penulis adalah Peneliti Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 22/2012

Foto: sufri yuliardi

Recomended Reading

Kabar EkBis

20 Agustus 2014 - Properti

Dahlan Resmikan Proyek Besar PTPP

20 Agustus 2014 - Infrastruktur

Tekan Biaya Logistik, IKAL Dukung Tol Laut

Kabar Indonesia

20 Agustus 2014 - Politik

Dirut RNI: Intervensi Masih Kental di BUMN

20 Agustus 2014 - Politik

PDI-P: RAPBN 2015 Miskin Program Stimulus

Executive Brief

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

BI dorong Pemprov Jateng sosialisasikan transaksi nontunai.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Enny Sri Hartati: RAPBN 2015 butuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru.

PDI-P: RAPBN 2015 masih miskin program stimulus yang bermanfaat.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

DJP gandeng Kepolisian RI untuk amankan penerimaan pajak 2014.

OJK: Pengembangan infrastruktur dan perbaikan peraturan perlu terus dilakukan.

Budi Gunadi optimis kinerja IHSG di BEI akan terus membaik.

Menkeu: Pemerintah dan DPR siap lakukan pembahasan RUU Redenominasi.

BI perluas sosialisasi tentang penggunaan alat pembayaran nontunai.

Faisal Basri harapkan pemerintahan baru naikkan rasio alokasi anggaran infrastruktur.

Menkeu: Penerbitan uang NKRI jadi momentum penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

RNI: Indonesia masih kekurangan SDM di bidang industri gula.

Undip: Pemerintah mendatang harus mampu tingkatkan efisiensi.

MS Hidayat harapkan staf Kemenperin terus tingkatkan kinerja secara optimal.

Ditjen Pajak keluarkan meterai tempel dengan desain baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan KanalKPK TV yaitu siaran mengenai program pencegahan korupsi melalui siaran "streaming"

Entertainment & Life Style

18 Agustus 2014 - Olahraga

Sturridge Bawa Liverpool Raih Kemenangan