Market Indices

PLN Deklarasikan "PLN Bersih No Suap"

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

21 Desember 2012 17:02:00 WIB

Direktur Utama PT PLN (Persero) PLN Nur Pamudji menegaskan pendeklarasian PLN Bersih No Suap merupakan ajakan vendor dan masyarakat yang berinteraksi kepada PLN untuk tidak melakukan penyuapan di dalam birokrasi persero ini.

“Pendeklarasian PLN Bersih No Suap bertujuan untuk menjadikan perusahan yang BUMN ini yang profesional yang tidak memerlukan suap”, katanya dalam acara Deklarasi PLN Bersih di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (21/12), sebagaimana dikutip website Infopublik Kemkominfo hari ini.

Dengan adanya pendeklarsian ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih lebih baik dan meningkat. Selain itu, pengadaan barang dan jasa akan transparan, sehingga akan membawa efesiensi. Dengan demikian efesiensi akan menimbulkan keuntungan yang besar bagi perusahaan.

Pendeklarasian ini merupakan gerakan yang ditularkan melalui semangat melalui praktik antar karyawan, sehingga nantinya bila ada peristiwa suap, maka karyawan tersebut akan mengingat kembali praktik suap merupakan sesuatu yang buruk. Hal ini sangat diperlukan agar karyawan mempunyai kesadaran dan keberanian untuk menghilangkannya.

Mengenai praktik suap terbesar di persero ini, Direktur Utama PLN mengakui  ada dua sektor. Pertama, pengadaan barang dan jasa dan kedua,  pelayanan pelangan. Oleh karena itu, PLN meminta Transparancy International Indonesia untuk membantu PLN Bersih No suap terutama dimulai dua sektor tersebut yang berinteraksi kepada masyarakat.

“PLN berupaya mencegah praktik suap tersebut yang cenderung melalui  pertemuan antara karyawan PLN dan pelanggan. Pencegahan itu dilakukan melalui teknologi seperti website, telepon, handphone dan sebagainya. Hal ini diperlukan  agar menghilangkan praktik suap menyuap.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Transparency International-Indonesia (TI Indonesia) Natalia Soebagjo mengungkapkan dua aspek yang perlu dibenahi di tubuh PLN adalah sistem pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terhadap masyarakat. "Dua aspek tersebut selama ini masih menghadapi banyak persoalan,” jelasnya.

Natalia menuturkan pengadaan barang dan jasa di PLN masih terindikasi rentan terhadap hal-hal yang masuk dalam kategori korupsi, seperti suap, gratifikasi, konflik kepentingan. Sementara pelayanan PLN terhadap masyarakat juga masih sering dikeluhkan kurang responsif.

Untuk memperbaiki dua aspek ini dimulai  sejak Februari lalu, PLN memulai kerja sama dengan TI Indonesia. TI-Indonesia dalam kesepakatan ini berkomitmen untuk melakukan fasilitas dalam perbaikan dua aspek tersebut.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Dok. PLN

Kabar EkBis

30 Agustus 2014 - Ekonomi Bisnis

Jokowi: Pariwisata Bali Jangan Rusak Lingkungan

30 Agustus 2014 - Ekonomi Bisnis

Nilai Ekspor Perak dari Bali Anjlok

Executive Brief

KSPI tolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberlakukan Jokowi-JK.

Perbarindo catat realisasi kucuran kredit ke UMKM baru mencapai 61 persen.

Wamenkeu: Belum ada rencana pertemuan antara pemerintah dengan tim transisi.

Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 paling realistis 5,3 persen.

OJK: Kinerja perbankan hingga posisi Agustus 2014 terlihat relatif stabil.

PGN mencatatkan pendapatan bersih sebesar 1,703 miliar dolar AS.

BI: Pendistribusian uang pecahan Rp 100.000 baru berjalan dengan lancar.

CT pastikan Newmont ikuti seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BI: Keberadaan lembaga zakat yang efisien tingkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat.

BRI waspadai kondisi likuiditas di pasar keuangan yang diperkirakan akan lebih ketat pada 2015.

Semen Indonesia akan implementasikan sistem cash pooling.

CIMB Niaga Syariah perkenalkan produk iB Pahala Haji dan iB Rencana Haji.

Semen Indonesia akan jajaki bisnis sektor properti dan infrastruktur jalan tol.

PGN tanda tangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi senilai 650 juta dolar AS.

Adaro Energy catatkan kenaikan pendapatan pada semester I-2014 sebesar tujuh persen.

OJK ingatkan perbankan lakukan langkah antisipatif hadapi tekanan likuiditas.

DPR akui adanya keinginan pemerintah lakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi 2014.

BI: Pengelolaan BBM bersubsidi jadi kendala pertumbuhan ekonomi nasional.

BI harapkan perbankan syariah di dalam negeri aktif terbitkan instrumen pendanaan.

Menkeu tegaskan kuota BBM bersubsidi 2014 sebesar 46 juta kiloliter tidak bisa ditambah.

Entertainment & Life Style

27 Agustus 2014 - Olahraga

Persipura Jayapura Bantai Kuwait SC 6-1

26 Agustus 2014 - Olahraga

Mario Gomez Incar Kembali Ke Timnas