'Goodwill' Pemerintah dalam Hal Pendidikan Islam Dipertanyakan

WE Online Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa mempertanyakan goodwill Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Ledia menilai pendidikan Islam jauh dari sempurna dalam implementasinya.

"Ini semua tergantung goodwill dari Pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sudah saatnya Pemerintah lebih memperhatikan pendidikan agama," kata Ledia di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama (Kemenag) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini melihat politik anggaran bagi madrasah masih bermasalah. Anggaran, sumber daya manusia (sdm), dan infrastruktur pendidikan Islam harus ditingkatkan. 

"Operasional sekolah saja masih mengalami banyak masalah. Kita harus lebih mendorong keberpihakan anggaran kepada madrasah," ujar Ledia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkap bahwa 85 persen madrasah di Indonesia dikelola pihak swasta. Madrasah-madrasah tidak mendapat bantuan dari Pemerintah. Ia menyatakan bahwa masalah pendidikan Islam bukan semata-mata anggaran, tapi keselamatan jiwa anak-anak  yang ikut terancam. 

"Karena minimnya anggaran, infrastrukturnya pun memprihatinkan. Di Kota Tarakan, ada madrasah yang tidak memiliki tangga dari lantai satu ke lantai tiga," pungkas Ledia.