Market Indices

Beri Tambahan DAU Daerah yang Peduli Lahan Pangan

Rubrik Daerah

02 Januari 2013 12:02:00 WIB

Daerah yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan lahan pertanian khususnya pangan perlu mendapat penghargaan pemerintah pusat.

Penghargaan tersebut menurut Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa, bisa berupa penambahan dana perimbangan DAU atau DAK dari yang semestinya didapat oleh daerah bersangkutan.

“Harus diakui bahwa saat ini mengalokasikan lahan untuk industri atau kegiatan komersial lainnya, jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan lahan tersebut untuk pertanian pangan.  Karena itu bila ada daerah yang tetap mempertahankan lahan untuk pertanian pangan maka daerah tersebut telah berkorban untuk masa depan. Pengorbanan ini harus diberi penghargaan yang setimpal,” ungkap Habib Nabiel Almusawa di Jakarta, Senin (31/12), menanggapi peringatan Kementerian Pertanian bahwa pada tahun 2015 Indonesia diperkirakan mengalami defisit lahan pertanaman padi hingga 730 ribu hektare.

Defisit tersebut akan semakin serius bila tidak segera ditangani. Tanpa penanganan, Kementan memperkirakan defisit lahan akan menjadi 2,21 juta ha pada tahun 2020, lalu 3,75 juta ha tahun 2025 dan 5,38 juta ha tahun 2030. Susutnya lahan tersebut bisa berdampak pada turunnya produksi pangan nasional.

Sementara peningkatan produksi pangan terutama beras merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia.  Hal ini karena kebutuhan terhadap pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

”Agar daerah lebih bersemangat dalam mempertahankan lahan pangan, maka nilai tambahan dana perimbangan itu harus lebih besar dibandingkan nilai ekonomis bila lahan tersebut dikonversi ke peruntukan lain,” imbuh Habib Nabiel Almusawa.

Dengan insentif tersebut, menurutnya, diharapkan daerah-daerah yang masih memiliki lahan pertanian agar berlomba-lomba mempertahankan bahkan meningkatkan luasan lahan untuk pangan. ”Tentu bagi daerah yang berhasil meningkatkan luasan lahan pertanaman pangan dengan cara mengoptimalkan lahan tidur atau lahan terlantar yang ada, harus diberi insentif yang lebih besar lagi,” pungkasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Kementan

Editor: cipto

Recomended Reading

Senin, 20/04/2015 09:08 WIB

Presiden: Rakyat Ingin Semua Instan

Senin, 20/04/2015 05:58 WIB

Rossi Menang Dramatis di Grand Prix Argentina

Senin, 20/04/2015 16:46 WIB

KBRI Yaman Dihantam Bom

Executive Brief

Jokowi: Rakyat Berkata Indonesia Harus Berubah

KAA Promosikan Keragaman Nusantara Menuju Dunia

RI Minta Tiongkok Kembalikan Aset Century

Ibu Negara Akan Luncurkan Program Deteksi Dini Kanker pada Perempuan

Kemendagri Lelang Jabatan Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Bina Pemerintah Desa

Presiden Akan Buka "Asian African Business Summit 2015"

Kadin Indonesia targetkan volume perdagangan Indonesia ke Afrika naik 80 persen.

PNRI: Isu kebocoran soal diduga bermotif politik.

Garuda siap tingkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi MEA.

Kadin minta pemerintah aktifkan kembali program klinik bisnis.

BRI sumbangkan mobil perpustakaan keliling kepada KNPA.

Hipmi inginkan pemerintahan prakarsai terbentuknya blok ekonomi baru.

Bank Mandiri akan fokus tingkatkan penetrasi akses finansial.

DPR harapkan Deputi Gubernur BI terpilih bantu rampungkan RUU JPSK.

OJK tegaskan Brent Ventura tidak pernah dapatkan izin usaha.