Market Indices

Beri Tambahan DAU Daerah yang Peduli Lahan Pangan

Oleh Cipto - Rubrik Daerah

02 Januari 2013 12:02:00 WIB

Daerah yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan lahan pertanian khususnya pangan perlu mendapat penghargaan pemerintah pusat.

Penghargaan tersebut menurut Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa, bisa berupa penambahan dana perimbangan DAU atau DAK dari yang semestinya didapat oleh daerah bersangkutan.

“Harus diakui bahwa saat ini mengalokasikan lahan untuk industri atau kegiatan komersial lainnya, jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan lahan tersebut untuk pertanian pangan.  Karena itu bila ada daerah yang tetap mempertahankan lahan untuk pertanian pangan maka daerah tersebut telah berkorban untuk masa depan. Pengorbanan ini harus diberi penghargaan yang setimpal,” ungkap Habib Nabiel Almusawa di Jakarta, Senin (31/12), menanggapi peringatan Kementerian Pertanian bahwa pada tahun 2015 Indonesia diperkirakan mengalami defisit lahan pertanaman padi hingga 730 ribu hektare.

Defisit tersebut akan semakin serius bila tidak segera ditangani. Tanpa penanganan, Kementan memperkirakan defisit lahan akan menjadi 2,21 juta ha pada tahun 2020, lalu 3,75 juta ha tahun 2025 dan 5,38 juta ha tahun 2030. Susutnya lahan tersebut bisa berdampak pada turunnya produksi pangan nasional.

Sementara peningkatan produksi pangan terutama beras merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia.  Hal ini karena kebutuhan terhadap pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

”Agar daerah lebih bersemangat dalam mempertahankan lahan pangan, maka nilai tambahan dana perimbangan itu harus lebih besar dibandingkan nilai ekonomis bila lahan tersebut dikonversi ke peruntukan lain,” imbuh Habib Nabiel Almusawa.

Dengan insentif tersebut, menurutnya, diharapkan daerah-daerah yang masih memiliki lahan pertanian agar berlomba-lomba mempertahankan bahkan meningkatkan luasan lahan untuk pangan. ”Tentu bagi daerah yang berhasil meningkatkan luasan lahan pertanaman pangan dengan cara mengoptimalkan lahan tidur atau lahan terlantar yang ada, harus diberi insentif yang lebih besar lagi,” pungkasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Kementan

Recomended Reading

Kabar EkBis

20 Agustus 2014 - Ekonomi Bisnis

Kiara: Nelayan Kecil Belum Siap Hadapi MEA

20 Agustus 2014 - Ekonomi Bisnis

Pemprov Bali Dorong Kinerja IMK

20 Agustus 2014 - Properti

Dahlan Resmikan Proyek Besar PTPP

Executive Brief

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

BI dorong Pemprov Jateng sosialisasikan transaksi nontunai.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Enny Sri Hartati: RAPBN 2015 butuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru.

PDI-P: RAPBN 2015 masih miskin program stimulus yang bermanfaat.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

DJP gandeng Kepolisian RI untuk amankan penerimaan pajak 2014.

OJK: Pengembangan infrastruktur dan perbaikan peraturan perlu terus dilakukan.

Budi Gunadi optimis kinerja IHSG di BEI akan terus membaik.

Menkeu: Pemerintah dan DPR siap lakukan pembahasan RUU Redenominasi.

BI perluas sosialisasi tentang penggunaan alat pembayaran nontunai.

Faisal Basri harapkan pemerintahan baru naikkan rasio alokasi anggaran infrastruktur.

Menkeu: Penerbitan uang NKRI jadi momentum penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

RNI: Indonesia masih kekurangan SDM di bidang industri gula.

Undip: Pemerintah mendatang harus mampu tingkatkan efisiensi.

MS Hidayat harapkan staf Kemenperin terus tingkatkan kinerja secara optimal.

Ditjen Pajak keluarkan meterai tempel dengan desain baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan KanalKPK TV yaitu siaran mengenai program pencegahan korupsi melalui siaran "streaming"

Entertainment & Life Style

18 Agustus 2014 - Olahraga

Sturridge Bawa Liverpool Raih Kemenangan