Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 20:36 WIB. London - Diego Costa menutup peluang bermain di China setelah memutuskan bertahan di Chelsea.
  • 20:01 WIB. Wagub Jabar - Telah berpulang ke Rahmatullah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat H. Aboeng Koesman Somawidjaja pada Sabtu (27/5) malam.
  • 19:19 WIB. Vlog - Kaesang buat Vlog berjudul #BapakMintaProyek sindir anak pejabat yang meminta proyek kepada orangtuanya.
  • 19:18 WIB. BIN - Ketua Budi Gunawan serukan perang terhadap terorisme.
  • 19:18 WIB. BIN - Ketua Budi Gunawan sebut Indonesia jangan seperti Irak dan Suriah.
  • 18:25 WIB. Filipina - Otoritas Filipina: Sekitar 2000 penduduk terjebak dalam pertempuran antara militer dan militan di sebelah selatan kota Filipina.
  • 18:20 WIB. Portugal - Organisasi amal Portugal galang aksi kumpulkan makanan untuk orang miskin.
  • 18:17 WIB. Maroko - Otoritas Maroko tahan 20 orang menyusul bentrokan yang terjadi antara polisi dan demonstran di kota bagian utara, Al Hoceima.
  • 18:15 WIB. Turki - Militer Turki eksekusi 13 gerilyawan Kurdi di Irak utara.
  • 18:14 WIB. Bom Manchester - Kepolisian Inggris keluarkan foto pelaku bom bunuh diri di Manchester.
  • 18:12 WIB. China - China kecewa dengan pernyataan G7 terkait dengan isu Laut China Timur dan Selatan.

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Foto Berita Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis/Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01