Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Freeport - Kejaksaan Agung siap membantu Indonesia tempuh jalur internasional jika perundingan antara dengan Freeport gagal.
  • Nasional - RRI: Konser Kebangsaan promosikan persatuan dalam keberagaman.
  • Perikanan - Menteri Susi Pudjiastuti berkomitmen menangani dampak sampah plastik di wilayah pesisir dan laut.
  • Cabai - Wagub Jatim Saifullah katakan cabai merah kering impor asal Tiongkok dan India tidak berbahaya.
  • Freeport - Menteri Luhut Katakan Presiden Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak Freeport.
  • Pacuan Kuda - Ahok menargetkan pembangunan arena pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur, rampung pada November 2017.

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Foto Berita Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis/Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51