• HM Sampoerna
Market Indices

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Rubrik Nasional

09 Januari 2013 10:02:00 WIB

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Editor: Cipto

Recomended Reading

Rabu, 28/01/2015 02:54 WIB

Didesak Pecat Menteri Tedjo, Wapres: Belum!

Selasa, 27/01/2015 09:01 WIB

Pemerintah Dinilai Tak Tegas Hadapi Freeport

Rabu, 28/01/2015 05:11 WIB

Parma Putus Hubungan dengan Antonio Cassano

Executive Brief

Relawan #SaveKPK Longmarch ke Istana

Citibank-Manulife Jalin Kerjasama

Hasil Pertandingan Piala Liga Inggris

Chelsea 1 - 0 Liverpool

Info Kurs Mata Uang

Rupiah Rabu Pagi Stagnan

Yuan Tiongkok Menguat

Dolar Amerika Naik

Pimpinan KPK Akan Surati Presiden Jokowi

Timnas Indonesia yang akan turun pada kualifikasi Piala Asia U-22 dijadwalkan menjalani pertandingan uji coba internasional melawan dua negara sekaligus yaitu Suriah dan Malaysia.

Penyerang Kamerun Samuel Eto'o telah bergabung dengan klub Liga Italia Sampdoria dari Everton, kata klub Liga Utama Inggris itu pada Selasa.

Bek AC Milan Philippe Mexes mendapat skors empat pertandingan sebagai hukuman karena mencengkram leher pemain bertahan Lazio Stefano Mauri pada pertandingan yang dimainkan akhir pekan silam.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus mampu mengungkap akar permasalahan dari kisruh antara dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri.

Info Bursa

Wall Street Turun

Saham Australia Ditutup Lebih Tinggi

Saham Tokyo Ditutup Naik

Saham Seoul Ditutup Lebih Tinggi

Saham Hong Kong Ditutup Naik

IHSG Ditutup Kembali Turun

Saham Tiongkok Dibuka Lebih Rendah

Saham Utama Eropa Dibuka Naik

Ditjen Pajak Siap Terapkan "Tax Amnesty"

Ekspor Senjata Rusia 2014 Lampaui 15 Miliar Dolar AS

Dolar AS Melemah Karena Data Ekonomi Bervariasi

Minyak Berbalik Naik Tajam dari Terendah Enam Tahun

Harga Emas Naik Karena Dolar AS Melemah

Kapolda Kaltim kembali tak penuhi panggilan KPK

Kompolnas belum diperintahkan Jokowi mencari calon Kapolri baru.

Bertemu Raja Arab Saudi, Michelle Obama tak mengenakan hijab

Perlambatan Global Dorong Investor ke Berpenduduk Besar

Ditjen Pajak Kejar Potensi WP Non Karyawan

Menteri Susi tunda pemberlakuan permen pembatasan kepiting.

Kemenkop dan UKM gandeng JCI Indonesia canangkan Gerakan Sejuta Wirausaha di Indonesia.

Sarana Multigriya Finansial bukukan laba bersih Rp 173 miliar pada 2014.

Samsung gandeng Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Makkareso dirikan Rumah Belajar.

Gubernur Awang Faroek tolak wacana pelarangan penyaluran bantuan sosial.

Hasil Pertandingan Semifinal Piala Asia

Australia 2-0 UEA

Penghimpunan dana pihak ketiga BRI sebesar Rp600,40 triliun di tahun 2014

Total outstanding kredit BRI tahun 2014 meningkat sebesar Rp57,79 triliun

Total aset BRI naik 28,34% di tahun 2014

Din Syamsuddin sesalkan pernyataan Menteri Tedjo

BRI cetak laba Rp24,2 Triliun