• PT. Sawit Sumber Mas
Market Indices

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Rubrik Nasional

09 Januari 2013 10:02:00 WIB

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Editor: cipto

Recomended Reading

Executive Brief

Yongki Komaladi siap tembus pasar Tiongkok.

Pemkot Mataram akan gandeng Iwapi untuk bina perempuan pengusaha.

BPS catat laju inflasi di NTB pada Mei 2015 sebesar 0,28 persen.

Bank Mandiri perkirakan pelemahan ekonomi makro berlangsung hingga 2016.

Harga lada putih di Lebak tembus Rp120.000 per kilogram.

BI Bali dorong penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran non-tunai.

Pelabuhan Pangkalbalam catat jumlah muat barang 64,49 ribu ton pada April 2015.

BPS catat 5.725 wisman berkunjung ke NTB selama April 2015.

Bank Sumsel Babel dukung program rumah bersubsidi bagi rakyat berpenghasilan rendah.

Gelandang Arsenal Wilshere minta maaf setelah nyanyikan yel-yel anti-Tottenham Hotspur.

Kadin Indonesia resmi jadi lembaga yang berwenang terbitkan dokumen ATA Carnet.

Asita: Bisnis penerbangan di Riau sedang lesu.

Sriwijaya Airlines tambah 81.954 kursi antisipasi lonjakan penumpang saat lebaran.

Angkasa Pura Logistik targetkan pendapatan sebesar Rp 353 miliar hingga akhir 2015.

Pelanggan PLN pada Juni 2015 akan bayar tagihan listrik sesuai tarif baru.

BI optimis inflasi sepanjang 2015 akan tetap capai target.

Bank Dunia dorong implementasi sistem perdagangan emisi dan pajak karbon.

BEI: Kinerja emiten ritel pada bulan puasa berpeluang catatkan pertumbuhan.

BEI yakini belanja pemerintah pada kuartal ketiga 2015 mulai lebih maksimal.

Entertainment

02 Juni 2015 - Olahraga

"Blatter Telah Buat Malu FIFA"

02 Juni 2015 - Olahraga

Persipura: Kami Tetap di Bawah PSSI

01 Juni 2015 - Entertainment & Life Style

SamWon House Luncurkan Logo Terbarunya