Market Indices

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

09 Januari 2013 10:02:00 WIB

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Recomended Reading

Executive Brief

Barcelona - Real Madrid  1 - 2. Real Madrid juara Copa Del Rey.

Everton takluk 2-3 oleh tamunya Crystal Palace, Kamis (17/4).

Manchester City ditahan imbang 2-2 oleh Sunderland, Kamis (17/4).

Standard Chartered: Harga BBM bersubsidi harus naik.

Unjuk rasa anti-Piala Dunia terus berlanjut di Brasil.

Indo Premier luncurkan supermarket reksa dana daring, Rabu (16/4).

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.

Arema lolos ke 16 besar AFC Cup setelah kalahkan Selangor, 1-0.

Syarief Hasan: Demokrat tetap lanjutkan konvensi dan ajukan capres.

OJK: Tingkat melek keuangan masyarakat Indonesia sangat rendah.

KKP: Indonesia belum manfaatkan potensi budidaya laut.

Timnas U-19 taklukan UEA U-19 dengan skor 2-1, Rabu (16/4) malam

Ekonom BNI: Ketidakpastian pasar uang berlangsung sampai Pilpres.

Adidas dan Chelsea luncurkan seragam tandang untuk musim 2014/15.

The Guardian Us dan The Washington Post raih Pulitzer Prize tahun ini.

Jokowi: Saya belum menemukan bakal cawapres yang tepat.

Jokowi: Bentuk kabinet kerja bukan kabinet politik

Bank Mutiara lakukan restrukturisasi kredit bermasalah Rp 135,8 M.

BEI: Aturan IPO sektor tambang segera dipatenkan.

BEI: APEX masuk dalam kategori saham tidak wajar.

Bank Agris akan lepas 20% sahamnya pada semester I 2014.

BPK: Audit elektronik merupakan pencegahan KKN secara sistemik.

Bank Mayapada akan terbitkan obligasi Rp 700 miliar pada Juli 2014.

Entertainment & Life Style

16 April 2014 - Olahraga

Cedera, Yaya Toure Absen Dua Pekan