Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Cukai - Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pastikan rencana objek cukai baru hanya untuk plastik.
  • Sauber - Mantan pembalap Manor Pascal Wehrlein akan berseragam Sauber di musim 2017
  • Serie A Italy (17/1) - Torino 2 - 2 AC Milan
  • Piala Afrika (16/1) - Pantai Gading 0 - 0 Togo
  • Piala Afrika (17/1) - Kongo 1 - 0 Maroko
  • Asuransi - PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menargetkan bisa meraup premi sebesar Rp400 miliar sepanjang 2017.
  • Italia - Italia melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa tentang defisit anggaran
  • Fiat - Italia menolak hasil test emisi oleh Jerman terhadap mobil Fiat Chrysler
  • PBB - Pemkot Malang berikan diskon PBB 50 persen agar petani tetap pertahankan lahan pertanian.
  • Kurs Rupiah - Awal Pekan ini (16/1) kurs rupiah referensi Bank Indonesia melemah di Rp13.354 dibanding kemarin jumat di Rp13.308.

Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Foto Berita Kenaikan UMP 2013 Kaltim Tertinggi, Sulbar Terendah

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 secara rata-rata sebesar 18,32 persen. Persentase kenaikanUMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya mencapai 10, 27 persen.

Dalam Rakornis Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 di Jakarta, Selasa (8/1), Menakertrans menguraikan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013 di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89,78 persen. Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86 persen dari  Rp1.177.000 menjadi Rp1.752.073. Sedangkan kenaikan UMP 2013 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp1.127.000 menjadi Rp1.165.000.

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000. Sementara itu, ada empat provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang telah memutuskan untuk tidak menetapkan.

"Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus disambut dengan momentum  peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan menambah lapangan kerja baru," kata Menakertrans.

Menurutnya, pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

"Patut dipahami semua pihak, bahwa konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial," ujarnya.

Sedangkan di luar ketentuan tersebut, penetapan besaran upah dan besaran tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan.

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan. Hal ini, diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK.

Namun, pemerintah pun tidak menafikkan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya (usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan. Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing Gubernur.

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

"Terkait dengan pelaksanaan penetapan UMP 2013 ini, pihaknya, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan di daerah," tandasnya.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Penulis/Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5270.011 -2.972 541
2 Agriculture 1873.717 1.922 21
3 Mining 1394.938 2.956 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.178 0.335 66
5 Miscellanous Industry 1323.361 -3.350 42
6 Consumer Goods 2349.481 11.027 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.631 -3.144 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.805 -3.051 56
9 Finance 801.560 -2.158 89
10 Trade & Service 851.884 -1.049 122
No Code Prev Close Change %
1 MCOR 158 212 54 34.18
2 JAWA 132 173 41 31.06
3 DGIK 61 73 12 19.67
4 DART 320 380 60 18.75
5 BNLI 645 745 100 15.50
6 MDIA 2,600 3,000 400 15.38
7 ALKA 200 230 30 15.00
8 ARTO 138 155 17 12.32
9 LMPI 145 162 17 11.72
10 SPMA 190 212 22 11.58
No Code Prev Close Change %
1 PDES 190 125 -65 -34.21
2 NAGA 210 171 -39 -18.57
3 MGNA 146 125 -21 -14.38
4 MITI 71 63 -8 -11.27
5 RUIS 250 228 -22 -8.80
6 BINA 366 338 -28 -7.65
7 MRAT 214 200 -14 -6.54
8 CASS 850 800 -50 -5.88
9 TOBA 1,275 1,200 -75 -5.88
10 CKRA 69 65 -4 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 388 410 22 5.67
2 BNLI 645 745 100 15.50
3 MCOR 158 212 54 34.18
4 DGIK 61 73 12 19.67
5 BIPI 106 115 9 8.49
6 DYAN 60 64 4 6.67
7 INCO 2,480 2,510 30 1.21
8 SSMS 1,475 1,525 50 3.39
9 PBRX 428 432 4 0.93
10 INPC 113 117 4 3.54