Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menteri Ferry Temui Perwakilan Petani di Istana Negara

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menerima aspirasi dari perwakilan petani yang melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sekitar dua puluhan perwakilan petani tersebut diterima oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Staf Kepresidenan.

"Saya kira tadi banyak persoalan yang disampaikan. Ada dua isu besar, pertama reformasi agraria untuk redistribusi sembilan juta hektare lahan dan yang kedua penanganan konflik-konflik agraria," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang turut hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Teten dua hal tersebut yang akan dicari solusinya agar reformasi agraria bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya kalangan petani. Mengenai konflik agraria, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan melihat untuk mengaudit luasan lahan dan kontrolnya.

"Ketika ada perpanjangan itu seolah-olah otomatis, padahal tidak seperti itu. Kedua soal kemanfaatan lahan itu penting," ujar Ferry.

Kemudian Ferry juga mengharapkan bahwa perusahaan perkebunan dan pertanian yang telah mendapatkan izin usaha atas lahan dari pemerintah agar dimanfaatkan semaksimal mungkin," ujar Ferry.

"Dalam prinsip reformasi agraria memang kita tidak mau mencabut penghidupan orang yang basisnya adalah tanah," ujar Ferry.

Perwakilan dari petani pendemo Agus Triana menambahkan ratusan orang yang tergabung dari berbagai elemen, seperti petani dan serikat pekerja melakukan demonstrasi di depan Istana Negara memperingati Hari Tani Nasional. Gabungan gerakan petani dari 14 provinsi ini meminta negara memperhatikan nasib petani.

Mereka juga meminta untuk menghapuskan segala kewenangan atau perizinan perusahaan yang bergerak hak negara atau swasta skala besar dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah negara. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk melarang dengan tegas BUMN atau swasta yang usaha di bidang perkebunan karena bersaing dengan rakyat. (Ant)

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: