Market Indices

Perburuhan: Menjaga Keseimbangan Upah dan Produktivitas (Bagian II)

Oleh Hatta - Rubrik Ekonomi Bisnis

19 Januari 2013 13:01:00 WIB

Upah minimum telah ditetapkan, tapi perdebatan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah masih berlangsung. Dalam salah satu rekomendasinya untuk menghadapi tantangan dan risiko tahun 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap permasalahan ketenagakerjaan secara komprehensif dan mengambil inisiatif untuk menjembatani kebuntuan perundingan mengenai ketenagakerjaan. Menurut KEN, hampir setiap negara yang mengalami transformasi ekonomi yang cepat akan selalu mengalami persoalan ketenagakerjaan.

Selama Indonesia berada dalam proses transformasi ini, lanjut KEN, Indonesia akan terus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja. Keseimbangan ini harus dapat dijaga dari waktu ke waktu dengan memastikan keselarasan kenaikan upah tenaga kerja dan perbaikan produktivitas tenaga kerja. Maksudnya, jika upah tenaga kerja naik terlalu cepat melebihi kenaikan produktivitas, maka itu akan menyebabkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja di tahap selanjutnya akan terbatas. Namun, di sisi lain, dunia usaha juga perlu menaikkan upah agar kesejahteraan pekerja naik dan menaikkan semangat dan produktivitas bekerja.

Dalam survei Daya Saing Ekonomi (Global Competitiveness Index) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), untuk tahun 2012–2013 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke-50, menurun dua tingkat dari posisi ke-46 pada periode sebelumnya. Dibanding negara-negara tetangga, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengalami penurunan peringkat secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Dalam hal ini, faktor efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia yang mengalami penurunan paling tajam, turun 24 tingkat (ke posisi ke-120 dari 144 negara, sementara Malaysia di peringkat ke-24) dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor tenaga kerja merupakan faktor daya saing Indonesia yang paling buruk di antara faktor-faktor lainnya.

Padahal, masalah ketenagakerjaan memiliki kaitan dengan potensi ekonomi Indonesia. Salah satu jantung dari realisasi potensi ekonomi ada pada produktivitas buruh. Dalam laporan terbaru McKinsey Global Institute (MGI), dikatakan bahwa Indonesia akan mencapai posisi pertumbuhan tinggi dengan syarat terjadi peningkatan produktivitas buruh. Dengan tingkat produktivitas pekerja pada level sekarang ini, hingga 2030 Indonesia hanya akan mampu tumbuh sekitar 5%–6% per tahun. Namun, jika ada peningkatan produktivitas pekerja, pertumbuhan bisa didorong hingga paling kurang 7% sampai 2030 nanti.

Menurut perhitungan MGI, diperlukan peningkatan sebesar 60% produktivitas buruh dari level yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir untuk pertumbuhan ekonomi minimal 7% hingga 2030. Apalagi, laporan OECD menyebutkan kontribusi tenaga kerja Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sekitar US$6.000, sementara Malaysia telah sebesar US$14.000.

 

Perbaikan Menyeluruh

KEN menyarankan agar pemerintah seyogianya tidak hanya membantu pekerja pemula minim pengalaman yang baru masuk ke pasar kerja dengan upah minimum, tetapi juga harus mencakup seluruh kelompok pekerja.

KEN pun menilai perlindungan regulasi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah bukanlah upah minimum semata, tetapi juga mengatur seluruh elemen hubungan industrial, seperti masalah aturan mengenai kesepakatan kerja, jaminan sosial, cuti dan libur, tenaga kontrak, dan sebagainya. Perbaikan seyogianya dilakukan dengan memerhatikan elemen-elemen tersebut secara menyeluruh. KEN menegaskan peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia tidak hanya bergantung pada peningkatan upah minimum dari tahun ke tahun.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 26/2012

Foto: trust

Recomended Reading

Rabu, 27/08/2014 04:13 WIB

Palestina Tolak Lucuti Senjata Hamas

Rabu, 27/08/2014 05:59 WIB

Pemerintah Tidak akan Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Rabu, 27/08/2014 01:00 WIB

Persipura Jayapura Bantai Kuwait SC 6-1

Executive Brief

DPR akui adanya keinginan pemerintah lakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi 2014.

Bank Mandiri perkuat kantor luar negeri untuk dukung pertumbuhan bisnis.

BI: Pengelolaan BBM bersubsidi jadi kendala pertumbuhan ekonomi nasional.

BI harapkan perbankan syariah di dalam negeri aktif terbitkan instrumen pendanaan.

Menkeu tegaskan kuota BBM bersubsidi 2014 sebesar 46 juta kiloliter tidak bisa ditambah.

Sjarifuddin Hasan minta pengganti dirinya fokus rampungkan RUU Perkoperasian.

Wamenhub tegaskan sistem transportasi di Indonesia harus terintegrasi.

Telkom jajaki pengembangan bisnis ke Australia.

Kemenperin susun RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri.

Bank Mandiri catatkan transaksi ekspor-impor hingga Juni 2014 sebesar 60,6 miliar dolar AS.

BNI: Perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan jauh lebih baik dibanding saat ini.

DPR dukung wacana pembentukan Badan Pendapatan Negara.

BNI: Persiapan perbankan hadapi MEA 2015 tidak harus melalui konsolidasi.

OJK sarankan bank-bank BUMN gaet BPD di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Ekonom: Pengurangan subsidi BBM tidak dapat dihindari.

OJK targetkan penyaluran kredit perbankan dapat naik 5 hingga 10 persen.

Kemenkeu: Realisasi penerimaan pajak hingga 19 Agustus 2014 capai Rp 578,7 triliun.

BNI lakukan ekspansi bisnis layanan remitansi di Malaysia, Taiwan, dan Korsel.

OJK: Produk finansial harus mencantumkan cap halal.

Hasan Bisri: Keterbatasan pegawai merupakan tantangan BPK lakukan audit.

Entertainment & Life Style

26 Agustus 2014 - Olahraga

Mario Gomez Incar Kembali Ke Timnas

25 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Batu Bacan, Hidup Dan Mistis?