Market Indices

Indonesia Krisis Kepemimpinan

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

31 Januari 2013 18:02:00 WIB

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah ternyata masih rendah walaupun telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Hal ini terungkap dari pemaparan hasil riset Edelman Trust Barometer 2013 di Mercantile Athletic Club WTC, Jakarta (31/1).

Riset ini melibatkan lebih dari 31.000 responden dari 26 negara, termasuk 1.200 masyarakat Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap empat institusi dalam suatu negara diantaranya pemerintah, media, institusi bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat atau NGO pada 16 Oktober sampai 28 November 2012. Hasilnya adalah insitusi bisnis dan media menjadi lembaga yang paling dipercaya di Indonesia, sedangkan institusi pemerintah dan LSM menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik di Indonesia.

Brand & Corporate Strategist Edelman Indonesia Henry Manampiring mengatakan bahwa pemerintah memiliki tantangan yang berat dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah hanya sebesar 47%, setara dengan rata-rata global sebesar 48%. Meskipun masih rendah, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 40%.

Berdasarkan riset ini, terdapat dua faktor utama yang menjadi alasan mengapa publik tidak percaya kepada pemerintah. Faktor utamanya adalah tingginya persepsi korupsi publik di lembaga-lembaga pemerintahan yang mencapai 54% dan faktor inkompetensi pejabat pemerintah sebesar 22%.

Sementara itu media dan institusi menjadi institusi yang paling dipercaya di Indonesia dengan persentase sebesar 77% dan 74% secara berurutan, jauh lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 57% dan 58%. Tingginya tingkat kepercayaan kepada media dan institusi bisnis menunjukkan keyakinan masyarakat akan perekonomian dan demokrasi Indonesia yang kuat.

Happy Fajrian (happy@wartaekonomi.com)

Foto ilustrasi: Ist.

Recomended Reading

Executive Brief

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

BI dorong Pemprov Jateng sosialisasikan transaksi nontunai.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Enny Sri Hartati: RAPBN 2015 butuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru.

PDI-P: RAPBN 2015 masih miskin program stimulus yang bermanfaat.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

DJP gandeng Kepolisian RI untuk amankan penerimaan pajak 2014.

OJK: Pengembangan infrastruktur dan perbaikan peraturan perlu terus dilakukan.

Budi Gunadi optimis kinerja IHSG di BEI akan terus membaik.

Menkeu: Pemerintah dan DPR siap lakukan pembahasan RUU Redenominasi.

BI perluas sosialisasi tentang penggunaan alat pembayaran nontunai.

Faisal Basri harapkan pemerintahan baru naikkan rasio alokasi anggaran infrastruktur.

Menkeu: Penerbitan uang NKRI jadi momentum penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

RNI: Indonesia masih kekurangan SDM di bidang industri gula.

Undip: Pemerintah mendatang harus mampu tingkatkan efisiensi.

MS Hidayat harapkan staf Kemenperin terus tingkatkan kinerja secara optimal.

Ditjen Pajak keluarkan meterai tempel dengan desain baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan KanalKPK TV yaitu siaran mengenai program pencegahan korupsi melalui siaran "streaming"

Entertainment & Life Style

18 Agustus 2014 - Olahraga

Sturridge Bawa Liverpool Raih Kemenangan