Market Indices

Dirut PLN Suarakan PLN Bersih

Rubrik Ekonomi Bisnis

01 Februari 2013 20:02:00 WIB

Aksi PLN dan Transparency International Indonesia (TII) untuk mewujudkan PLN Bersih dengan melakukan collective action dalam memberantas korupsi, mendapat perhatian para CEO (Chief Executif Officer) perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia.

Dalam forum CEO Breakfast Meeting di Hotel Mulia, Jum’at (1/2) yang diikuti CEO perusahan besar seperti PT Freeport Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Siemens Indonesia, Chevron dan lainnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyampaikan aksi bersama melawan korupsi pada program PLN bersih.

Dalam hal ini, PLN menggandeng TII untuk bersama-sama melakukan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan di PLN agar terbebas dari praktek korupsi.

“Intinya, kami ingin menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PLN dengan menggunakan strategi aksi bersama (collective action) dalam mencegah korupsi,” ujar Nur, seperti dikutip website PLN hari ini.

Collective actions, lanjut Nur, merupakan kerjasama berbagai pihak untuk melawan suap sehingga bisa mempromosikan kompetisi yang tidak terdistorsi oleh suap dan memastikan bahwa perusahaan berperilaku jujur dan etis. “Collective actions ini akan mengikat komitmen berbagai pihak untuk menjamin transparansi dalam bisnis,” ucapnya.

Sejak terjalinnya kerjasama dengan TII awal Maret 2012 silam, PLN telah melakukan berbagai kegiatan seperti FGD (focus group discussion) dengan berbagai pihak baik internal PLN, media massa, anak perusahaan, vendor PLN, pelanggan, maupun asosiasi terkait, juga melakukan deklarasi PLN Bersih No Suap serta Deklarasi Collective Action.

Pada kesempatan itu juga, Nur menunjukkan bahwa PLN telah menerbitkan buku PLN Bersih dan melayani yang berjudul “Saatnya Hati Bicara”. Buku yang berisi testimoni para pegawai PLN ini, mencerminkan tekad seluruh insan PLN memerangi korupsi. Karena tidak sedikit, publik menilai bahwa PLN merupakan sarang korupsi.

Bidang pengadaan barang dan jasa misalnya, menjadi salah satu sorotan PLN agar benar-benar bersih dari praktek korupsi. Adnan Pandu Praja, Komisioner KPK, yang menjadi keynote speaker saat itu, mengatakan menurut data laporan KPK, pengaduan tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah pada bidang atau area pengadaan barang dan jasa.

“Mulai 2008 hingga 2012, pengaduan tindak pidana korupsi bidang pengadaan barang dan jasa mencapai 3.893 pengaduan. Dan sejak 2004 sampai 2012, KPK telah sukses menangani ratusan kasus korupsi yang dilakukan CEO perusahaan baik swasta maupun BUMN,” tegas Adnan.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Dok. PLN

Editor: cipto

Recomended Reading

Sabtu, 02/05/2015 00:02 WIB

Presiden: Polri Tak Boleh Picu Ketegangan

Sabtu, 02/05/2015 20:07 WIB

Istri Rio Ferdinand Meninggal Dunia

Sabtu, 02/05/2015 20:57 WIB

REI Harapkan Iklim Industri Properti Kembali Meningkat

Berita Terkini

Minggu, 03/05/2015 20:26 WIB

Lorenzo Tercepat di MotoGP Spanyol

Minggu, 03/05/2015 19:52 WIB

Indosat Siap Bantu Korban Nepal

Minggu, 03/05/2015 19:17 WIB

Pemain Sriwijaya FC Cemasi Pemutusan Kontrak

Minggu, 03/05/2015 18:43 WIB

AJI: Pers Terbelenggu Polisi dan Pemilik Modal

Minggu, 03/05/2015 18:04 WIB

Crystal Palace Siap Tunda Pesta Juara Chelsea

Minggu, 03/05/2015 17:41 WIB

Mendag Siap Dorong Ekspor Nonmigas ke Italia

Minggu, 03/05/2015 17:31 WIB

PLN Papua Siap Tambah Daya 225 Megawatt

Minggu, 03/05/2015 17:18 WIB

Bulog Yakin Serap 80.000 Ton Gabah

Executive Brief

Kontras mendesak pemerintah perhatikan pelanggaran HAM yang terjadi pada pekerja.

Tri Rismaharini imbau siswa-siswi di Surabaya siap hadapi tantangan global.

Nurul Arifin minta Srikandi Pemuda Pancasila siapkan SDM jelang MEA 2015.

Jimly Ashiddiqie: Pilkada serentak di Indonesia bukan sekadar penghematan anggaran.

ADB siap tingkatkan koordinasi dengan AIIB di bidang pembiayaan infrastruktur.

REI harapkan iklim industri dan pembelian properti di Tanah Air kembali meningkat.

Komisi XI targetkan pembahasan RUU Perbankan dan Bank Indonesia rampung Agustus.

Menhub Jonan kecewa pemerintah Belanda batalkan pertemuan bilateral.

BI: Kredit konstruksi bank syariah di Sulut alami pertumbuhan 57,57 persen.

Recommended Reading

Minggu, 03/05/2015 18:43 WIB

AJI: Pers Terbelenggu Polisi dan Pemilik Modal

Minggu, 03/05/2015 15:46 WIB

Banyak TKI Tak Bisa Baca dan Tulis

Minggu, 03/05/2015 11:54 WIB

Mayweather Menang Angka atas Pacquiao

Minggu, 03/05/2015 09:04 WIB

DPR: Ongkos Haji Indonesia Termurah se-Asia Tenggara

Minggu, 03/05/2015 06:22 WIB

Tjahjo Kumolo: KPK dan Polri Tak Boleh Diintervensi

Sabtu, 02/05/2015 23:19 WIB

Legislator Minta Kasus Novel Tak Dipolitisasi

Sabtu, 02/05/2015 17:11 WIB

Hardiknas, Guru Sampaikan Lima Tuntutan

Sabtu, 02/05/2015 14:33 WIB

Potensi Industri Garam NTT Belum Digarap Optimal