Market Indices

Dirut PLN Suarakan PLN Bersih

Rubrik Ekonomi Bisnis

01 Februari 2013 20:02:00 WIB

Aksi PLN dan Transparency International Indonesia (TII) untuk mewujudkan PLN Bersih dengan melakukan collective action dalam memberantas korupsi, mendapat perhatian para CEO (Chief Executif Officer) perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia.

Dalam forum CEO Breakfast Meeting di Hotel Mulia, Jum’at (1/2) yang diikuti CEO perusahan besar seperti PT Freeport Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Siemens Indonesia, Chevron dan lainnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyampaikan aksi bersama melawan korupsi pada program PLN bersih.

Dalam hal ini, PLN menggandeng TII untuk bersama-sama melakukan reformasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan di PLN agar terbebas dari praktek korupsi.

“Intinya, kami ingin menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PLN dengan menggunakan strategi aksi bersama (collective action) dalam mencegah korupsi,” ujar Nur, seperti dikutip website PLN hari ini.

Collective actions, lanjut Nur, merupakan kerjasama berbagai pihak untuk melawan suap sehingga bisa mempromosikan kompetisi yang tidak terdistorsi oleh suap dan memastikan bahwa perusahaan berperilaku jujur dan etis. “Collective actions ini akan mengikat komitmen berbagai pihak untuk menjamin transparansi dalam bisnis,” ucapnya.

Sejak terjalinnya kerjasama dengan TII awal Maret 2012 silam, PLN telah melakukan berbagai kegiatan seperti FGD (focus group discussion) dengan berbagai pihak baik internal PLN, media massa, anak perusahaan, vendor PLN, pelanggan, maupun asosiasi terkait, juga melakukan deklarasi PLN Bersih No Suap serta Deklarasi Collective Action.

Pada kesempatan itu juga, Nur menunjukkan bahwa PLN telah menerbitkan buku PLN Bersih dan melayani yang berjudul “Saatnya Hati Bicara”. Buku yang berisi testimoni para pegawai PLN ini, mencerminkan tekad seluruh insan PLN memerangi korupsi. Karena tidak sedikit, publik menilai bahwa PLN merupakan sarang korupsi.

Bidang pengadaan barang dan jasa misalnya, menjadi salah satu sorotan PLN agar benar-benar bersih dari praktek korupsi. Adnan Pandu Praja, Komisioner KPK, yang menjadi keynote speaker saat itu, mengatakan menurut data laporan KPK, pengaduan tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah pada bidang atau area pengadaan barang dan jasa.

“Mulai 2008 hingga 2012, pengaduan tindak pidana korupsi bidang pengadaan barang dan jasa mencapai 3.893 pengaduan. Dan sejak 2004 sampai 2012, KPK telah sukses menangani ratusan kasus korupsi yang dilakukan CEO perusahaan baik swasta maupun BUMN,” tegas Adnan.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Dok. PLN

Editor: cipto

Recomended Reading

Minggu, 24/05/2015 00:31 WIB

Relawan: Pemerintahan Jokowi Menyimpang dari Jalur

Sabtu, 23/05/2015 13:13 WIB

Gembong Penyelundup Manusia Asal Rohingya Ditangkap

Minggu, 24/05/2015 08:03 WIB

FIFA Tolak Temui Tim Transisi

Berita Terkini

Minggu, 24/05/2015 23:37 WIB

Gubernur Minta Usaha Distribusi Elpiji Dibuka

Minggu, 24/05/2015 23:11 WIB

DPR Diminta Umumkan Susunan Tim Implementasi Reformasi

Minggu, 24/05/2015 22:37 WIB

Aji Santoso Rampingkan Personel Timnas Sea Games

Minggu, 24/05/2015 22:27 WIB

Bantul Akan Koordinasikan Pasokan Elpiji Selama Ramadhan

Minggu, 24/05/2015 22:11 WIB

Timnas U23 Disarankan Tunda Berlaga di SeaGames

Minggu, 24/05/2015 22:01 WIB

Menkeu: Alokasi Anggaran dari Pusat ke Desa Tak Sedikit

Minggu, 24/05/2015 21:57 WIB

Besok, Wapres Panggil Menpora

Minggu, 24/05/2015 21:49 WIB

Besok, OJK Gelar Regulator Mengajar di Makassar

Kabar EkBis

24 Mei 2015 - Ekonomi Bisnis

Pajak Tol 10% Diberlakukan

Executive Brief

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia desak pemerintah tuntaskan kasus beras sintetis.

BI dorong Pemprov Sulut agar lebih tingkatkan pariwisata dan ekspor.

BPS: Tiongkok merupakan negara pengimpor terbesar Provinsi Sulut tahun 2015.

BTPN permudah proses pembukaan rekening bank dengan gunakan kartu pelajar.

Kementan pandang perlu perbaikan tata niaga untuk hentikan peredaran beras sintetis.

Kemenpupera tegaskan pengeboran sumber mata air mesti taat aturan pemerintah.

Pemprov Bangka Belitung perkuat inovasi UMKM dalam sambut MEA.

Keberadaan gas elpiji 3 kg di Indragiri Hilir alami kelangkaan.

The Fed pastikan naikkan suku bunga pada tahun ini.

Recommended Reading

Minggu, 24/05/2015 18:11 WIB

PKB Dorong Pembentukan Pansus Beras Sintetis

Minggu, 24/05/2015 14:53 WIB

Gudang Beras Plastik di Bogor Digerebek

Minggu, 24/05/2015 14:33 WIB

Kemensos Beri Bantuan Rp 2,3 Miliar Buat Pengungsi Rohingya

Minggu, 24/05/2015 12:13 WIB

Pajak Tol 10% Diberlakukan

Minggu, 24/05/2015 09:13 WIB

Terlantarkan Jamaah, Biro Umrah Akan Dipidanakan

Minggu, 24/05/2015 00:11 WIB

JK ke Pansel KPK: Pilih Calon yang Terbaik

Sabtu, 23/05/2015 21:55 WIB

Kemenpupera: Pengeboran Sumber Mata Air Harus Taati Aturan

Sabtu, 23/05/2015 20:20 WIB

Menpan RB Janji Berikan Sanksi PNS Berijazah Palsu

Entertainment

24 Mei 2015 - Olahraga

Pengelola GBK Tak Akan Usir PSSI

24 Mei 2015 - Olahraga

FIFA Tolak Temui Tim Transisi