Ketua Banggar Masih Keberatan pada APBN 2016

WE Online, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan sejumlah anggota komisi di parlemen masih menyuarakan keberatan dengan beberapa pagu belanja dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Misalnya hampir di setiap komisi ada pengurangan dan penambahan belanja, tapi ada yang mempersoalkan kenapa anggaran di Kementerian Pertahanan kecil sehingga kata dia tidak bisa merealisasikan peningkatan anggaran alutsista 1,5 persen per tahun," kata Ahmadi di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Pernyataan Ahmadi tersebut disampaikan sebelum rapat internal Badan Anggaran DPR untuk mensinkronisasikan hasil tiga kelompok panitia kerja. Setelah rapat panitia kerja, Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, serta Bank Indonesia akan rapat untuk pengambilan keputusan UU APBN 2016, Kamis ini.

Selain anggaran di sektor pertahanan dan keamanan, Ahmadi mengatakan beberapa anggota yang mengatasnamakan fraksi partai di parlemen juga mempertanyakan kenaikan anggaran dana desa, yang menurut mereka, kurang signifikan.

Namun, anggaran dana desa dalam postur sementara RAPBN 2016 adalah Rp47 triliun, atau naik lebih dari 100 persen dibanding APBNP 2015 yang sebesar Rp20,7 triliun.

Menurut Ahmadi, alasan protes dari anggota dewan adalah dana desa pada 2016 seharusnya sudah sesuai dengan Undang-Undang, di mana besaran dana yang diterima per desa mencapai Rp1 miliar per desa. Jumlah sasaran desa penerima dana desa mencapai sekitar 74 ribu desa.

"Namun, dalam klausal di UU itu kan sesuai kemampuan negara," kata dia.

Ahmadi mengatakan, pendapat fraksi akan disampaikan secara lengkap kepada pemerintah dalam rapat kerja yang diperkirakan dimulai Kamis sore ini. Dalam agenda DPR, rapat kerja dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan UU APBN sebenarnya diagendakan pada Kamis siang pukul 13.00 WIB.

Ahmadi optimistis, pembahasan postur anggaran dengan pemerintah tidak akan tertunda lagi sehingga pada Jumat esok, dalam rapat paripurna DPR, RAPBN bisa disetujui parlemen untuk menjadi APBN 2016. (Ant)