Portal Berita Ekonomi Sabtu, 25 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Perikanan - Menteri Susi Pudjiastuti berkomitmen menangani dampak sampah plastik di wilayah pesisir dan laut.
  • Freeport - Menteri Luhut Katakan Presiden Jokowi telah menyiapkan opsi penyelesaian kisruh perubahan status kontrak Freeport.
  • La Liga (25/2) - Palmas 0 - 1 Real Sociedad
  • Bundesliga Jerman (25/2) - Wolfsburg 1 - 2 Werder Bremen
  • Ligue 1 Perancis (25/2) - Nice 2 - 1 Montpellier
  • Eredivisie Belanda (25/2) - ADO Den Haag 1 - 1 FC Twente
  • Scotland Premiership (25/2) - Inverness CT 2 - 1 Rangers
  • Malaysia - Malaysia berikan akses KBRI untuk menemui tersangka pembunuhan Kim Jong-Nam, Siti Aisyah

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Foto Berita Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Penulis: Redaksi

Editor: Arif Hatta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 VRNA 95 117 22 23.16
2 DGIK 129 153 24 18.60
3 JAWA 133 149 16 12.03
4 MGNA 102 114 12 11.76
5 IKBI 350 386 36 10.29
6 ARII 338 370 32 9.47
7 KRAH 2,680 2,900 220 8.21
8 KBLI 318 344 26 8.18
9 SRIL 280 302 22 7.86
10 ASJT 580 625 45 7.76
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 ICON 494 376 -118 -23.89
3 KOIN 320 250 -70 -21.88
4 CMPP 113 100 -13 -11.50
5 BIPP 97 89 -8 -8.25
6 BUMI 360 332 -28 -7.78
7 FREN 54 50 -4 -7.41
8 MAMI 73 68 -5 -6.85
9 CTBN 5,200 4,850 -350 -6.73
10 BCIP 182 170 -12 -6.59
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 190 125 -65 -34.21
2 BUMI 360 332 -28 -7.78
3 BABP 67 67 0 0.00
4 DGIK 129 153 24 18.60
5 ELTY 52 50 -2 -3.85
6 BRPT 2,310 2,250 -60 -2.60
7 MCOR 328 336 8 2.44
8 SRIL 280 302 22 7.86
9 SMDM 87 84 -3 -3.45
10 AGRO 975 980 5 0.51