Market Indices

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Oleh Hatta - Rubrik Agrikultur

10 Februari 2013 15:02:00 WIB

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Recomended Reading

Kabar Indonesia

20 April 2014 - Politik

Pengamat: JK Lebih Tepat Jadi Negarawan

20 April 2014 - Daerah

Kawasan Gunung Merapi Hujan Pasir

Executive Brief

Nilai rupiah  naik tiga poin menjadi Rp 11.420 pada Senin (21/4) pagi.

Senin (21/4) pagi LQ45 menguat 4,02 poin (0,48 persen) ke posisi 833,62.

IHSG naik 15,46 poin ke level 4.912,51 pada Senin (21/4) pagi.

Trans Airways miliki 6,37 miliar saham Garuda (28,14%) per April 2014.

PLN kekurangan 22 kargo LNG pada 2015 mendatang.

KSPI akan tuntut kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen saat "May Day".

Rizal Ramli tolak akuisisi BTN oleh Mandiri.

BEI beri sanksi terhadap 49 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit 2013.

OJK belum punya aturan tentang financial planner.

BI: Neraca Pembayaran Triwulan I diprediksi surplus USD2 miliar.

Pelindo II tunjuk Mitsui untuk operasikan terminal kontainer 1 (CT1).

Kemenparekraf anggarkan dana Rp 30 miliar buat promosi pariwisata Indonesia.

Kusumaningtuti: Perlindungan konsumen lembaga keuangan masih rendah.

Pendaftaran SBMPTN dibuka pada 12 Mei-6 Juni 2014.

Adi Sarana Armada catat laba bersih Rp 92,01 miliar pada 2013.

Indonesian Paradise Property bukukan laba Rp 26,25 miliar pada tahun 2013.

Pemprov DKI: Kerugian akibat macet Rp17,2 triliun per tahun.

Tahun 2030 Pemprov DKI targetkan 60% penduduknya menggunakan transportasi umum,

Posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2014 adalah USD272,1 miliar.

Pelindo II dan Mitsui tanda tangani share holder agreement untuk New Tanjung Priok.

Jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line yang akan dibangun di Jakarta membutuhkan investasi Rp10 Triliun.

Organda: Subsidi BBM tak bisa ditekan selama angkutan umum tidak diperbaiki.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Kemenhub:  Pemerintah berencana membangun jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line di Jakarta.

Tahun ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.