Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Januari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Cukai - Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pastikan rencana objek cukai baru hanya untuk plastik.
  • Sauber - Mantan pembalap Manor Pascal Wehrlein akan berseragam Sauber di musim 2017
  • Serie A Italy (17/1) - Torino 2 - 2 AC Milan
  • Piala Afrika (16/1) - Pantai Gading 0 - 0 Togo
  • Piala Afrika (17/1) - Kongo 1 - 0 Maroko
  • Asuransi - PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menargetkan bisa meraup premi sebesar Rp400 miliar sepanjang 2017.
  • Italia - Italia melakukan pembicaraan dengan Uni Eropa tentang defisit anggaran
  • Fiat - Italia menolak hasil test emisi oleh Jerman terhadap mobil Fiat Chrysler
  • PBB - Pemkot Malang berikan diskon PBB 50 persen agar petani tetap pertahankan lahan pertanian.
  • Kurs Rupiah - Awal Pekan ini (16/1) kurs rupiah referensi Bank Indonesia melemah di Rp13.354 dibanding kemarin jumat di Rp13.308.

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Foto Berita Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Penulis: Redaksi

Editor: Arif Hatta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5270.011 -2.972 541
2 Agriculture 1873.717 1.922 21
3 Mining 1394.938 2.956 43
4 Basic Industry and Chemicals 536.178 0.335 66
5 Miscellanous Industry 1323.361 -3.350 42
6 Consumer Goods 2349.481 11.027 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.631 -3.144 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.805 -3.051 56
9 Finance 801.560 -2.158 89
10 Trade & Service 851.884 -1.049 122
No Code Prev Close Change %
1 MCOR 158 212 54 34.18
2 JAWA 132 173 41 31.06
3 DGIK 61 73 12 19.67
4 DART 320 380 60 18.75
5 BNLI 645 745 100 15.50
6 MDIA 2,600 3,000 400 15.38
7 ALKA 200 230 30 15.00
8 ARTO 138 155 17 12.32
9 LMPI 145 162 17 11.72
10 SPMA 190 212 22 11.58
No Code Prev Close Change %
1 PDES 190 125 -65 -34.21
2 NAGA 210 171 -39 -18.57
3 MGNA 146 125 -21 -14.38
4 MITI 71 63 -8 -11.27
5 RUIS 250 228 -22 -8.80
6 BINA 366 338 -28 -7.65
7 MRAT 214 200 -14 -6.54
8 CASS 850 800 -50 -5.88
9 TOBA 1,275 1,200 -75 -5.88
10 CKRA 69 65 -4 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 388 410 22 5.67
2 BNLI 645 745 100 15.50
3 MCOR 158 212 54 34.18
4 DGIK 61 73 12 19.67
5 BIPI 106 115 9 8.49
6 DYAN 60 64 4 6.67
7 INCO 2,480 2,510 30 1.21
8 SSMS 1,475 1,525 50 3.39
9 PBRX 428 432 4 0.93
10 INPC 113 117 4 3.54