Market Indices

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Oleh Hatta - Rubrik Agrikultur

10 Februari 2013 15:02:00 WIB

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Recomended Reading

Executive Brief

Mahyudin: Partai Golkar sangat siap untuk jadi oposisi.

Tim hukum Prabowo-Hatta: Ada indikasi politik uang yang dilakukan timses Jokowi-JK.

Mahyudin katakan ARB berpeluang besar untuk kembali pimpin Partai Golkar.

Devisa hasil perkebunan Bali tembus angka satu juta dolar AS selama Januari-Mei 2014.

TPID Jember prediksi inflasi pada bulan Juli 2014 di wilayah setempat capai 0,86 persen.

Pelni dapat Rp 7 miliar dari Kemenhub untuk angkut gratis pemudik sepeda motor.

DPRD Kalsel perkirakan Bank Kalsel bisa jadi regional champion dalam dunia perbankan.

Wali Kota Yogyakarta minta wisatawan Malioboro taati peraturan lalu lintas.

Recommended Reading

Selasa, 29/07/2014 12:01 WIB

Puncak Arus Balik di Soekarno-Hatta Minggu

Selasa, 29/07/2014 08:06 WIB

Enam Alasan Memilih Berinvetasi Reksadana

Minggu, 27/07/2014 21:51 WIB

MK Berjanji Netral Sidangkan Sengketa Pilpres 2014

Minggu, 27/07/2014 18:57 WIB

Kadin: Peran Atase Perdagangan Perlu Lebih Efektif

Minggu, 27/07/2014 16:14 WIB

Kadin Inginkan Percepatan Realisasi Infrastruktur yang Tertunda

Minggu, 27/07/2014 15:43 WIB

BI: Kredit Perbankan Sulut Tumbuh 11,76 Persen pada 2014

Sabtu, 26/07/2014 14:01 WIB

Beredar Website Palsu Bank Indonesia

Sabtu, 26/07/2014 04:05 WIB

BEI Tetapkan 28 Juli-1 Agustus Libur Bursa

Entertainment & Life Style

27 Juli 2014 - Entertainment & Life Style

Sebelum Menu Utama, Yuk "Foreplay" Dahulu!

27 Juli 2014 - Entertainment & Life Style

Mudik Nyaman Ala Atalia Kamil

27 Juli 2014 - Entertainment & Life Style

Broadband di Kapal, Telkomsel: Ini Sejarah Baru