Market Indices

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Oleh Hatta - Rubrik Agrikultur

10 Februari 2013 15:02:00 WIB

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Recomended Reading

Berita Terkini

Jum'at, 22/08/2014 08:29 WIB

Prabowo Dinilai Tidak Bijaksana Jika Masih "Ngotot"

Jum'at, 22/08/2014 08:11 WIB

Prabowo Hormati Putusan MK

Jum'at, 22/08/2014 08:03 WIB

Wall Street Naik Dengan S&P 500 Capai Rekor Tertinggi Baru

Jum'at, 22/08/2014 07:27 WIB

Saham-saham Pilihan Hari Ini

Jum'at, 22/08/2014 07:22 WIB

Analis: Pelaku Pasar "Wait and See", IHSG Berpeluang Melemah

Jum'at, 22/08/2014 07:19 WIB

Dolar Melemah Jelang Pidato Yellen

Jum'at, 22/08/2014 06:58 WIB

Harga Minyak Naik Didukung Data Positif Ekonomi AS

Jum'at, 22/08/2014 05:58 WIB

Emas Terus Turun Tertekan Data Positif Ekonomi AS

Executive Brief

Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen realisasikan pembentukan bank joint venture.

Menkeu: Kebijakan makro ekonomi Indonesia 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati.

Menkeu: Penyerapan anggaran negara pada tahun 2015 harus lebih efektif.

HSBC: Pertumbuhan manufaktur Tiongkok melambat pada Agustus.

Elnusa dirikan dua anak usaha baru.

ADB: Acuan garis kemiskinan Indonesia perlu disesuaikan.

BI: Asumsi nilai tukar rupiah 2015 sudah perhitungkan kenaikan suku bunga The Fed

Kemenkeu: Freeport siap untuk bayar deviden sebesar Rp 800 miliar kepada pemerintah.

BKPM: Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sempurna.

CT: Pengunduran diri Karen dari Dirut Pertamina bukan karena alasan politis.

BKPM berupaya untuk pangkas perizinan usaha yang dianggap kurang relevan.

CT: Dirut Pertamina pengganti Karen akan dipilih dan ditetapkan pemerintahan baru.

BI: Kondisi perbankan di Banten pada triwulan II-2014 secara umum baik.

BKPM optimis investasi akan terus meningkat.

Panin Asset Management tawarkan produk reksa dana melalui penjualan properti.

BI habiskan sekitar Rp 3 triliun per tahun untuk cetak uang kartal.

Tri Herdianto: Keberadaan OJK arahkan industri keuangan untuk ikuti aturan hukum.

KSEI akan kerja sama dengan Bank Mandiri untuk sinergikan pasar modal dan perbankan.

Menkeu: :enaikan harga BBM bersubsidi dapat berikan ruang fiskal yang lebih ekspansif.

Menkeu: Alokasi dana desa yang ideal adalah Rp 64 triliun.

Entertainment & Life Style

21 Agustus 2014 - Olahraga

Swansea Rekrut Bek Argentina Fernandez

21 Agustus 2014 - Olahraga

Dzeko Perpanjang Kontrak Di City

19 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Commonwealth Life Kampanyekan Gaya Hidup Sehat