Market Indices

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Oleh Hatta - Rubrik Agrikultur

10 Februari 2013 15:02:00 WIB

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Recomended Reading

Kabar EkBis

21 September 2014 - Ekonomi Bisnis

Anggota Baru BPK Akan Perketat Pemberian WTP

21 September 2014 - Agrikultur

Gapki: Pangsa Minyak Sawit Sudah 38%

21 September 2014 - Ekonomi Bisnis

KIJA Terbitkan Obligasi Senior Global

Kabar Indonesia

21 September 2014 - Politik

Kejutan Untuk Megawati Soekarnoputri

Executive Brief

Perdagangan luar negeri aneka barang kerajinan dan nonmigas Bali ke Australia masih cerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten kembangkan tanaman karet jadi komoditas unggulan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali fasilitasi kelompok tani pasarkan produksi ke pusat berbelajaan.

Pengamat: Prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg hanya dua persen cenderung manipulatif.

Gapki: Pangsa minyak sawit dalam minyak nabati dunia berkembang pesat.

Pertamina: Tidak ada kelangkaan elpiji bersubsidi dalam tabung 3 kilogram di Kota Palu.

Perkebunan kelapa jadi andalan ekonomi petani Banten.

YLK Sumsel minta Pertamina setempat tertibkan pangkalan gas elpiji.

Nilai ekspor rempah-rempah Sumut terus naik sebesar 63,06 persen hingga Agustus 2014.

Edy Suandi Hamid: Indonesia perlu lakukan transformasi perekonomian.

Pengamat: Banyak produk perundang-undangan yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi.

Pemprov Bali lakukan langkah strategis dalam menuju pertanian organik.

Bank Mandiri salurkan dana CSR dukung program Makassar Bersih.

Gubernur Bali ajak masyarakat lebih hargai produk pertanian lokal.

Furnitur Indonesia ikuti pameran International Casual Furniture and Accessories Marketdi Chicago.

OJK diharapkan perbanyak sosialisasi soal perbankan dan sistem pengawasan keuangan syariah.

Dunia perbankan tunggu inovasi OJK terkait pengawasan sistem keuangan berbasis syariah.

BTN kucurkan kredit sekitar Rp 2,3 triliun ke Antilope Madju Puri Indah.

Ekonom perkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir 2014 akan capai Rp 11.400.

BI: Kenaikan harga elpiji 12 kg tidak berpengaruh signifikan pada laju inflasi di Riau.

Entertainment & Life Style

18 September 2014 - Olahraga

Jacksen: Persipura Punya Harapan Ke Final AFC

16 September 2014 - Entertainment & Life Style

Lenovo PerkenalkanTablet ThinkPad 10

15 September 2014 - Entertainment & Life Style

Wanita Ini Gunakan "Terapi Telanjang" untuk Obati Pecandu Porno

14 September 2014 - Entertainment & Life Style

Indosat Perbarui Jaringan di Empat Kota