Market Indices

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Oleh Hatta - Rubrik Agrikultur

10 Februari 2013 15:02:00 WIB

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Recomended Reading

Kabar EkBis

23 Oktober 2014 - Ekonomi Bisnis

Penetapan UMP Serentak 1 November

23 Oktober 2014 - Ekonomi Bisnis

UMKM Inginkan Pemerintahan Jokowi Tekan Bunga Kredit

Kabar Indonesia

23 Oktober 2014 - Politik

Ahok Ogah Tempati Rumah Dinas Gubernur

23 Oktober 2014 - Politik

Ahok Minta Pendamping dari Kalangan PNS

Executive Brief

BI katakan mulai tahun 2015 siap tindak tegas kegiatan usaha penukaran valuta asing ilegal.

Medco E&P Indonesia berencana alihkan aliran gas Blok A Aceh ke Pertamina.

PDI-P sebut pihaknya tidak berniat untuk sandera DPR dengan menunda serahkan nama anggota komisi.

KKP dan Kementerian ESDM bangun pembangkit listrik tenaga surya di 25 pulau kecil terluar Indonesia.

Isuzu revisi target penjualan pada 2014 jadi 28.000 unit dari sekitar 30.000 unit.

Intiland tegaskan pihaknya siap bantu Pemprov DKI untuk bangun rusun.

Bank Permata: Pertumbuhan kredit tahun 2014 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya sekitar 10%-12%.

Recommended Reading

Kamis, 23/10/2014 19:27 WIB

Analis: IHSG Bisa Sentuh Level 6.000

Kamis, 23/10/2014 19:14 WIB

Analis: Dampak Buruk Kenaikan BBM Hanya Jangka Pendek

Kamis, 23/10/2014 17:08 WIB

Penetapan UMP Serentak 1 November

Kamis, 23/10/2014 10:28 WIB

Chevron Kecewa dengan Putusan MA

Kamis, 23/10/2014 08:28 WIB

Ekonom: Dua Kebijakan Jokowi Dinanti Pasar

Kamis, 23/10/2014 08:03 WIB

IHSG Diprediksikan Sentuh 5.900 pada Tahun 2015

Rabu, 22/10/2014 09:01 WIB

Jokowi Diminta Fokuskan Logistik Laut 60 Persen

Rabu, 22/10/2014 00:27 WIB

A Prasetyantoko: Jika Tak Mau Kalah, Perbankan Harus Kuat

Entertainment & Life Style

21 Oktober 2014 - Entertainment & Life Style

Ini Alasan Pria Senang Bercinta di Pagi Hari

20 Oktober 2014 - Entertainment & Life Style

Ini Empat Mitos yang Salah Seputar Seks