Market Indices

Swasembada sebagai Dasar Kedaulatan Pangan (Bag II)

Oleh Hatta - Rubrik Agrikultur

10 Februari 2013 15:02:00 WIB

M. Jafar  Hafsah, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengaku prihatin melihat potret tingginya impor komoditas pertanian dan perikanan sekarang ini. Hal itu jelas menghabiskan banyak devisa negara. Bahkan, hal itu merupakan ironi bagi sebuah negara yang memiliki sumber daya agraris dan maritim yang besar seperti Indonesia.

Peraih gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu kemudian melihat diperlukan terobosan kebijakan dan langkah-langkah strategis operasional yang progresif dari pemerintah bersama masyarakat (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk mendongkrak produktivitas, terutama melalui teknologi dan rancang bangun sosial. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional yang andal dan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan negeri sendiri, maka swasembada komoditas pangan utama (beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan ikan) menjadi imperatif. Swasembada-lah yang menjadi alas pijak kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mengapa Indonesia harus berdaulat di bidang pangan? Jafar menjelaskan hal itu diperlukan guna memenuhi kebutuhan makanan seluruh rakyat Indonesia, sumber gizi, sumber kehidupan, sumber kecerdasan, modal untuk pertumbuhan fisik, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai sumber pendapatan, membuka banyak lapangan kerja, untuk pengentasan kemiskinan, sebagai bahan baku industri, sebagai sumber devisa, sebagai bahan baku energi alternatif, mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan, alat pemersatu bangsa, wujud budaya bangsa, sebagai hak asasi manusia, dan sebagai perwujudan harga diri dan martabat bangsa. “Pangan sebagai hak asasi manusia berarti semua warga negara berhak mendapatkan makanan secara mudah, bermutu, dan terjangkau harganya,” tandas Jafar.

Jika diidentifikasi, menurut Jafar, permasalahan umum pertanian, perikanan, dan kelautan Indonesia memang banyak sekali. Di antaranya, lemahnya keberpihakan kebijakan, manajemen dan tata kelola yang salah, disinergisitas lintas sektoral/arogansi sektor, industri hulu, tengah, dan hilir yang belum padu, kurangnya infrastruktur pendukung, aset petani dan nelayan yang minim, adanya konversi lahan, keterbatasan akses permodalan, dan keterbatasan informasi pasar. Persoalan lainnya adalah peran litbang yang lemah, alat tangkap dan kapal tangkap yang masih tradisional, illegal fishing, konsumsi ikan per kapita yang masih rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Berdasarkan segenap permasalahan itu, Jafar merekomendasikan 18 strategi perwujudan kedaulatan pangan di negara ini. Dimulai dari kebijakan yang komprehensif dalam membangun pertanian, perikanan, dan kelautan; mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin Presiden; membangun sinergisitas dan jaringan lintas sektoral; pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan; reformasi agraria, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembukaan lahan baru, dan penetapan lahan abadi; pengembangan sistem inovasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi; peningkatan kualitas produksi; kebijakan impor; peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama petani dan nelayan; pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan perdesaan; pengembangan market intelligence dan informasi pasar; konsolidasi vertikal agrobisnis; peningkatan produktivitas; promosi diversifikasi pangan serta mengembangkan alternatif pangan lokal; promosi makan ikan, karena konsumsi per kapita Indonesia masih rendah; pemberian kebijakan insentif dan disinsentif; kebijakan permodalan petani dan nelayan; dan revitalisasi pola dan tata kerja penyuluhan.

Lebih jauh,  Jafar juga menyarankan 22 kebijakan yang perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Mulai dari kebijakan penyediaan dan subsidi benih, pupuk, dan kredit; kebijakan produksi; kebijakan stabilisasi harga gabah; kebijakan perdagangan beras; kebijakan penelitian dan pengembangan; kebijakan pengembangan SDM petani; kebijakan pengembangan kelembagaan; kebijakan pengembangan penyuluhan/pendampingan; kebijakan kredit agrobisnis beras; kebijakan penanganan pasca-panen beras; kebijakan pembangunan lahan sawah abadi; kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; kebijakan pembangunan jaringan irigasi lahan sawah; kebijakan proteksi beras dalam negeri; kebijakan insentif petani produsen, kebijakan khusus pengembangan food estate; kebijakan khusus peningkatan produksi garam; kebijakan khusus peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya; kebijakan khusus peningkatan produksi kedelai; kebijakan khusus peningkatan produksi tebu dan gula; kebijakan menjaga kelestarian swasembada jagung; hingga kebijakan peningkatan produksi ternak sapi.

 

Fadjar Adrianto

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Kabar EkBis

02 September 2014 - Ekonomi Bisnis

Wacana Kenaikan BBM Pengaruhi Usaha UKM di Depok

02 September 2014 - Agrikultur

BPS: Petani Bali Kreatif Olah Hasil Panen

Kabar Indonesia

02 September 2014 - Politik

Hatta Ucapkan Selamat Kepada Jokowi

Executive Brief

BI: Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2014 lebih baik dari perkiraan bank sentral.

Bappenas sandingkan program prioritas Jokowi dengan program kebijakan SBY.

Pengamat: Pemerintah perlu genjot pertumbuhan ekonomi yang lambat.

BI isyaratkan akan terus menahan suku bunga acuan.

BPS catat kenaikan tarif tenaga listrik menjadi salah satu komoditas penyumbang laju inflasi.

KSEI harapkan bank pembayaran transaksi bursa terintegrasi dengan fasilitas AKSes.

Wamenkeu: Target laju inflasi hingga akhir 2014 sebesar 5,3 persen dapat tercapai.

OJK akan bentuk tim pengembang surat utang.

Pengamat: Pembiayaan perbankan nasional masih terbatas dalam pembangunan infrastruktur.

OJK: Tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen investasi reksa dana meningkat.

Pemerintah siapkan langkah terobosan untuk dorong pemulihan hutan yang alami kebakaran.

Bali raih devisa sebesar 50.745,77 dolar AS dari ekspor kerajinan tulang.

Selandia Baru nilai Makassar tempat yang menjanjikan di bidang investasi pangan. 

BI sarankan industri hijau cari pasar baru.

Hipmi usulkan agar pemerintah tidak naikkan harga solar bersubsidi.

Peluang industri nutrisi termasuk susu di Indonesia dinilai semakin prospektif.

Citilink Indonesia bersinergi dengan operator akomodasi pariwisata Best Western International.

Recommended Reading

Selasa, 02/09/2014 21:22 WIB

BI: Penjualan Rumah pada Triwulan II Turun

Selasa, 02/09/2014 18:09 WIB

OJK: Pemberian Kredit Harus Perhatikan Aspek Lingkungan Hidup

Selasa, 02/09/2014 17:04 WIB

Aviliani Harapkan Pemerintahan Jokowi-JK Galakkan Padat Karya

Selasa, 02/09/2014 10:13 WIB

BI: Penggunaan Transaksi Non-Tunai Masih Rendah

Selasa, 02/09/2014 05:58 WIB

Hatta Ucapkan Selamat Kepada Jokowi

Senin, 01/09/2014 16:04 WIB

OJK Cabut Izin PT Cahyagold Prasetya Finance

Senin, 01/09/2014 14:07 WIB

BPS: Ekspor Juli 2014 Turun 6,03%

Senin, 01/09/2014 13:17 WIB

BPS Catat Inflasi Agustus 2014 Sebesar 0,47%

Entertainment & Life Style

31 Agustus 2014 - Olahraga

Alex Song "Barcelona" Perkuat West Ham

31 Agustus 2014 - Olahraga

Chelsea Tundukkan Everton