Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Susi Bakal Data Titik-titik Pencemaran di Perairan Indonesia

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya bakal mendata titik-titik pencemaran yang terjadi di sejumlah kawasan perairan di Indonesia untuk dapat menyehatkan kondisi lautan di Tanah Air.

"Kami akan meminta data, titik perairan Indonesia yang banyak mengandung material sampah," kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Menurut Susi Pudjiastuti, pihaknya akan meminta bantuan ke beberapa negara yang memiliki satelit seperti Norwegia untuk mengumpulkan data tersebut. Selain itu, ujar dia, meski tidak memiliki satelit, tetapi pihak Indonesia juga berkomitmen dengan mengerahkan Satgas Illegal Fishing untuk menelusuri perairan.

"Walaupun tidak ada satelit, kita harus komitmen, kita sudah punya satgas, kita akan kerahkan mereka," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perilaku membuang sampah ke laut, termasuk sampah plastik, merupakan aktivitas ilegal. Ke depannya, Susi juga mengungkapkan akan melakukan kategorisasi terhadap jenis sampah perusak perairan Indonesia yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan populasi ikan di sejumlah lokasi di lautan nasional.

Sebagaimana diberitakan, terdapat ribuan ikan yang terdampar di sepanjang pantai Ancol di kawasan Jakarta Utara, Senin (30/11/2015), yang diduga juga terkait dengan fenomena perubahan iklim yang berakibat memburuknya kondisi air laut.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris untuk mendesak negara-negara investor agar tidak lagi mencemari kawasan pesisir dan laut Indonesia.

"Presiden Jokowi bisa melakukan negosiasi meminta kepada negara-negara investor di Indonesia untuk tidak melakukan aktivitas industri yang merusak dan mencemari ekosistem pesisir dan laut," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin (30/11/2015).

Menurut Abdul Halim, bagian dari desakan untuk tidak mencemari pesisir juga mencakup adanya rencana reklamasi di kawasan pantai Jakarta. Sekjen Kiara menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terburu-buru mengatakan reklamasi dibolehkan seperti untuk pembangkit listrik dan pelabuhan umum.

"Mestinya dicek terlebih dahulu apakah masyarakat pesisir menerima manfaat atau justru lebih banyak merugikan seperti yang terjadi selama ini," ucapnya dan menambahkan, RI seharusnya mendesak negara-negara peserta konferensi untuk menghentikan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

Abdul Halim mengingatkan, aktivitas ilegal itu mengakibatkan hilangnya akses masyarakat kepada sumber pangannya. Untuk itu, Sekjen Kiara menginginkan delegasi yang dipimpin Presiden Jokowi untuk mendorong praktik pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: