Market Indices

Jelang Akhir Penyampaian SPT, Kantor Pajak Buka Sabtu

Rubrik Pajak

19 Maret 2013 14:02:00 WIB

Menjelang batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Tahun Pajak 2012, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) meningkatkan layanannya.

"Batas akhir penyampaian SPT WP OP Tahun Pajak 2012 adalah tanggal 31 Maret 2013," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kismantoro Petrus, dalam siaran persnya, Selasa (19/3).

Kismantoro mengatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2012 berjalan lancar, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia tetap buka pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 dari Jam 08.00 s.d 15.00 waktu setempat dan memperpanjang jam kerja pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan pukul  20.00 waktu setempat.

"Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Pajak menginformasikan bahwa pembayaran kekurangan pajak atau PPh Pasal 29 untuk WP OP harus dilakukan paling lambat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, karena hari Jum’at tanggal 29 Maret 2013 adalah hari libur nasional maka bank persepsi dan kantor pos tutup," jelas Kismantoro.

Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2012 selain dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP atau melalui *Drop Box, juga dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat dan e-Filing melalui website Ditjen Pajak www.pajak.go.id.

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Sufri Y.

Editor: cipto

Recomended Reading

Executive Brief

Askopindo dukung upaya pemerintah untuk data dan tertibkan koperasi.

Telkomsel Branch Jayapura berencana tambah 13 unit BTS di Jayapura.

Angkasa Pura II tingkatkan kapasitas apron di Bandara Soekarno-Hatta.

Tsuneishi Ship Building siap tanamkan modal 40 juta dolar AS di Indonesia.

Wamenkeu: Calon Dirjen Bea dan Cukai harus lugas dan tegas.

ADB bidik pengembangan bisnis inklusif di Indonesia.

Jokowi meminta agar proses pembangunan infrastruktur disederhanakan dan dipercepat.

Samudera Indonesia dorong anak usaha lakukan IPO di BEI.

Bappenas: Perlu payung hukum agar proyek infrastruktur dapat cepat dikerjakan.