Anggota DPD Ini Pertanyakan Cara Berpikir PKB

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Provinsi Maluku 2014-2019, Nono Sampono, mengatakan wacana penghapusan lembaga DPD sebagai suatu cara berpikir mundur.

"DPD-RI terlahir dari semangat reformasi dan perubahan dalam rangka penguatan sistem demokrasi, presidensial, dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pemikiran penghapusan DPD-RI adalah berpikir mundur, kalau mau maju kewenangan DPD-RI harus diperkuat," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD-RI ini juga mengingatkan kembali tentang proses terbentuknya sebuah negara yang sangat dipengaruhi perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Negara bukan sebuah organ yang sekali jadi, melainkan akan berproses sesuai perjalanan waktu dan ruang, termasuk di dalamnya konstitusi, turunan undang-undang, dan aturannya. Tidak ada sesuatu hal yang bersifat kebenaran mutlak dan tidak bisa dikoreksi. Perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu terjadi," ujarnya.

Anggota Komite I DPD-RI yang membidangi politik, hukum, dan HAM ini menilai argumentasi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai pembubaran DPD-RI sangatlah lemah. Perlu diketahui, dalam Mukernas PKB di Jakarta Jumat lalu (5/2/2016) salah satu isu penting yang dibahas adalah wacana pembubaran DPD-RI

"Argumentasi yang disampaikan PKB sangat lemah. Argumentasi hanya dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, itupun belum tentu benar. PKB pun bukan representasi seluruh parpol yang ada di Indonesia, apalagi representasi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut, mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI-AL ini mengingatkan mengenai hak-hak politik rakyat yang perlu diakomodir.

"Kalau mau fair, tanya saja kepada rakyat, mana yang bermasalah, DPD-RI atau DPR-RI? Saya yakin rakyat akan dengan cerdas memutuskan siapa yang harus dibubarkan. Kita buat survei saja, akan lebih fair. Sekalian rakyat harus dilibatkan mengenai mana yang pantas dibubarkan karena dalam catatan bahwa selama ini lebih dari 33% rakyat tidak mau memilih partai politik. Jadi, mau dikemanakan hak-hak politik rakyat?" jelasnya.

Tak lupa, mantan Kepala Basarnas ini mengajak rekan-rekan sesama senator di DPD-RI untuk terus berjuang untuk kemajuan negara, daerah, dan DPD-RI.

"Teman-teman Senator tidak usah terlalu risau, tapi kita harus terus serius berjuang untuk memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk kepentingan lembaga DPD-RI, penguatan sistem demokrasi, dan sistem ketata-negaraan, serta daerah," pungkasnya.