WE Online, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mewujudkan poros maritim antara lain melalui pengadaan kapal, pembangunan pelabuhan dan penetapan pelayaran terjadwal.
"Tahun lalu kita pesan 100 kapal baik perintis maupun navigasi untuk memperkuat jaringan angkutan laut perintis juga untuk keamanan pelayaran," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam jumpa pers bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Maritim Rizal Ramli dan Mendag Thomas Lembong di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Menurut Jonan, pemerintah juga meningkatkan angkutan laut perintis untuk penumpang. Pada 2015 ada 86 rute perintis dan 2016 ditingkatkan menjadi 96 rute.
"Nanti 2017 itu 106 rute, cuma nambah 10, saya maunya 50 tapi kapalnya tidak ada, jadi bertahap," katanya.
Ia menyebutkan dari 96 trayek perintis tahun 2016, 65 persen ada di wilayah timur.
Menurut Jonan, pemerintah juga menunjuk PT Pelni sebagai penyedia angkutan barang melalui laut dengan waktu yang terjadwal.
Upaya mengisi muatan dibantu oleh Kemendag. Tahun 2016, ada enam rute dan tahun 2016 ada tambahan tiga rute sehingga total ada enam rute.
Menhub juga menyebutkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Ditjen Perhubungan Laut juga meningkat dua kali lipat.
"Ini merupakan indikator bahwa poros maritim itu jalan, PNBP 2014 itu Rp860 miliar, tahun 2015 naik dua kali, menjadi Rp1,6 triliun, 2016 mudah-mudahan lebih tinggi," katanya.
Ia menyebutkan pada 2015, pihaknya menyelesaikan pembangunan 35 pelabuhan yang diusulkan dapat diresmikan Presiden Jokowi.
"Tahun ini saya usulkan 51 pelabuhan sehingga totalnya ada 91 pelabuhan," katanya.
Sementara itu, Mendag Thomas Lembong mengatakan peran Kemendag adalah pastikan tol laut dimanfaatkan oleh pedagang.
"Ini memang program Nawacita untuk mengurangi disparitas harga di Indonesia timur dengan Jawa. Sejak luncurkan tiga rute perdana tol laut, sudah mulai menunjukkan hasil," katanya.
Ia mengatakan disparitas harga pangan di Fak-fak dan Kaimana sudah mulai berkurang.
Thomas menyebutkan harga besi baja konstruksi turun enam persen, kedelai 14 persen, minyak goreng 21 persen dan daging ayam 35 persen.
"Jadi penghematan berkat tol laut sudah mulai kelihatan di Papua. Memang yang dibutuhkan pengusaha dan pedagang adalah kepastian jadwal sehingga punya omzet yang konsisten," kata Thomas Lembong. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Advertisement
