Market Indices

BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 ke DPD

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 April 2013 13:01:00 WIB

WE.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 kepada Dewan Perwakilan Daerah melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V Komplek DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

"Dalam memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2012 kepada DPD," kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan serupa kepada DPR melalui sidang paripurna yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dalam laporannya tersebut Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan bahwa pada Semester II 2012 BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPS juga memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2011 yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada semester I tahun 2012.

"Selama semester II 2012, BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT dan 105 objek pemeriksaan keuangan," kata Hadi Poernomo.

Dia mengatakan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun, dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

Menurut dia BPK memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut berupa penyerahan asset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Sementara itu, lanjut dia, 4.815 kasus lain merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

"Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI, tindakan administratif dan/atau korektif lain. Sedangkan untuk kasus ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, perlu mendapat perhatian pimpinan dan para anggota DPD RI," ujar dia.

Dia mengatakan selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar.

Dalam sidang paripurna tersebut, hadir sejumlah anggota DPD RI. Sedangkan yang bertindak selaku pemimpin sidang yakni Wakil Ketua DPD Laode Ida.

"Laporan BPK ini akan kami kaji dan tindaklanjuti melalui Komite IV DPD RI. DPD RI mendukung upaya BPK dalam menyelamatkan keuangan negara," kata Laode Ida. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto:skycrapescity.com

Recomended Reading

Executive Brief

KSEI gandeng Korea Securities Depository kembangkan sistem pengelolaan investasi terpadu.

BEI catat total emisi surat utang sepanjang tahun 2014 senilai Rp 28,842 triliun.

Pengamat: Fluktuasi nilai tukar rupiah belum bebani pengusaha.

Ekonom: Pemerintah harus perbaiki fundamental ekonomi agar pelaku pasar tidak larikan modalnya.

Banggar DPR tetapkan belanja subsidi untuk BBM dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 276 triliun.

Perdagangan luar negeri aneka barang kerajinan dan nonmigas Bali ke Australia masih cerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten kembangkan tanaman karet jadi komoditas unggulan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali fasilitasi kelompok tani pasarkan produksi ke pusat berbelajaan.

Pengamat: Prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg hanya dua persen cenderung manipulatif.

Gapki: Pangsa minyak sawit dalam minyak nabati dunia berkembang pesat.

Perkebunan kelapa jadi andalan ekonomi petani Banten.

YLK Sumsel minta Pertamina setempat tertibkan pangkalan gas elpiji.

Edy Suandi Hamid: Indonesia perlu lakukan transformasi perekonomian.

Pengamat: Banyak produk perundang-undangan yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi.

Pemprov Bali lakukan langkah strategis dalam menuju pertanian organik.

Gubernur Bali ajak masyarakat lebih hargai produk pertanian lokal.

OJK diharapkan perbanyak sosialisasi soal perbankan dan sistem pengawasan keuangan syariah.

Dunia perbankan tunggu inovasi OJK terkait pengawasan sistem keuangan berbasis syariah.

Ekonom perkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir 2014 akan capai Rp 11.400.

Entertainment & Life Style

21 September 2014 - Entertainment & Life Style

'Garuda Superhero' Pelopor Film Animasi Kepahlawanan

21 September 2014 - Olahraga

Arsenal Menang 3-0 Atas Aston Villa