Market Indices

BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 ke DPD

Rubrik Nasional

30 April 2013 13:01:00 WIB

WE.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 kepada Dewan Perwakilan Daerah melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V Komplek DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

"Dalam memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2012 kepada DPD," kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan serupa kepada DPR melalui sidang paripurna yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dalam laporannya tersebut Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan bahwa pada Semester II 2012 BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPS juga memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2011 yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada semester I tahun 2012.

"Selama semester II 2012, BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT dan 105 objek pemeriksaan keuangan," kata Hadi Poernomo.

Dia mengatakan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun, dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

Menurut dia BPK memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut berupa penyerahan asset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Sementara itu, lanjut dia, 4.815 kasus lain merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

"Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI, tindakan administratif dan/atau korektif lain. Sedangkan untuk kasus ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, perlu mendapat perhatian pimpinan dan para anggota DPD RI," ujar dia.

Dia mengatakan selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar.

Dalam sidang paripurna tersebut, hadir sejumlah anggota DPD RI. Sedangkan yang bertindak selaku pemimpin sidang yakni Wakil Ketua DPD Laode Ida.

"Laporan BPK ini akan kami kaji dan tindaklanjuti melalui Komite IV DPD RI. DPD RI mendukung upaya BPK dalam menyelamatkan keuangan negara," kata Laode Ida. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto:skycrapescity.com

Editor: cipto

Recomended Reading

Executive Brief

Presiden Jokowi: Para buruh perkebunan wajib miliki Kartu Indonesia Sehat.

Kemenkominfo blokir 20 situs MMM atas permintaan OJK.

IPB: Pemerintah perlu percepat industrialisasi agribisnis.

Menko Indroyono siap wujudkan pembangunan Maritim Tekno Park di Buluminung.

Pemkot Pangkalpinang tawarkan PNS beli rumah secara kredit.

Pemkot Bengkulu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk bangun sektor pariwisata.

WHO minta Ghana tingkatkan persiapan terhadap kemungkinan wabah Ebola.

BI: NPL bank syariah di Sulut alami peningkatan.

BI siap dukung peningkatan akses pembiayaan pada petani di Sulut.

Recommended Reading

Sabtu, 18/04/2015 21:47 WIB

Indonesia akan Suarakan Tatanan Global Baru

Sabtu, 18/04/2015 19:48 WIB

Kemkominfo Blokir 20 Situs MMM

Sabtu, 18/04/2015 17:15 WIB

Tiket Kereta Daerah Tujuan Mudik Habis Terjual

Sabtu, 18/04/2015 14:58 WIB

Peluncuran BBM Pertalite Dinilai Tidak Prorakyat

Sabtu, 18/04/2015 10:03 WIB

Pakar: Penghapusan Premium Perlu Sosialisasi Menyeluruh

Sabtu, 18/04/2015 08:22 WIB

Bappenas: Penurunan Angka Kemiskinan Butuh Upaya Keras

Sabtu, 18/04/2015 03:49 WIB

Pilkada Serentak Dinilai Rawan Manipulasi

Sabtu, 18/04/2015 03:27 WIB

Migrant Institute Tuntut Presiden Stop Pengiriman TKI ke Saudi

Entertainment