• HM Sampoerna
Market Indices

BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 ke DPD

Rubrik Nasional

30 April 2013 13:01:00 WIB

WE.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 kepada Dewan Perwakilan Daerah melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V Komplek DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

"Dalam memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2012 kepada DPD," kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan serupa kepada DPR melalui sidang paripurna yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dalam laporannya tersebut Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan bahwa pada Semester II 2012 BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPS juga memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2011 yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada semester I tahun 2012.

"Selama semester II 2012, BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT dan 105 objek pemeriksaan keuangan," kata Hadi Poernomo.

Dia mengatakan hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun, dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

Menurut dia BPK memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut berupa penyerahan asset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Sementara itu, lanjut dia, 4.815 kasus lain merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

"Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI, tindakan administratif dan/atau korektif lain. Sedangkan untuk kasus ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, perlu mendapat perhatian pimpinan dan para anggota DPD RI," ujar dia.

Dia mengatakan selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp124,13 miliar.

Dalam sidang paripurna tersebut, hadir sejumlah anggota DPD RI. Sedangkan yang bertindak selaku pemimpin sidang yakni Wakil Ketua DPD Laode Ida.

"Laporan BPK ini akan kami kaji dan tindaklanjuti melalui Komite IV DPD RI. DPD RI mendukung upaya BPK dalam menyelamatkan keuangan negara," kata Laode Ida. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto:skycrapescity.com

Editor: Cipto

Recomended Reading

Kabar EkBis

22 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

Pelemahan Rupiah Buat Bali "Happy"

22 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

API Minta BKPM Buat Standar Perizinan

22 Desember 2014 - Ekonomi Bisnis

Pengupahan di Indonesia Pakai Sistem Demonstrasi

Kabar Indonesia

22 Desember 2014 - Politik

KSAL: Kapal Perang Minim Suku Cadang

22 Desember 2014 - Politik

Golkar Mainkan Politik Burung Unta

Executive Brief

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/newsflash.php

Line Number: 7

Entertainment

22 Desember 2014 - Olahraga

Liverpool Tahan Imbang Arsenal 2-2

22 Desember 2014 - Olahraga

PSMS vs Persija Buka Marahalim Cup 2015

22 Desember 2014 - Olahraga

Sunderland Menang Tipis 1-0 Atas Newcastle