Market Indices

Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 April 2013 14:01:00 WIB

WE.CO.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah penetapan APBN Perubahan 2013 dengan DPR.

"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

"Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada 'gap'," katanya.

Presiden melanjutkan, "Jika DPR sepakat Mei ini. Berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan." Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.

"Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta," ujarnya.

Untuk besaran kompensasi, lanjut Presiden, tergantung ketersediaan dana di APBN.

"Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN," ujarnya.

Namun, Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM.

"Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur," katanya.

Ia mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan, maka fiskal dan APBN sehat, perekonomian aman, ketahanan ekonomi terjaga, ada lebih banyak biaya buat kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur, dan subsidi menjadi lebih adil.

Pada kesempatan itu, Presiden juga membantah jika pemerintah lambat mengambil keputusan soal BBM.

"Saya konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan adalah jalan terakhir, jika memang tidak ada opsi lain. Karena ada dampak akibat kenaikan itu," katanya.

Defisit Presiden juga mengatakan, kalau tidak ada perbaikan subsidi, maka defisit bisa lebih besar dari tiga persen dan berarti melanggar UU APBN, disamping ketahanan ekonomi terganggu.

Subsidi yang besar juga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur menjadi terbatas.

"Selain itu, kalau subsidi ini dibiarkan, maka ada ketidakadilan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai APBN 2013, penerimaan direncanakan mencapai Rp1.527 triliun dengan belanja Rp1.683 triliun, sehingga defisit Rp153 triliun atau 1,65 persen PDB.

Sementara, angka total subsidi dalam APBN ditetapkan Rp317 triliun yang Rp193,8 triliun di antaranya BBM.

APBN tersebut, lanjutnya, diputuskan tahun 2012 atau sebelum ada perubahan di dalam dan luar negeri.

Namun, pada posisi April 2013, jika tidak dikendalikan, maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun yang Rp297,7 triliun berupa BBM.

"Bayangkan saja dengan belanja Rp1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp446,8 triliun, maka defisit Rp353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini langgar UU, selain APBN menjadi tidak aman," katanya. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Setkab

Recomended Reading

Rabu, 27/08/2014 04:13 WIB

Palestina Tolak Lucuti Senjata Hamas

Rabu, 27/08/2014 05:59 WIB

Pemerintah Tidak akan Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Rabu, 27/08/2014 01:00 WIB

Persipura Jayapura Bantai Kuwait SC 6-1

Executive Brief

DPR akui adanya keinginan pemerintah lakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi 2014.

Bank Mandiri perkuat kantor luar negeri untuk dukung pertumbuhan bisnis.

BI: Pengelolaan BBM bersubsidi jadi kendala pertumbuhan ekonomi nasional.

BI harapkan perbankan syariah di dalam negeri aktif terbitkan instrumen pendanaan.

Menkeu tegaskan kuota BBM bersubsidi 2014 sebesar 46 juta kiloliter tidak bisa ditambah.

Sjarifuddin Hasan minta pengganti dirinya fokus rampungkan RUU Perkoperasian.

Wamenhub tegaskan sistem transportasi di Indonesia harus terintegrasi.

Telkom jajaki pengembangan bisnis ke Australia.

Kemenperin susun RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri.

Bank Mandiri catatkan transaksi ekspor-impor hingga Juni 2014 sebesar 60,6 miliar dolar AS.

BNI: Perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan jauh lebih baik dibanding saat ini.

DPR dukung wacana pembentukan Badan Pendapatan Negara.

BNI: Persiapan perbankan hadapi MEA 2015 tidak harus melalui konsolidasi.

OJK sarankan bank-bank BUMN gaet BPD di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Ekonom: Pengurangan subsidi BBM tidak dapat dihindari.

OJK targetkan penyaluran kredit perbankan dapat naik 5 hingga 10 persen.

Kemenkeu: Realisasi penerimaan pajak hingga 19 Agustus 2014 capai Rp 578,7 triliun.

BNI lakukan ekspansi bisnis layanan remitansi di Malaysia, Taiwan, dan Korsel.

OJK: Produk finansial harus mencantumkan cap halal.

Hasan Bisri: Keterbatasan pegawai merupakan tantangan BPK lakukan audit.

Entertainment & Life Style

26 Agustus 2014 - Olahraga

Mario Gomez Incar Kembali Ke Timnas

25 Agustus 2014 - Entertainment & Life Style

Batu Bacan, Hidup Dan Mistis?