Portal Berita Ekonomi Senin, 24 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 02:17 WIB. PKB- Ketum PKB Muhaimin Iskandar membantah dirinya ingin mencongkel Menteri KKP Susi Pudjiastuti dari Kabinet.
  • 02:14 WIB. Beras Palsu- Kementan sebut negara dirugikan triliunan rupiah akibat beras palsu PT IBU.
  • 02:14 WIB. Reshuffle- PKB menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokow soal Reshuffle Kabinet.
  • 02:13 WIB. DPR- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendorong RUU Redenominasi masuk Prolegnas 2017.
  • 02:12 WIB. AEOI- Dirjen Pajak Ken Dwijugasteadi mengatakan pihak yang membuka data nasabah bisa dihukum mati.
  • 02:12 WIB. HTI- Nahdlatul Ulama meminta kader eks HTI dirangkul dan jangan dimusuhi.
  • 02:11 WIB. Jabar- Cagub Jabar dari Partai Nasdem Ridwan Kamil minta anak bupati Indramayu Daniel Mutaqien jadi pendampingnya.
  • 02:10 WIB. PKS- Ketua DPD PKS Jabar Akhmad Syaikhu menyebut dalam waktu dekat partainya akan mengumumkan cagub Jabar 2018.
  • 02:09 WIB. Bekasi- Mulai hari ini Jalan Kalimalang Bekasi akan diberlakukan 1 arah akibat pembangunan tol Becakayu.
  • 02:08 WIB. Jokowi- Ketum PPP Romahurmuziy sebut Jokowi berhasil mengalakan infrastruktur dan hasilnya telah dirasakan rakyat.
  • 02:07 WIB. Anak- Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyebut Riau jadi Provinsi kedua dengan tingkat kekerasan anak tertinggi.
  • 22:12 WIB. Hari Anak Nasional - Sandiaga sebut bullying sangat mengkhawatirkan.
  • 22:11 WIB. Jakarta - Sandiaga janji akan jaga kandang jika Anies sedang kungker ke daerah.
  • 22:09 WIB. INCO - Vale Indonesia mencatatkan kenaikan produksi nickel matte sebesar 16,74% pada kuartal II-2017.
  • 22:09 WIB. DIY - Sultan minta warga hargai alam.

Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

Foto Berita Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

WE.CO.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah penetapan APBN Perubahan 2013 dengan DPR.

"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

"Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada 'gap'," katanya.

Presiden melanjutkan, "Jika DPR sepakat Mei ini. Berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan." Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.

"Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta," ujarnya.

Untuk besaran kompensasi, lanjut Presiden, tergantung ketersediaan dana di APBN.

"Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN," ujarnya.

Namun, Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM.

"Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur," katanya.

Ia mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan, maka fiskal dan APBN sehat, perekonomian aman, ketahanan ekonomi terjaga, ada lebih banyak biaya buat kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur, dan subsidi menjadi lebih adil.

Pada kesempatan itu, Presiden juga membantah jika pemerintah lambat mengambil keputusan soal BBM.

"Saya konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan adalah jalan terakhir, jika memang tidak ada opsi lain. Karena ada dampak akibat kenaikan itu," katanya.

Defisit Presiden juga mengatakan, kalau tidak ada perbaikan subsidi, maka defisit bisa lebih besar dari tiga persen dan berarti melanggar UU APBN, disamping ketahanan ekonomi terganggu.

Subsidi yang besar juga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur menjadi terbatas.

"Selain itu, kalau subsidi ini dibiarkan, maka ada ketidakadilan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai APBN 2013, penerimaan direncanakan mencapai Rp1.527 triliun dengan belanja Rp1.683 triliun, sehingga defisit Rp153 triliun atau 1,65 persen PDB.

Sementara, angka total subsidi dalam APBN ditetapkan Rp317 triliun yang Rp193,8 triliun di antaranya BBM.

APBN tersebut, lanjutnya, diputuskan tahun 2012 atau sebelum ada perubahan di dalam dan luar negeri.

Namun, pada posisi April 2013, jika tidak dikendalikan, maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun yang Rp297,7 triliun berupa BBM.

"Bayangkan saja dengan belanja Rp1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp446,8 triliun, maka defisit Rp353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini langgar UU, selain APBN menjadi tidak aman," katanya. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Setkab

Penulis/Editor: Sucipto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78