Market Indices

Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 April 2013 14:01:00 WIB

WE.CO.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah penetapan APBN Perubahan 2013 dengan DPR.

"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

"Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada 'gap'," katanya.

Presiden melanjutkan, "Jika DPR sepakat Mei ini. Berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan." Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.

"Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta," ujarnya.

Untuk besaran kompensasi, lanjut Presiden, tergantung ketersediaan dana di APBN.

"Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN," ujarnya.

Namun, Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM.

"Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur," katanya.

Ia mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan, maka fiskal dan APBN sehat, perekonomian aman, ketahanan ekonomi terjaga, ada lebih banyak biaya buat kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur, dan subsidi menjadi lebih adil.

Pada kesempatan itu, Presiden juga membantah jika pemerintah lambat mengambil keputusan soal BBM.

"Saya konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan adalah jalan terakhir, jika memang tidak ada opsi lain. Karena ada dampak akibat kenaikan itu," katanya.

Defisit Presiden juga mengatakan, kalau tidak ada perbaikan subsidi, maka defisit bisa lebih besar dari tiga persen dan berarti melanggar UU APBN, disamping ketahanan ekonomi terganggu.

Subsidi yang besar juga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur menjadi terbatas.

"Selain itu, kalau subsidi ini dibiarkan, maka ada ketidakadilan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai APBN 2013, penerimaan direncanakan mencapai Rp1.527 triliun dengan belanja Rp1.683 triliun, sehingga defisit Rp153 triliun atau 1,65 persen PDB.

Sementara, angka total subsidi dalam APBN ditetapkan Rp317 triliun yang Rp193,8 triliun di antaranya BBM.

APBN tersebut, lanjutnya, diputuskan tahun 2012 atau sebelum ada perubahan di dalam dan luar negeri.

Namun, pada posisi April 2013, jika tidak dikendalikan, maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun yang Rp297,7 triliun berupa BBM.

"Bayangkan saja dengan belanja Rp1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp446,8 triliun, maka defisit Rp353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini langgar UU, selain APBN menjadi tidak aman," katanya. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Setkab

Recomended Reading

Berita Terkini

Senin, 21/04/2014 16:27 WIB

BEI Minta Penjelasan BTN dan Mandiri, Terkait Rencana Akuisisi

Senin, 21/04/2014 16:18 WIB

Investor Tunggu Kepastian Akuisisi BTN

Senin, 21/04/2014 16:05 WIB

BEI: Makin Banyak Wanita yang Ikut Berinvestasi di Pasar Modal

Senin, 21/04/2014 15:50 WIB

PDAM Surabaya Siap Terbitkan Obligasi

Senin, 21/04/2014 15:36 WIB

Ini Makna Hari Kartini bagi Risma

Executive Brief

BI prediksi bulan April deflasi sebesar 0,08-0,1 persen.

Pertamina: Kenaikan harga elpiji nonsubsidi tunggu pilpres mendatang.

Risma: PDAM Surya Sembada Surabaya siap terbitkan obligasi.

Risma bantah akan dampingi Prabowo pada Pilpres Juli mendatang.

Facebook luncurkan Facebook Messenger untuk Windows Phone, Senin (21/4).

KPK menetapkan Hadi Purnomo (Ketua BPK) sebagai tersangka kasus restitusi pajak BCA.

Nilai rupiah  naik tiga poin menjadi Rp 11.420 pada Senin (21/4) pagi.

Senin (21/4) pagi LQ45 menguat 4,02 poin (0,48 persen) ke posisi 833,62.

IHSG naik 15,46 poin ke level 4.912,51 pada Senin (21/4) pagi.

Trans Airways miliki 6,37 miliar saham Garuda (28,14%) per April 2014.

PLN kekurangan 22 kargo LNG pada 2015 mendatang.

KSPI akan tuntut kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen saat "May Day".

Rizal Ramli tolak akuisisi BTN oleh Mandiri.

BEI beri sanksi terhadap 49 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit 2013.

OJK belum punya aturan tentang financial planner.

BI: Neraca Pembayaran Triwulan I diprediksi surplus USD2 miliar.

Pelindo II tunjuk Mitsui untuk operasikan terminal kontainer 1 (CT1).

Kemenparekraf anggarkan dana Rp 30 miliar buat promosi pariwisata Indonesia.

Kusumaningtuti: Perlindungan konsumen lembaga keuangan masih rendah.

Pendaftaran SBMPTN dibuka pada 12 Mei-6 Juni 2014.

Adi Sarana Armada catat laba bersih Rp 92,01 miliar pada 2013.

Indonesian Paradise Property bukukan laba Rp 26,25 miliar pada tahun 2013.

Pemprov DKI: Kerugian akibat macet Rp17,2 triliun per tahun.

Tahun 2030 Pemprov DKI targetkan 60% penduduknya menggunakan transportasi umum,

Posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2014 adalah USD272,1 miliar.

Pelindo II dan Mitsui tanda tangani share holder agreement untuk New Tanjung Priok.

Jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line yang akan dibangun di Jakarta membutuhkan investasi Rp10 Triliun.

Organda: Subsidi BBM tak bisa ditekan selama angkutan umum tidak diperbaiki.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Kemenhub:  Pemerintah berencana membangun jalur KRL Commuter layang melingkar atau loop line di Jakarta.

Tahun ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210,7 triliun dengan kuota 48 juta kiloliter.

Libur panjang, wisatawan serbu kota Bandung.

KPU: Jadwal pendaftaran capres dan cawapres tanggal 18-20 Mei 2014.