Market Indices

Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

Oleh Cipto - Rubrik Nasional

30 April 2013 14:01:00 WIB

WE.CO.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah penetapan APBN Perubahan 2013 dengan DPR.

"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

"Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada 'gap'," katanya.

Presiden melanjutkan, "Jika DPR sepakat Mei ini. Berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan." Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.

"Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta," ujarnya.

Untuk besaran kompensasi, lanjut Presiden, tergantung ketersediaan dana di APBN.

"Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN," ujarnya.

Namun, Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM.

"Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur," katanya.

Ia mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan, maka fiskal dan APBN sehat, perekonomian aman, ketahanan ekonomi terjaga, ada lebih banyak biaya buat kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur, dan subsidi menjadi lebih adil.

Pada kesempatan itu, Presiden juga membantah jika pemerintah lambat mengambil keputusan soal BBM.

"Saya konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan adalah jalan terakhir, jika memang tidak ada opsi lain. Karena ada dampak akibat kenaikan itu," katanya.

Defisit Presiden juga mengatakan, kalau tidak ada perbaikan subsidi, maka defisit bisa lebih besar dari tiga persen dan berarti melanggar UU APBN, disamping ketahanan ekonomi terganggu.

Subsidi yang besar juga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur menjadi terbatas.

"Selain itu, kalau subsidi ini dibiarkan, maka ada ketidakadilan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai APBN 2013, penerimaan direncanakan mencapai Rp1.527 triliun dengan belanja Rp1.683 triliun, sehingga defisit Rp153 triliun atau 1,65 persen PDB.

Sementara, angka total subsidi dalam APBN ditetapkan Rp317 triliun yang Rp193,8 triliun di antaranya BBM.

APBN tersebut, lanjutnya, diputuskan tahun 2012 atau sebelum ada perubahan di dalam dan luar negeri.

Namun, pada posisi April 2013, jika tidak dikendalikan, maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun yang Rp297,7 triliun berupa BBM.

"Bayangkan saja dengan belanja Rp1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp446,8 triliun, maka defisit Rp353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini langgar UU, selain APBN menjadi tidak aman," katanya. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Setkab

Recomended Reading

Minggu, 21/09/2014 16:10 WIB

Gapki: Pangsa Minyak Sawit Sudah 38%

Minggu, 21/09/2014 12:02 WIB

SBY TIba di New York Untuk Hadiri Sidang Umum PBB

Minggu, 21/09/2014 08:06 WIB

DEN: Optimalkan Sumber Energi Untuk Listrik

Executive Brief

Perdagangan luar negeri aneka barang kerajinan dan nonmigas Bali ke Australia masih cerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten kembangkan tanaman karet jadi komoditas unggulan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali fasilitasi kelompok tani pasarkan produksi ke pusat berbelajaan.

Pengamat: Prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg hanya dua persen cenderung manipulatif.

Gapki: Pangsa minyak sawit dalam minyak nabati dunia berkembang pesat.

Pertamina: Tidak ada kelangkaan elpiji bersubsidi dalam tabung 3 kilogram di Kota Palu.

Perkebunan kelapa jadi andalan ekonomi petani Banten.

YLK Sumsel minta Pertamina setempat tertibkan pangkalan gas elpiji.

Nilai ekspor rempah-rempah Sumut terus naik sebesar 63,06 persen hingga Agustus 2014.

Edy Suandi Hamid: Indonesia perlu lakukan transformasi perekonomian.

Pengamat: Banyak produk perundang-undangan yang berlaku diskriminatif terhadap koperasi.

Pemprov Bali lakukan langkah strategis dalam menuju pertanian organik.

Bank Mandiri salurkan dana CSR dukung program Makassar Bersih.

Gubernur Bali ajak masyarakat lebih hargai produk pertanian lokal.

Furnitur Indonesia ikuti pameran International Casual Furniture and Accessories Marketdi Chicago.

OJK diharapkan perbanyak sosialisasi soal perbankan dan sistem pengawasan keuangan syariah.

Dunia perbankan tunggu inovasi OJK terkait pengawasan sistem keuangan berbasis syariah.

BTN kucurkan kredit sekitar Rp 2,3 triliun ke Antilope Madju Puri Indah.

Ekonom perkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir 2014 akan capai Rp 11.400.

BI: Kenaikan harga elpiji 12 kg tidak berpengaruh signifikan pada laju inflasi di Riau.

Entertainment & Life Style

18 September 2014 - Olahraga

Jacksen: Persipura Punya Harapan Ke Final AFC

16 September 2014 - Entertainment & Life Style

Lenovo PerkenalkanTablet ThinkPad 10

15 September 2014 - Entertainment & Life Style

Wanita Ini Gunakan "Terapi Telanjang" untuk Obati Pecandu Porno

14 September 2014 - Entertainment & Life Style

Indosat Perbarui Jaringan di Empat Kota