Market Indices

Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

Rubrik Nasional

30 April 2013 14:01:00 WIB

WE.CO.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah penetapan APBN Perubahan 2013 dengan DPR.

"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

"Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada 'gap'," katanya.

Presiden melanjutkan, "Jika DPR sepakat Mei ini. Berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan." Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.

"Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta," ujarnya.

Untuk besaran kompensasi, lanjut Presiden, tergantung ketersediaan dana di APBN.

"Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN," ujarnya.

Namun, Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM.

"Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur," katanya.

Ia mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan, maka fiskal dan APBN sehat, perekonomian aman, ketahanan ekonomi terjaga, ada lebih banyak biaya buat kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur, dan subsidi menjadi lebih adil.

Pada kesempatan itu, Presiden juga membantah jika pemerintah lambat mengambil keputusan soal BBM.

"Saya konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan adalah jalan terakhir, jika memang tidak ada opsi lain. Karena ada dampak akibat kenaikan itu," katanya.

Defisit Presiden juga mengatakan, kalau tidak ada perbaikan subsidi, maka defisit bisa lebih besar dari tiga persen dan berarti melanggar UU APBN, disamping ketahanan ekonomi terganggu.

Subsidi yang besar juga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur menjadi terbatas.

"Selain itu, kalau subsidi ini dibiarkan, maka ada ketidakadilan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai APBN 2013, penerimaan direncanakan mencapai Rp1.527 triliun dengan belanja Rp1.683 triliun, sehingga defisit Rp153 triliun atau 1,65 persen PDB.

Sementara, angka total subsidi dalam APBN ditetapkan Rp317 triliun yang Rp193,8 triliun di antaranya BBM.

APBN tersebut, lanjutnya, diputuskan tahun 2012 atau sebelum ada perubahan di dalam dan luar negeri.

Namun, pada posisi April 2013, jika tidak dikendalikan, maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun yang Rp297,7 triliun berupa BBM.

"Bayangkan saja dengan belanja Rp1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp446,8 triliun, maka defisit Rp353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini langgar UU, selain APBN menjadi tidak aman," katanya. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Setkab

Editor: cipto

Recomended Reading

Jum'at, 24/04/2015 02:46 WIB

Fadli Zon: Kita Harus Suarakan Kemerdekaan Palestina

Jum'at, 24/04/2015 23:33 WIB

Waskita Berambisi Bangun Empat Ruas Tol di Bali

Jum'at, 24/04/2015 16:51 WIB

Mesin Pesawat Lion Air Meledak

Kabar EkBis

25 April 2015 - Ekonomi Bisnis

Pertumbuhan Ekonomi Bergantung pada Infrastruktur

25 April 2015 - Ekonomi Bisnis

Freeport Berkomitmen Terus Dukung Program LPMAK

Kabar Indonesia

25 April 2015 - Nasional

Mensos Minta Kepala Daerah Kawal PSKS

25 April 2015 - Nasional

Ahok: Bagi Kami Gus Dur Seperti Dewa

Executive Brief

Mensos: Pesta bikini pelajar SMA hanya akan mencederai karakter anak bangsa.

BII tidak bagikan dividen hasil keuntungan laba bersih sepanjang 2014.

Bank Mandiri dan BRI fokus garap pengembangan LKD di Sumatera Selatan.

OJK: Prospek perbankan lokal di Provinsi Bengkulu menjanjikan.

Menko Sofyan optimis pertumbuhan ekonomi pada akhir 2015 sebesar 5,7 persen.

Pemkot Batam atur ulang rute seluruh angkutan kota.

Pemkot Sukabumi targetkan laju pertumbuhan ekonomi naik enam persen.

Bank Mandiri targetkan lakukan rights issue paling lambat pada 2018.

Bank Permata bagi dividen tahun buku 2014 sebesar Rp 166,37 miliar.

Recommended Reading

Sabtu, 25/04/2015 13:26 WIB

Perwakilan Negara Terpidana Mati Datangi Kejari Cilacap

Sabtu, 25/04/2015 06:13 WIB

DPR Dorong Pemerintah Bahas Revisi UU KUP

Jum'at, 24/04/2015 21:57 WIB

Ini Isi Deklarasi "Smart City" di KAA

Jum'at, 24/04/2015 19:09 WIB

Said Didu: Pembubaran Petral Supaya Pertamina Efisien

Jum'at, 24/04/2015 16:51 WIB

Mesin Pesawat Lion Air Meledak

Jum'at, 24/04/2015 15:27 WIB

Menteri Rini: Petral Dibubarkan pada Tahun Ini

Jum'at, 24/04/2015 14:37 WIB

KSEI Targetkan Dua Juta Penduduk Jadi Investor Pasar Modal

Jum'at, 24/04/2015 12:42 WIB

Ini Hasil KAA di Jakarta