• HM Sampoerna
Market Indices

Presiden: Kenaikan Harga BBM Setelah Penetapan APBNP

Rubrik Nasional

30 April 2013 14:01:00 WIB

WE.CO.ID - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah penetapan APBN Perubahan 2013 dengan DPR.

"Jika ada kenaikan harga BBM, maka program kompensasi harus siap. Dananya juga sudah tersedia. Karenanya, kami berharap APBNP segera selesai Mei ini," katanya saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Menurut Presiden, penetapan APBNP diperlukan karena menyangkut alokasi dana kompensasi yang akan disediakan sebagai akibat kenaikan harga BBM.

"Begitu dana kompensasinya sudah siap, maka bisa langsung (diterapkan kenaikan harga BBM). Tidak boleh ada 'gap'," katanya.

Presiden melanjutkan, "Jika DPR sepakat Mei ini. Berarti dana sudah siap. Kalau sudah siap, maka kenaikan akan segera diberlakukan." Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk kompensasi yang akan disampaikan ke DPR.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, bea siswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, lanjut Presiden, juga akan ada bantuan kepada masyarakat yang dikeluarkan melalui kementerian dan pemerintah daerah.

"Di samping bantuan pasar murah oleh BUMN dan swasta," ujarnya.

Untuk besaran kompensasi, lanjut Presiden, tergantung ketersediaan dana di APBN.

"Lihat kantong. Berapa dana yang ada di APBN," ujarnya.

Namun, Presiden tidak menjelaskan besar kenaikan harga BBM.

"Kenaikannya akan dilakukan secara terbatas dan terukur. Tidak naik sampai harga keekonomian, karena saya tahu UU dan putusan MK. Jika ada kenaikan, maka harus terbatas dan terukur," katanya.

Ia mengatakan, kalau harga BBM dinaikkan, maka fiskal dan APBN sehat, perekonomian aman, ketahanan ekonomi terjaga, ada lebih banyak biaya buat kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur, dan subsidi menjadi lebih adil.

Pada kesempatan itu, Presiden juga membantah jika pemerintah lambat mengambil keputusan soal BBM.

"Saya konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan adalah jalan terakhir, jika memang tidak ada opsi lain. Karena ada dampak akibat kenaikan itu," katanya.

Defisit Presiden juga mengatakan, kalau tidak ada perbaikan subsidi, maka defisit bisa lebih besar dari tiga persen dan berarti melanggar UU APBN, disamping ketahanan ekonomi terganggu.

Subsidi yang besar juga mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, dan biaya infrastruktur menjadi terbatas.

"Selain itu, kalau subsidi ini dibiarkan, maka ada ketidakadilan," katanya.

Ia menjelaskan, sesuai APBN 2013, penerimaan direncanakan mencapai Rp1.527 triliun dengan belanja Rp1.683 triliun, sehingga defisit Rp153 triliun atau 1,65 persen PDB.

Sementara, angka total subsidi dalam APBN ditetapkan Rp317 triliun yang Rp193,8 triliun di antaranya BBM.

APBN tersebut, lanjutnya, diputuskan tahun 2012 atau sebelum ada perubahan di dalam dan luar negeri.

Namun, pada posisi April 2013, jika tidak dikendalikan, maka total subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun yang Rp297,7 triliun berupa BBM.

"Bayangkan saja dengan belanja Rp1.500 triliun, belanja subsidi mencapai Rp446,8 triliun, maka defisit Rp353 triliun atau setara 3,8 persen PDB dan ini langgar UU, selain APBN menjadi tidak aman," katanya. (Ant)

(*/redaksi@wartaekonomi.com)

Foto: Setkab

Editor: Cipto

Recomended Reading

Executive Brief

Ibas prediksi SBY terpilih sebagai Ketum Demokrat secara aklamasi.

Garuda tambah kapasitas kursi jelang natal dan tahun baru.

Presiden Jokowi pilih NTT sebagai lokasi pertama dari target pembangunan 49 waduk.

Prancis akan tarik pasukan terakhir di Afghanistan Desember ini.

Presiden Jokowi hadiri peringatan HUT Provinsi NTT yang ke-56.

S&P turunkan peringkat kredit Ukraina jadi CCC- dengan prospek negatif.

Pesawat tempur Israel lancarkan serangan ke Jalur Gaza.

Jerman: Krisis ekonomi Rusia bukan urusan Uni Eropa.

Wali Kota Moch Anton akui banyak penyaluran dana PSKS di Malang salah sasaran.

Joe Hart perpanjang kontrak di City hingga 2019.

Recommended Reading

Sabtu, 20/12/2014 18:03 WIB

Nilai Tukar Rupiah Lemah, OJK Kondisikan Pasar Modal

Sabtu, 20/12/2014 16:12 WIB

Pemerintah Benahi Fasilitas di Perbatasan Tahun Depan

Sabtu, 20/12/2014 15:10 WIB

Siap-siap, Tahun 2015 Pajak Motor Naik

Sabtu, 20/12/2014 14:36 WIB

OJK Harap Masyarakat Lebih Melek Jasa Keuangan

Sabtu, 20/12/2014 14:14 WIB

April 2015, Jalur Busway Ciledug-Tendean Mulai Digarap

Sabtu, 20/12/2014 11:47 WIB

Sambut Natal, Lion Tambah Penerbangan dari Batam

Sabtu, 20/12/2014 08:55 WIB

Peringkat Kredit Ukraina Diturunkan

Sabtu, 20/12/2014 08:37 WIB

Dana Talangan Lapindo untuk Percepat Pemulihan Korban

Entertainment

20 Desember 2014 - Olahraga

Kalahkan Mainz, Bayern Cetak Dua Rekor Baru

20 Desember 2014 - Olahraga

Real Madrid Siap Tempur Lawan San Lorenzo

20 Desember 2014 - Olahraga

Indra Sjafri Resmi Tangani Bali United Pusam

20 Desember 2014 - Olahraga

Menpora Bentuk Tim Sembilan Evaluasi PSSI