Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Universitas Brawijaya: Kebijakan Pemerintah Sebabkan Ketimpangan Ekonomi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Ahmad Erani Yustika berpendapat kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini disebabkan pilihan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.

"Karena, selama ini yang dicegah pemerintah bukan hulunya melainkan hilirnya,” kata Ahmad, di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Menurutnya, sejak tahun 2004 pola ketimpangan itu terus menanjak. Kemudian pada tahun 2011 rasio untuk pertama kali menembus 0, 41 dan bertahan hingga sekarang. Secara teori, ketimpangan yang tinggi akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga tujuan menurunkan kemiskinan dan pengangguran kian sulit.

"Beberapa sumber ketimpangan antara lain berasal dari struktur pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi pemerintah,” tegasnya.

Untuk kebijakan ekonomi, Ahmad menilai seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan dan membiarkan pasar yang bekerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagjo mengatakan selama 10 tahun terbukti penurunan ketimpangan ekonomi tidak dapat diandalkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Intinya, apakah hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi?” tanyanya.

Untuk itu, lanjutnya ada 4 cara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Pertama perubahan kebijakan pajak, kedua realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), ketiga perbaikan pelayanan publik, dan keempat perbaikan kualitas pemerintah.

"Untuk kebijakan pajak dapat dimulai dengan mendesak mengurangi kebocoran pajak ke luar negeri Rp 100 triliun setiap tahunnya. Kedua, memperbaiki kebijakan pajak dan perolehan pajak 19-24 persen PDB (produk domestik bruto),”  tambahnya.

Dalam realokasi subsidi BBM atau energi dapat dilakukan realokasi secara bertahap 300-400 triliun setiap tahun. Yang mana 50 triliun untuk jaminan sosial, 100 triliun untuk infrastruktur, 50 triliun untuk revitalisasi industri, dan 50 triliun untuk penguatan sumber daya manusia tenaga kerja.

"Perbaikan pelayanan publik difokuskan pada pemerataan akses dan pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga pendidikan,” jelasnya.

(Boyke P. Siregar)

Foto: liniberita.com

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: