KKP Kembangkan Klaster Minapolitan di Papua

WE Online, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan sebanyak tujuh klaster minapolitan di daerah Papua dan Papua Barat sebagai implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"KKP dan pemerintah daerah telah sepakat untuk membentuk rencana pengembangan kawasan minapolitan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Ia memaparkan di Provinsi Papua terdiri atas tiga klaster yaitu Klaster Cenderawasih "Mariculture and Fisheries Industrial Estate", Klaster Merapat "Fisheries Industrial Estate", dan Klaster Jayapura "Mariculture and Fisheries Industrial Estate".

Sedangkan rencana pengembangan kawasan minapolitan Provinsi Papua Barat terdiri atas empat klaster yaitu Klaster Regional RAME (Raja Ampat Mariculture Estate), Klaster Regional SORAYA (Sorong Raya Fiheries Industrial Estate), Klaster Regional MAWONDA (Mariculture and Fiheries Industrial Estate), serta Klaster Regional KAIFAK Mariculture and Fiheries Industrial Estate.

"Implementasi masterplan kawasan minapolitan ini akan melibatkan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) lain," ujarnya.

Sharif menjelaskan pembangunan Papua memang menjadi prioritas pemerintah pusat antara lain melalui pertemuan Unit Percepatan Pembangunan Pronvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dengan KKP beberapa waktu yang lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan Forum Bilateral itu sangat penting dalam rangka untuk mendukung program percepatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Pengembangan kawasan minapolitan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih terbuka lebar dan KKP sangat mendukung untuk menyukseskan program ini," ucapnya.

Terkait dengan itu, maka UP4B melalui koordinasi dan konsultasi dengan KKP bersama Pemda Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menyusun dokumen perencanaan Masterplan Percepatan Pembangunan Kawasan Minapolitan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dokumen tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi acuan bersama dalam percepatan pengembangan potensi kawasan perikanan dan kelautan Provinsi Papua dan Papua Barat. (Ant)

Foto: SY