Inggris Pandang Bisnis Keuangan Syariah Sebagai Peluang

London- Penasihat Kebijakan Keuangan Pemerintah Inggris, Omar Shaikh, menyatakan Inggris kini telah menjadi pusat perbankan Islam di Eropa.

"Sistem itu berkembang berkat dukungan politik pemerintah Inggris yang melihat pelaksanaan sistem ini sebagai peluang bisnis," katanya dalam seminar Islamic Finance Management yang diadakan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Glasgow di University of Glasgow, Scotlandia, Inggris, Sabtu.

Menurut dia, peluang bisnis keuangan syariah di Inggris makin berkembang seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

"It can be proven by the fact that Leicester is the largest Islamic finance banking in the United Kingdom. Islamic philosophy about money is contentment and happynes so that this system is trustable," ujar pria yang pernah bekerja di Ernst and Young ini.

Oleh karena itu, sistem yang dibangun menekankan keterbukaan dalam pengelolaan perbankan dan lebih rasional dalam mengambil keuntungan bisnis keuangan perbankan. "It is more rational in gaining profits," ujar Omar.

Sementara itu, Ketua Keluarga Islam Britania Raya (KIBAR) Glasgow, Nor Basid Adiwibawa Prasetya, kepada Antara mengatakan seminar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penerapan sistem keuangan syariah di dunia bisnis, khususnya perbankan dan dalam manajemen keuangan keluarga.

"Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat," katanya dalam seminar yang juga menghadirkan Mohd Hairul Azrin (PhD in Accounting and Finance di University of Glasgow) dari Brunei Darussalam, Norasikin Hj Salikin, (Corporate Finance PhD candidate in the University of Strathclyde) dari Malaysia, dan Luqyan Tamanni, (PhD candidate di University of Glasgow dengan spesialisasi Islamic micro finance) dari Indonesia.

Menurut Mohd Hairul Azrin, sistem ini dibangun oleh pemerintah Brunei Darussalam sebagai Negara Islam dalam sebuah sistem kebijakan Islamic Finance, kemudian diberlakukan pada masyarakat.

Sementara di Indonesia, sistem ini bergerak dari "micro finance", kemudian baru naik ke level kebijakan negara yang terjadi di Indonesia.

"Di Asia Tenggara, sistem ini berkembang dan stabil karena tidak menerapkan bunga sehingga tahan terhadap krisis," ujar Luqyan. (Ant)

Foto: cimahi.go,id