WE Online - Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan inflasi rendah diperlukan agar Bank Indonesia memiliki kebijakan moneter yang longgar dan fleksibel untuk mendukung kinerja perekonomian nasional.
"Inflasi harus dikendalikan pada level rendah, karena inflasi rendah akan memberikan ruang kepada Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter yang cenderung lebih longgar," katanya dalam pemaparan di Jakarta, Senin.
Menurut Purbaya, inflasi rendah tersebut akan membuat Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, yang dalam jangka panjang akan bermanfaat untuk mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi pada angka enam persen.
"Suku bunga perlu dipertahankan ke tingkat yang rendah, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jangka panjang saat ini sedikit di bawah enam persen, tidak cukup bagi Indonesia," ujarnya.
Selain itu, sebagai upaya lain untuk mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan optimalisasi kebijakan fiskal terutama dari kontribusi belanja pemerintah yang masih cenderung rendah dan belum efisien.
"Kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran harus terus ditingkatkan, agar dampak dari belanja pembangunan semakin optimal," kata Purbaya.
Purbaya menambahkan sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional dengan mendorong industri manufaktur dalam negeri untuk memproduksi barang substitusi impor dan melakukan revitalisasi sektor industri manufaktur.
"Pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat telah meningkatkan impor, sehingga transaksi neraca berjalan terganggu. Indonesia harus memperbaiki struktur ekonominya agar ekonomi tidak dianggap terlalu cepat panas," ujarnya.
Menurut Purbaya, revitalisasi kinerja manufaktur dapat dilakukan melalui perbaikan formulasi kebijakan dengan memberikan insentif bagi industri yang menciptakan nilai tambah, memperbaiki iklim investasi dan mempercepat realisasi MP3EI.
Ia menambahkan iklim investasi yang kondusif dapat diciptakan melalui perbaikan infrastruktur fisik dan distribusi barang, perbaikan dan jaminan suplai energi domestik serta konsistensi penerapan UU dan kepastian hukum.
"Pemerintah juga harus melakukan revisi aturan pusat daerah yang masih tumpang tindih serta memberikan solusi masalah ketenagakerjaan dan menyediakan pasokan tenaga kerja yang berkualitas," ujar Purbaya.
Menurut dia, penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dapat dilakukan melalui percepatan belanja sektor pendidikan, termasuk infrastruktur pendidikan dan memberikan insentif untuk bidang riset serta teknologi aplikatif bagi industri dan pertanian.
"Sumber daya manusia yang berkualitas akan bermanfaat untuk mendorong perkembangan dan produktivitas industri berbasis sumber daya alam, serta labour intensive, menjadi industri berbasis inovasi dan human capital intensive," kata Purbaya. (Ant)
Foto : SY
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor:
Tag Terkait:
Advertisement
