Inilah Tiga Isu Utama dalam RPJMN 2015-2019

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyiapkan Rencana Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RT-RPJMN) 2015-2019 untuk presiden terpilih yang akan datang. Seperti diketahui, RPJMN adalah pedoman yang berisi visi, misi, dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pemerintah antara tahun 2015-2019. Oleh karena itu, RPJMN mengikat dan menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pemerintah dan parlemen serta organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan dan programnya termasuk dalam menyusun regulasi-regulasi baru.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan rancangan tersebut masih berupa rancangan teknokratik.

"Selanjutnya, menunggu presiden terpilih untuk menyelaraskan dengan visi dan misi. Itu akan menjadi rancangan RPJMN," ujarnya dalam pemaparan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Lebih lanjut, Lukita menjelaskan RPJMN 2015-2019 adalah RPJMN ke-III dalam kurun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sumber RT-RPJMN 2015-2019 sendiri berdasarkan evaluasi pelaksanaan RJMN 2010-2014, background study, serta aspirasi masyarakat.

"Ada 3 kata kunci yang menjadi landasan penyusunan RPJMN 2015-2019, yaitu pembangunan ekonomi kompetitif berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tambahnya.

Untuk pemerintahan mendatang, Bappenas menilai ada tiga tantangan utama di dalam RPJMN 2015-2019. Pertama isu middle income trap (perangkap kelas menengah). Pembangunan ke depan harus menyiapkan landasan untuk menghindari middle income trap.

Kedua, Indonesia harus dapat memanfaatkan komposisi demografi. Dari 2012-2035 Indonesia mempunyai situasi yang mana kompisisi demografi didominasi oleh posisi penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk nonproduktif (di bawah 15 dan di atas 64 tahun).

"Ini adalah peluang. Kalau pemerintahan mendatang bisa menangkap peluang ini maka peluang ini akan menjadi bonus yang akan menghasilkan keuntungan bagi bangsa Indonesia. Tetapi, kalau kita lalai menangkap peluang ini akan menjadi suatu beban,” tegasnya.

Isu ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini seperti membangun manusia, membangun ekonomi, dan membangun dengan tetap melestarikan planet. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung oleh pemerintah.

(Boyke P. Siregar)

Foto: Sufri Yuliardi