BPK: Audit Elektronik Cegah KKN secara Sistemik

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menegaskan audit elektronik atau e-audit termasuk akses online (dalam jaringan) merupakan pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara sistemik.

"Pengelola keuangan negara 'terpaksa patuh' secara sistem dengan adanya semacam CCTV (closed circuit television atau televisi sirkuit tertutup) transaksi kas," kata Hadi di Gedung BPK, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Hal itu disampaikan Hadi usai penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tenggara (Sulteng) pada PT Bank Sulut dan PT Bank Sulteng secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Hadi mengatakan sistem online audit elektronik itu juga mampu meningkatkan penerimaan negara/daerah. Hal tersebut karena akses online itu merupakan salah satu wujud transparani dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.

"BPK berharap pelaksanaan kesepakatan bersama pada hari ini dapat diikuti seluruh pemda (pemerintah daerah) dan BPD (badan permusyawaratan desa) di Indonesia," ujarnya.

Ketua BPK itu mengatakan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut sangat penting karena akan tercipta e-audit financial tracking yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Sulut dan se-Sulteng serta BPD Sulut dan BPD Sulteng. Selain itu, sistem tersebut untuk mencegah penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

"Hal itu agar mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda yang bersangkutan," tegasnya. (Ant)

Foto: Sufri Yuliardi