WE Online, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan perkembangan investasi dalam negeri saat ini sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari swasta asing.
"Investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dibanding penanaman modal asing (PMA) lima tahun lalu posisinya 1:6. Memasuki tahun 2013, investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. Ini perkembangan yang luar biasa," kata Mahendra saat ditemui pada pameran perdagangan internasional dan investasi di Jakarta, Senin (14/04/2014).
Kepala BKPM menjelaskan peningkatan PMDN terjadi karena adanya peran pemerintah kabupaten atau kota dalam mempermudah sistem birokrasi serta memperbaiki iklim investasi. Hal tersebut terlihat dari 524 pemerintah kabupaten kota yang sebanyak 435 pemerintah daerah telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan investasi untuk kemudahan berusaha.
"Namun, dari jumlah tersebut baru setengah pemerintah daerah yang menggunakan perizinan elektronik. Kami akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang ingin membangun pelayanan perizinan elektronik," ungkapnya.
Mahendra mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BKPM dengan pemerintah daerah maka kemampuan investor dalam negeri mampu mendorong perekonomian nasional semakin meningkat.
Salah satu kerja sama lain yang dapat ditingkatkan dengan pemerintah daerah, selain dalam hal perizinan, adalah kemitraan dalam merumuskan sistem pengupahan yang di atas upah minimum regional serta berbasis pada produktivitas.
"Kami akan menetapkan tingkat pengupahan di kabupaten kota dan mengajak bupati bersama Menakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk merumuskan sistem pengupahan yang membedakan dengan upah minimum dan di atas minimum, yaitu dikaitkan dengan produktivitas," jelasnya.
Mantan Wakil Menteri Perdagangan itu mengharapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas untuk perbaikan kualitas iklim investasi ini akan disepakati oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPN) dan perumusan ide tersebut selesai pada Oktober-November atau sebelum akhir tahun 2014.
"Mudah-mudahan (sistem pengupahan) ini disetujui pada Oktober-November. Saat ini, kita sedang sama-sama merumuskan dan memperbaiki iklim investasi. Ini tantangan tersendiri," katanya.
Sementara itu, pada tahun 2014 BKPM menargetkan realisasi total investasi mencapai sekitar Rp 450 triliun atau naik sekitar 15 persen dibanding realisasi tahun 2013 sebesar Rp 390 triliun. (Ant)
Foto: Sufri Yuliardi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
