Pengamat: Pencoblosan Ulang Rawan Politik Uang

WE Online - Pengamat politik Indria Samego mengatakan pencoblosan ulang yang terjadi di sekitar 500 tempat pemungutan suara (TPS) rawan terjadi politik uang, terutama oleh calon anggota legislatif yang perolehan suara sebelumnya kurang signifikan.

"Pencoblosan ulang rawan terjadi jual beli suara terutama oleh caleg untuk kursi DPRD yang perolehan suaranya tidak terlalu banyak," kata Indria Samego dihubungi dari Jakarta, Senin.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan partai politik tidak akan terlalu berupaya meraih suara dari pencoblosan ulang. Justru yang akan bergerak adalah calon anggota legislatif dari masing-masing partai.

"Bagi partai politik tambahan suara dari pencoblosan ulang tidak akan terlalu signifikan, tetapi bagi caleg suara sekecil apa pun akan sangat signifikan," tuturnya.

Terkait dengan anggapan bahwa hasil hitung cepat yang dipublikasikan berbagai lembaga akan memengaruhi pilihan pemilih yang mengikuti pencoblosan ulang, Indria mengatakan hal itu tidak terlalu signifikan.

Sebab, tidak semua orang mengikuti hitung cepat yang dipublikasikan akan melakukan pencoblosan ulang.

"Hitung cepat merupakan bagian dari demokrasi. Itu merupakan hasil penelitian yang baru ada belakangan ini karena ilmu berkembang. Saya harap politisi berprasangka baik dan tidak meremehkan kecerdasan orang," katanya.

Tentang banyaknya pencoblosan ulang yang harus dilakukan, Indria mengatakan meskipun menimbulkan pertanyaan hal itu sudah terjadi. Siapa pun yang salah, pencoblosan ulang harus dilakukan.

"Tentu menimbulkan pertanyaan mengapa KPU kurang cermat sehingga terjadi berbagai permasalahan yang mengharuskan pencoblosan ulang. Pasti yang selalu menjadi kambing hitam adalah masalah honor," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan pencoblosan ulang yang dilakukan di berbagai daerah tidak ada masalah. Logistik dan personel sudah disiapkan untuk menggelar pencoblosan ulang.

"Tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat dari 87 persen menjadi 97 persen," ujarnya.

Menurut dia, pencoblosan ulang adalah hal yang manusiawi dan murni persoalan teknis semata. Hal ini dikarenakan di seluruh Indonesia, jumlah TPS mencapai lebih dari 540 ribu TPS, sedangkan yang harus melakukan coblosan ulang hanya sekitar 500 TPS.

"Jadi ini benar-benar murni persoalan teknis. Bila dihitung jumlahnya hanya 0,1 persen. Tidak sampai 1 persen. Juga untuk jumlah surat suara yang tertukar tidak sampai puluhan," katanya. (Ant)

Foto : SY