Hatta Rajasa: Investasi Daerah Berjalan Lambat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk mempermudah dan mempercepat pemberian izin proyek khususnya yang masuk ke dalam Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemberian izin difokuskan kepada pembebasan lahan yang akan mendukung pembangunan infrastruktur.

Pemerintah pusat melihat proses investasi di daerah berjalan sangat lambat. Padahal 67% investasi yang masuk dalam MP3EI senilai Rp 828 triliun mengalir ke daerah di luar pulau Jawa. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di hadapan ratusan kepala daerah dalam sambutannya saat membuka "Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014" di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/4/2014).

"Setelah kita analisis dalam MP3EI kita bawa ini ke dalam investasi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) membawa ini keliling untuk didorong. Daerah harus mempercepat proses perizinan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur kita kerjakan bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," katanya.

Hatta mengakui bahwa saat ini proses izin investasi ini masih bertele-tele. Sebagai contoh perizinan pengeboran minyak paling sedikit harus melewati 89 perizinan dan untuk memenuhi semua perizinan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Contoh lain, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW). Proyek ini terhenti karena persoalan perizinan yang belum rampung.

(Boyke P. Siregar)

Foto: Sufri Yuliardi