WE Online, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Zainuddin menyesalkan Ujian Nasional (UN) sudah dijadikan ajang kampanye dan politisasi lembaga pendidikan.
"Dengan alasan apa pun tidak dibenarkan adanya upaya sosialisasi atau kampanye politik di lingkungan sekolah. Apalagi, jika hal itu dilakukan dalam soal Ujian Nasional SMA/SMK karena sangat dikhawatirkan ada upaya penggiringan opini yang dapat menguntungkan atau pun dapat mendiskreditkan pihak tertentu yang dijadikan objek pada soal tersebut," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Ahmad mengatakan materi biografi tokoh tertentu sah apabila dimunculkan dalam soal ujian nasional. Hanya saja pemunculan biografi tokoh yang menjadi kontestan politik jelang pemilihan presiden ini sangat rentan dengan unsur propaganda pihak tertentu. Ia menyayangkan hal ini sampai terjadi dan karena materi ujian biografi tokoh bisa menggunakan contoh biografi tokoh lain.
"Kan, masih banyak tokoh berprestasi lain yang tidak terkait dengan kontestan politik saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa hal seperti ini adalah kejadian berulang yang beberapa waktu lalu terdapat upaya mendiskreditkan pihak tertentu dalam soal ujian kenaikan kelas (UKK) untuk tingkat XI SMK di Kabupaten Bogor.
Di dalam soal nomor 50 pelajaran Bahasa Indonesia terdapat materi soal berupa kasus penyitaan mobil seorang tokoh politik. Untuk itu, Zainuddin mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mengusut tuntas permasalahan ini agar tidak ada lagi politisasi dalam dunia pendidikan atas dasar alasan apa pun.
"Menteri Nuh harus bertanggung jawab penuh akan hal ini," pungkasnya.
(Boyke P Siregar)
Foto: KCM
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
