Menkeu Minta Kementerian BUMN Tagih Dividen Freeport

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tetap menagih dividen PT Freeport Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun agar target pemasukan dividen BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 sebesar Rp 40 triliun tercapai.

"Kita minta Kementerian BUMN untuk menagih deviden itu," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Chatib mengakui penagihan dividen tersebut tidak mudah karena meski Indonesia memiliki bagian saham di Freeport, namun porsi pemerintah hanya minoritas atau sebesar 9,3 persen sehingga dividen sulit diperjuangkan.

"Tapi, kita punya share untuk memperjuangkan dividen. Jadi, mesti ada fight-nya dong karena Rp 1,5 triliun itu besar," ujarnya.

Menkeu mengatakan penerimaan negara dari dividen BUMN bermanfaat untuk menutup pembiayaan dan menahan pelebaran defisit anggaran. Oleh karena itu, berapa pun jumlah dividen yang belum dibayarkan wajib untuk ditagih.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta PT Freeport Indonesia tetap memenuhi kewajibannya membayar dividen kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk dividen interim.

"Pemerintah tentu tetap ingin Freeport membayar dividen, meskipun berbentuk dividen interim karena sudah dimasukkan sebagai setoran BUMN kepada APBN tahun 2014," kata Dahlan usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN.

Menurut Dahlan, usulan dividen interim tersebut akan segera disampaikan kepada manajemen Freeport untuk memenuhi APBN 2014. (Ant)

Foto: Sufri Yuliardi