WE Online, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Property Watch menyatakan suatu kekeliruan bila ada yang menilai bahwa akuisisi diperlukan karena BTN memiliki keterbatasan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).
"Tudingan yang menyebutkan bahwa BTN masih terbatas dalam menyalurkan kredit mungkin salah alamat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (23/4/2014).
Ali mengatakan permasalahan dalam KPR yang masih kerap menjadi hambatan di Indonesia justru bukan di BTN, melainkan sistem perumahan yang masih belum baik. Ia mengingatkan BTN akan mengikuti pasokan rumah murah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan Rakyat.
"Bank BTN hanya sebagai penyalur kredit perumahan. Semakin banyak pasokan rumah, semakin banyak KPR yang dikucurkan. Begitu juga sebaliknya," tegasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch itu menegaskan agar posisi BTN sebagai bank yang khusus menyalurkan kredit perumahan rakyat dengan pangsa pasar lebih dari 90 persen seharusnya tidak diganggu dengan rencana akuisisi yang malah akan melemahkan posisi pasarnya. Selain itu, dengan akuisisi tersebut maka portofolio sesama bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun menjadi tidak jelas karena semua bank BUMN relatif mempunyai pangsa pasar yang sama.
"Akan lebih baik bila masing-masing bank BUMN dapat berkonsentrasi sesuai porsinya masing-masing," pungkasnya. (Ant)
Foto: Sufri Yuliardi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
