KNTI: Potensi Kelautan Tidak Diberdayakan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemerintah Indonesia dinilai telah menyia-nyiakan peluang untuk mengelola kekayaan sumber daya perikanan di zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI). Padahal, lebih dari 2,1 juta ton ikan bernilai ekonomi tinggi berada di kawasan ini.

"Sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. Sementara, kapal-kapal dengan bobot 50, 100, atau bahkan lebih besar dari 200 GT mengalami pertumbuhan negatif," kata Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (KNTI) Riza Damanik dalam rilis pers yang diterima redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kapal-kapal ikan yang seharusnya beroperasi di ZEEI mengalami penurunan jumlah. Kapal dengan bobot 50-100 GT turun dari 1.801 unit pada tahun 2011 menjadi 1.670 unit pada tahun 2013; bobot 100-200 GT turun dari 1.204 unit menjadi 1.180 pada tahun 2013; lalu kapal dengan bobot lebih besar dari 200 GT turun dari 354 menjadi 340.

"Faktanya, hanya kurang dari 1 persen armada perikanan Indonesia yang beroperasi di ZEEI. Minimnya armada tidak saja menyebabkan hilangnya potensi ekonomi sekitar Rp 360 triliun, baik dari kegiatan penangkapan ikan di ZEEI maupun pengolahannya. Namun, juga berdampak langsung terhadap semakin padat dan kuatnya kompetisi antara armada perikanan rakyat dengan kapal-kapal besar di perairan kepulauan," urainya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal-kapal ikan dengan bobot lebih dari 30 GT, berukuran di atas 100 GT, dan kapal-kapal yang diperoleh melalui pengadaan luar negeri dan/atau buatan luar negeri diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI.

Guna menjawab besarnya tantangan untuk menyejahterakan nelayan, mengimbangi lonjakan penduduk, dan tingginya konsumsi ikan rakyat Indonesia maka di level produksi kegiatan perikanan tangkap perlu menyinergikan dua strategi sekaligus. Pertama, merevitalisasi armada-armada perikanan rakyat khususnya yang berukuran di bawah 30 GT.

"Tujuannya agar secara kualitas armada perikanan rakyat semakin layak. Namun, secara kuantitas perairan kepulauan tidak justru semakin jenuh dan padat," jelasnya.

Kedua, bertahap melakukan restrukturisasi armada perikanan nasional agar dapat beroperasi di kawasan ZEEI.

"Khususnya, kepada sekitar 1.000 kapal dengan bobot 40-100 GT yang selama ini beroperasi di perairan kepulauan Indonesia," tutup Riza.

(Boyke P Siregar)

Foto: BS