WE Online, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini tengah menyusun rencana teknokratik sebagai bahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 bagi pemerintahan mendatang.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan bahwa setelah presiden terpilih nanti dilantik maka rencana teknokratik tadi akan didiskusikan bersama dengan tim presiden yang baru dan kemudian akan diterbitkan oleh presiden menjadi peraturan presiden (perpres). Itulah yang akan menjadi rencana lima tahun presiden mendatang.
Menurut Dedy, tantangan berat yang akan dihadapi presiden mendatang adalah persoalan kebutuhan infrastruktur. Saat ini, tegasnya, kebutuhan untuk membiayai infrastruktur sebesar Rp 5.400 triliun. Sementara itu, saat ini kemampuan maksimum pemerintah hanya Rp 1.200 trilun atau 22% dari biaya yang dibutuhkan.
"Kemampuan pemerintah itu melalui pembayaran pajak, dividen, dan pemasukan-pemasukan lainnya," kata Dedy saat menghadiri Indonesia Forum Energy di Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Lebih lanjut, Dedy mengatakan ketersediaan infrastruktur merupakan syarat untuk keberlangsungan suatu negara termasuk Indonesia dalam mencapai tujuannya, yaitu menjadi negara yang berpenghasilan menengah ke atas yang sesuai dengan rencana jangka panjang tahun 2025.
"Untuk mencapai negara berpenghasilan menengah maka kondisi infrastrukturnya harus layaknya sebagai negara menengah, seperti Thailand," tambahnya.
Untuk itu, pemerintahan mendatang harus mampu menyediakan kebutuhan infrastruktur sebesar Rp 5.400 triliun," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
