Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Juli 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 05:35 WIB. KPPU - KPPU mengatakan tak setuju dengan usulan Indosat soal penetapan batas bawah tarif layanan komunikasi data.
  • 05:31 WIB. IBU - Indo Beras Unggul menegaskan tidak pernah membeli atau menggunakan beras subsidi.
  • 05:30 WIB. PUPR - Kemenpupera terus berupaya mempercepat pengembangan infrastruktur di Riau.
  • 05:28 WIB. Iran - Iran mengumumkan peluncuran lini produk rudal baru.
  • 05:27 WIB. AS - Amerika Serikat menghapus larangan membawa laptop bagi penumpang seluruh maskapai penerbangan komersil.
  • 04:48 WIB. Home Alone - Aktor John Heard meninggal dunia, Jumat (21/7) waktu setempat. Pemeran film Home Alone itu ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah hotel di Palo Alto, California.
  • 04:33 WIB. Friendly Match (23/7) - Liverpool 2 - 1 Leicester City
  • 04:33 WIB. Friendly Match (23/7) - Genk 1 - 1 Everton
  • 22:52 WIB. AIA - AIA Financial Cervices menyerahkan dana CSR sebesar Rp300 juta ke Badan Amil Zakat Nasional.
  • 21:50 WIB. e-KTP - DPD Golkar se-Indonesia solid dukung Setnov.
  • 21:49 WIB. Pilpres - PKB harap pilpres 2019 digandeng Jokowi.
  • 21:49 WIB. e-KTP - Golkar harap KPK berpegang pada fakta hukum.
  • 21:48 WIB. Pilpres - PKB: Presidential Threshold bukan untuk hasilkan capres tunggal.
  • 21:46 WIB. Narkotika - BNN sebut Pretty Asmara tak pernah jadi duta antinarkoba.
  • 21:45 WIB. Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirdja pesan kepada Sandiaga tunduk kepada pemerintah pusat.

Pengamat: Koperasi Harus Diberi Distingsi Pasca-Pembatalan UU

Foto Berita Pengamat: Koperasi Harus Diberi Distingsi Pasca-Pembatalan UU

WE Online, Jakarta - Koperasi harus diberikan distingsi atau perbedaan dengan badan usaha lainnya dan perlindungan pascapembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi, kata pengamat dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LP2K) Suroto.

"Pengertian distingsi atau perbedaan itu artinya bahwa koperasi itu berbeda secara prinsip dengan korporasi," kata Suroto di Jakarta, Minggu.

Menurut dia koperasi yang ideal itu tumbuh dari bawah, mengatur dirinya sendiri, dan tidak mengandalkan subsidi atau bantuan-bantuan dari pihak luar.

Sementara itu, lanjut dia, regulasi mengakui (rekognisi), memberikan perbedaan (distingsi), dan perlindungan.

"Satu contoh masalah pajak, pemberian perbedaan dalam perlakuan pajak bagi koperasi dan korporasi itu prinsip bukan hanya sebagai insentif," katanya.

Ia berpendapat bahwa hal itu karena koperasi sudah melakukan distribusi pendapatan kepada anggotanya. Maka, koperasi tidak perlu dipotong dengan pajak badan lagi, tetapi sebaiknya langsung pada pajak perorangan.

"Koperasi baik di Amerika maupun negara tetangga kita, Singapura, itu diberikan distingsi dalam masalah pajak," katanya.

Suroto mencontohkan di Singapura. Koperasi konsumsi NTUC Fair Price yang merupakan koperasi terbesar di negara itu yang kuasai 69 persen pasar ritel di sana dan dimiliki oleh hampir 500.000 warga itu dibebaskan dari pajak, tetapi diminta untuk mengeluarkan dana khusus sebesar 15 persen dalam rekening khusus dana pengembangan koperasi (cooperative development fund).

"Ketika diprotes oleh korporasi lain saingannya, Pemerintah menjawabnya sederhana, mau tidak berubah organisasinya jadi koperasi seperti NTUC Fair Price?" Suroto mengatakan bahwa pascapembatalan UU Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Mei 2014, koperasi di Tanah Air harus mulai diakui sebagai organisasi yang otonom yang bahkan tanpa diatur oleh regulasi pun bisa beroperasi dengan optimal.

Bahkan, kata dia, jika terlalu banyak intervensi dari pihak luar kemungkinan akan gagal semakin besar. (Ant)

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.05 3,534.37
British Pound GBP 1.00 17,368.17 17,186.40
China Yuan CNY 1.00 1,986.20 1,966.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,390.00 13,256.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,627.64 10,514.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.13 1,697.64
Dolar Singapura SGD 1.00 9,799.47 9,697.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,579.27 15,420.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,124.13 3,090.70
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.39 11,848.41

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5765.424 -59.784 558
2 Agriculture 1793.082 4.345 18
3 Mining 1466.837 -10.053 44
4 Basic Industry and Chemicals 618.059 -4.488 67
5 Miscellanous Industry 1398.521 -49.715 41
6 Consumer Goods 2489.161 -28.855 45
7 Cons., Property & Real Estate 483.095 -1.806 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.047 -13.703 60
9 Finance 945.670 -11.217 89
10 Trade & Service 918.198 2.093 129
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 193 260 67 34.72
2 BIPP 78 100 22 28.21
3 MABA 1,215 1,515 300 24.69
4 DPNS 336 408 72 21.43
5 KOIN 286 340 54 18.88
6 FORU 191 222 31 16.23
7 PADI 340 390 50 14.71
8 TIRA 242 270 28 11.57
9 LPGI 5,350 5,950 600 11.21
10 TRAM 81 90 9 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 UNIT 286 220 -66 -23.08
3 TGKA 2,700 2,090 -610 -22.59
4 ASJT 775 640 -135 -17.42
5 SIMA 690 570 -120 -17.39
6 PALM 420 370 -50 -11.90
7 BBLD 685 605 -80 -11.68
8 SDRA 900 815 -85 -9.44
9 LION 930 855 -75 -8.06
10 GPRA 154 142 -12 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 AISA 1,605 1,205 -400 -24.92
2 SRIL 356 358 2 0.56
3 LEAD 64 65 1 1.56
4 ASII 8,550 8,200 -350 -4.09
5 HOKI 404 414 10 2.48
6 ERTX 187 189 2 1.07
7 TLKM 4,630 4,560 -70 -1.51
8 TRAM 81 90 9 11.11
9 WSBP 430 430 0 0.00
10 PBRX 540 525 -15 -2.78