WE Online - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHA Hasyim Muzadi mengatakan kepentingan politik tidak boleh mengorbankan negara.
"Kita boleh membela partai dengan segala kepentingannya, tapi tidak boleh mengorbankan Indonesia. Partai untuk Indonesia, bukan Indonesia untuk partai," katanya di Jakarta, Senin malam.
Menurut Hasyim, pemilihan umum harus dilihat sebagai sarana bagi warga negara untuk memilih atau dipilih sebagai wakil rakyat di legislatif maupun sebagai pemimpin di eksekutif, bukan pengkristalan kelompok kepentingan.
Oleh karena itu, lanjut Hasyim, setelah pemilu selesai, maka sudah selayaknya segenap warga negara kembali bersatu sebagai satu bangsa.
"Kita harus kembali sebagai Bangsa Indonesia yang berjiwa Indonesia," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu.
Adapun jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, kata Hasyim, ada mekanisme yang bisa ditempuh yakni jalur hukum.
"Kalau ada yang dianggap tidak benar di KPU, toh ada MK. Kalau tidak puas di MK, bisa bertarung lima tahun lagi," katanya.
Oleh karena itu, menurut Hasyim, upaya memaksakan kehendak dengan mengerahkan massa harus dihindari karena akan merugikan kepentingan bersama sebagai bangsa.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika bersama Megawati Soekarnoputri dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2004.
Sebagai Ketua Umum PBNU saat itu, Hasyim merasa mampu melakukan pengerahan massa, namun ia tidak melakukannya.
"Ketika saya kalah Pilpres 2004, saya hadir pada pelantikan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden secara 'gentle'. Karena saya berpendapat bahwa demokrasi untuk Indonesia, bukan mengorbankan Indonesia untuk demokrasi," katanya.
Bahkan, lanjut dia, hubungannya dengan Jusuf Kalla tetap baik. "JK tetap membantu PBNU, saya pun membantu JK," katanya.
Demikian juga, kata Hasyim, ketika ia dua kali membantu Khofifah Indar Parawansa maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dan kalah, ia pun tidak melakukan pengerahan massa.
"Sebagai tim sukses Khofifah saya merasa dicurangi, namun bagaimana lagi, MK memenangkan Karwo-Saiful (Soekarwo-Saifullah Yusuf, Red). Saya juga tidak menggerakkan massa di Jatim, padahal saya bisa menggerakkannya," katanya.
Oleh karena itu, Hasyim menyatakan sangat menghormati kearifan Ketua Majelis Syuro PPP KH Maemun Zubair yang mengimbau agar PPP bisa menerima keputusan KPU terkait Pilpres 2014.
"Remang-remang, di PAN juga ada minat demikian," kata Hasyim.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor:
Tag Terkait:
Advertisement
