Pasar Bebas Jadi Tantangan Presiden Terpilih

Warta Ekonomi -

WE Online, Mataram - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Dr Firmansyah menilai pemberlakukan pasar bebas ASEAN 2015 akan menjadi sebuah tantangan berat bagi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Persaingan pasar bebas tersebut tidak hanya dari sisi produksi, tapi bagaimana produk itu mampu bersaing sehingga tidak mati di negeri sendiri. Ini yang harus diperhatikan serius oleh pemimpin negara yang baru," katanya di Mataram, Selasa (22/7/2014).

Menurut dia, konsep ekonomi yang ditawarkan pasangan Jokowi-JK masih prematur dan perlu dimatangkan.

Untuk itu, Firmansyah memberikan masukan agar presiden yang baru bisa juga mengadopsi konsep ekonomi dari pesaingnya pada saat Pemilihan Umum Presiden (Pemilu) 2014, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Misalnya, menutup kebocoran anggaran Rp1.000 triliun dari total kebocoran anggaran Rp7.200 triliun per tahun.

Peduli pada pelaku usaha kecil dengan mengedapankan asas demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.

"Pada intinya konsep ekonomi yang akan dijalankan pasagan Jokowi-JK juga ditentukan oleh tim ekonominya yang duduk di jajaran menteri," ucap Firmansyah.

Untuk itu, kata dia, orang-orang yang duduk di jajaran menteri bidang perekonomian harus berasal dari ekonom yang benar-benar punya visi dan misi meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

"Jangan yang punya jiwa suka potong kompas. Sedikit-dikit main impor. Jokowi harus berani melakukan 'fit and propert test' untuk pengisian jabatan menteri bidang ekonomi," kata Firmansyah menyarankan.

Ia juga memberi masukan agar pasangan Jokowi-JK melanjutkan pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah tertata dengan baik dan menyempurnakan apa yang dirasa masih kurang.

Salah satu impelementasi pembangunan ekonomi Presiden SBY yang sudah berjalan adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Program itu dilaksanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis wilayah dalam enam koridor.

Percepatan dan perluasan pembangunan dilakukan melalui pengembangan delapan program utama yang terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama.

Strategi pelaksanaan MP3EI adalah dengan mengintregasikan tiga elemen utama, yaitu, pertama mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam koridor ekonomi (KE) Indonesia, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali dan Nusa Tenggara, dan KE Papua dan Kepulauan Maluku.

Kedua memperkuat konektivitas nasional yang terintregasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected), dan ketiga memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Dia mengatakan, NTB merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran MP3EI, di kawasan timur Indonesia, bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali. Ketiga provinsi ini diharapkan tumbuh menjadi kawasan pariwisata dan lumbung pangan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah kawasan wisata dunia adalah menjadikan kawasan Mandalika Resort sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan dana yang akan digelontorkan sebesar Rp2,2 triliun.

"Di sinilah nanti akan diuji bagaimana kebijakan presiden terpilih. Apakah ada politik balas dendam dengan memangkas anggaran atau kah melanjutkan sambil membenahi kekurangan yang ada," kata Firmansyah. (Ant)