Kadin Wilayah Timur Minta Jokowi-JK Benahi Tata Ruang dan Infrastruktur

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi isu penting yang harus segera dituntaskan permasalahannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan bahwa saat ini RTRW ketentuan yang sudah ditetapkan sudah tidak sinkron lagi dengan fakta yang ada di lapangan.

"Pembagian hutan produksi, hutan konversi, dan hutan lindung sudah tidak jelas. Padahal, kita mengharapkan ada zona ekonomi yang jelas supaya para pengusaha dan investor bisa menentukan langkah yang tepat untuk ikut memajukan usaha di kawasan timur," kata Annar dalam keterangan tulisnya yang diterima Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Menurut Annar, kehutanan merupakan induk dari penentuan tata ruang. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan agar pemerintah lebih serius mengatur tata ruang kehutanan karena akan sangat berpengaruh terhadap ketentuan tata ruang sektor lainnya, misal untuk pertambangan, agribisnis, dan lainnya. Dia menilai sektor kehutanan merupakan sentral perekonomian wilayah timur yang ada di darat.

"Induknya itu kehutanan. Jadi, kalau penetapan kehutanannya salah maka ke bawahnya pun akan salah karena sebenarnya sektor-sektor lain bergantung pada tata ruang hutan. Jika kondisinya terus seperti ini, ekonomi timur akan lambat tumbuhnya dan investor pun akan ragu," tambahnya.

Di sisi lain, Annar juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan fungsi hutan antara lain fungsi lindung, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi.

"Pemerintah jangan sampai salah mengatur untuk menjaga keseimbangan hasil alam. Inilah mengapa kita ingin agar tata ruang itu jelas," ujarnya.

Lebih jauh, Kadin Koordinator Wilayah Timur juga mengimbau agar Jokowi dan JK lebih memperhatikan percepatan pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan otonomi daerah memang sudah berjalan, tetapi masih banyak urusan-urusan yang belum sepenuhnya diberikan terhadap daerah.

"Sekarang saja ada istilah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan daerah. Kurang jelas pula itu menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah seharusnya menjadi wewenang daerah. Hal-hal seperti ini yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat sehingga harus ada pengaturan kembali," tegasnya.

Pembangunan jalan, lanjut dia, pelabuhan hingga airport di kawasan timur masih belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa. Untuk pemerataan ekonomi, pihaknya mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan konsep MP3EI yang sudah digagas pemerintah.

"Kita ingin agar MP3EI itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," tandas Annar.

Menurutnya, Jokowi-JK bisa menjadi harapan baru bagi pengembangan dunia usaha di tanah air. Pihaknya meminta agar politik dan ekonomi bisa dipisahkan dan dikelola oleh orang-orang yang profesional. Selain itu, terhadap pemerintahan baru pihaknya juga meminta agar mereka dapat memenuhi komitmen untuk memangkas hambatan-hambatan dunia usaha.

"Jokowi-JK dua-duanya pengusaha dan memiliki kemampuan yang mumpuni karena mereka ahli di bidangnya dan tahu juga rasanya menjadi pengusaha seperti apa. Kami optimis mereka bisa memangkas hambatan yang ditemui dunia usaha," jelasnya.

Dia memaparkan tahun 1989 hingga 2000 JK memimpin Kadin Sulawesi Selatan sehingga komitmen JK untuk memajukan wilayah timur sangat diharapkan oleh segenap masyarakat.

"Beliau yang mencetuskan pertama kali untuk terus mengembangkan ekonomi Indonesia timur dan sekarang dukungan sangat berarti bagi kami yang meneruskan perjuangan beliau," tutup Annar.