Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Presiden: Proses Pilpres Bisa Berjalan Dengan Aman

Warta Ekonomi -

WE Online - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeyakinan proses pemilihan presiden bisa berjalan dengan aman walaupun ada gugatan hasil pilpres dari pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada Jumat (25/7).

"Saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa proses apa yang akan disampaikan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dan ini sesuatu yang tidak luar biasa. Ingat dalam Pilpres 2009 dulu, baik pasangan Ibu Megawati dan Pak Prabowo serta pasangan Pak Jusuf Kalla dan Pak Wiranto juga tidak menerima hasil yang diumumkan KPU dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga proses dengan transparan dan bertanggung jawab," kata Presiden dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu.

Presiden menambahkan, "Saya berikan dukungan dan harapan ke MK tangani masalah ini dengan baik dan adil, mari kita berikan pengawasan pada MK agar yang dilakukan tepat sesuai harapan kita semua." Meski ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Presiden meyakini semua proses akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan rakyat.

"Yang penting sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, masa pendukung dan konstituen tenang sambil hormati proses yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi pesan dan komentar saya, tetap punya keyakinan agar segala sesuatunya bisa diproses dengan baik," katanya.

"Yang penting regularitas demokrasi bisa dijaga, kalau pergantian pemerintahan itu bisa kita jaga dan tepati, artinya 20 Oktober mendatang betul-betul bisa akhiri menjalankan roda pemerintahannya dan presiden baru dengan pemerintahannya bisa mulai," kata Presiden.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk memantau pendaftaran gugatan persengketaan pemilu, Jumat malam, didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih.

Prabowo dan Hatta tiba di MK pukul 19.30 WIB, dengan disambut aksi pagar betis yang dibuat ratusan relawan dan pendukung yang telah menanti di depan Gedung MK sejak siang.

"Kami tetap melanjutkan perjuangan untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Kami ingin demokrasi sebenarnya, kami ingin keadilan, dan kami bersedia mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Sekarang kami lanjutkan perjuangan melalui jalur hukum, jalur konstitusi," kata Prabowo saat berorasi dari atas kendaraan pribadinya di depan Gedung MK, Jakarta.

Prabowo dan Hatta tidak ikut masuk ke Gedung MK. Mereka hanya menyapa ratusan pendukungnya dan mengimbau seluruhnya segera pulang dan mempercayakan proses berlangsung kepada tim hukum.

"Tim hukum kita punya bukti cukup banyak, hampir ada satu juta dokumen, 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia," imbau dia kepada ratusan pendukungnya.

Hal serupa juga diutarakan Hatta Rajasa yang berada satu mobil dengan Prabowo. Hatta menyampaikan bahwa tim Koalisi Merah Putih ingin semua perjuangan ditempuh dengan jalan kedamaian, ketenangan, serta bermartabat melalui jalur konstitusi dan undang-undang.

"Insya Allah' keadilan ditegakkan MK. Oleh sebab itu mari kita serahkan ke tim hukum, dan sambil berdoa agar bangsa tetap rukun damai, serta maju. 'Insya Allah' kita akan berdoa di rumah masing-masing, dan kami ucapkan selamat Idul Fitri," kata Hatta.

Dalam kehadirannya di Gedung MK itu, Prabowo-Hatta didampingi sejumlah petinggi partai Koalisi Merah Putih antara lain Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Akbar Tandjung, Tantowi Yahya, Hidayat Nur Wahid, Fadli Zon, Ahmad Muzani, Ahmad Yani, Ali Mochtar Ngabalin dan lain-lain.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya mengatakan, dalam pendaftaran gugatan itu pihaknya menyertakan dokumen-dokumen teknis berupa 52.000 dokumen C1, serta rekaman video.

Menurut Firman, terdapat dugaan kecurangan seperti penggunaan dokumen pemilu legislatif untuk pemilu presiden yang secara jelas memengaruhi keabsahan suara, serta pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman mengatakan, pihaknya menginginkan diberlakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 52.000 TPS di Indonesia, di 5.800 TPS di Jakarta, dan beberapa di wilayah Papua.(Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor:

Advertisement

Bagikan Artikel: