WE Online, Jakarta - Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiana mengatakan bahwa saat ini bank perkreditan rakyat (BPR) sedang menghadapi kendala kesulitan modal dan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, sekitar 17% dari 1.634 BPR mengalami kekurangan tenaga SDM yang berdampak terhadap buruknya pelayanan kepada nasabah. Padahal, sesuai aturan OJK, BPR minimal memiliki 12 orang karyawan untuk mengoperasikan satu kantor cabang.
"Namun, kesulitan modal membuat BPR tidak mampu menambah tenaga operasional yang akhirnya juga sulit bersaing dengan perbankan umum. OJK akan terus fokus mendorong peningkatan layanan BPR," ujar Heru Belum lama ini.
Oleh sebab itu, dia meminta pemilik BPR agar tidak segan menggelontorkan dananya untuk memperkuat modal bank. Kemudian dia juga meminta agar BPR mulai memperhatikan aspek good corporate governance (GCG) dengan ketersediaan direksi dan komisaris dengan kualifikasi baik, analisis kredit yang didukung sarana memadai, serta melengkapi rasio SDM dengan kompetensi teruji.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengaku tidak keberatan dengan kebijakan regulator. Sebab dia sepakat untuk meningkatkan modal BPR agar memiliki daya saing.
“Saya belum lihat draf yang baru itu. Tetapi, pada prinsipnya kami setuju untuk meningkatkan kinerja BPR,” katanya.
Dia mengatakan kinerja BPR saat ini terhitung masih bagus dengan rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 17%. Namun, dia mengakui sejumlah BPR mengalami kesulitan modal dan SDM.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
