Menanti Para Menteri Pemerintahan Baru (I)

WE Online, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Mohammad Jusuf Kalla kini harus bersiap untuk menerima para politisi, intelektual serta akademisi yang membayangkan diri mereka berpeluang untuk masuk ke dalam kabinet masa bakti 2014-2019.

Mantan wali kota yang kemudian menjadi gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jokowi pada Pilpres 9 Juli 2014 berhasil menang dan siap dilantik pada 20 Oktober bersama calon wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, yang juga pernah menjadi wakil presiden pada kurun waktu 2004-2009 untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasangan baru pemimpin negara ini harus segera bersiap-siap memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena mereka harus mampu melaksanakan janji-janji mereka kepada seluruh rakyat di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan pertahanan keamanan.

Karena mereka mulai bertugas secara resmi mulai 20 Oktober mendatang, maka dalam waktu hampir tiga bulan mendatang ini, Jokowi-JK sudah harus menyiapkan para pembantunya terutama yang akan duduk dalam kabinet, yang belum diketahui nama resminya.

Karena itu, sebelum pelantikan mereka tentu sudah harus "mengantongi" nama-nama calon menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Apa sih syarat para pembantu Jokowi-JK itu? "Tentu saja 'leadership'-nya kuat. Terus punya kompetensi baik secara manajerial dan 'ngerti' manajemen pemerintahan yang bersih dan mau melayani," kata sang presiden terpilih Jokowi di Jakarta, Kamis (24/7).

Karena belum menentukan nama-nama para menteri itu, maka Jokowi belum mau menyebutkan orang-orang dari kalangan akademisi, intelektual dan politisi yang berpeluang besar menjadi staf intinya.

"Kami baru bicara persiapan, kriteria, bicara yang menempati siapa. Ini koalisinya' gendut atau ramping'. Pokoknya ada profesional, akademisi dan politisi," kata Jokowi yang sebelum memimpin Solo pernah terjun ke dunia bisnis. Untuk memperlancar proses penyusunan kabinetnya, kemudian minta masyarakat untuk tidak ragu-ragu memberikan masukan sehingga akhirnya bisa diperoleh nama-nama yang terbaik di bidangnya masing-masing.

Karena tim sukses Jokowi-JK, yang berasal dari beberapa partai mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, hingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Nasional Demokrat, akan mengutamakan politisi-politisi dari partai-partai pendukungnya. Mungkin yang bisa menjadi persoalan adalah bagaimana memilih atau menyeleksi para intelektual dan akademisi yang begitu banyak bertebaran di seluruh Tanah Air.

Apa sih pentingnya memilih dan menyeleksi para bakal calon menteri itu? Masyarakat tentu bisa melihat bahwa dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua yang masih harus menyelesaikan tugasnya hingga Oktober 2014, telah terjadi beberapa menteri yang harus diberhentikan atau "minta berhenti" seperti mantan menteri pemuda dan olah raga Andi Alifian Mallarangeng, mantan menteri agama Suryadharma Ali serta mantan menteri perdagangan Gita Wirjawan.

Andi Mallarrangeng terpaksa mundur karena diduga terlibat dalam kasus pembangunan pusat olah raga di Hambalang, Bogor. Kemudian Suryadharma Ali diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana haji yang nilainya triliunan rupaih, serta mengajak sejumlah orang untuk ikut naik haji padahal mereka sebenarnya tidak berhak. Sementara itu, Gita Wirjawan diduga terlibat dalam impor sapi.

Sementara itu, ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terpaksa mundur karena diduga terlibat menerima upeti atau gratifikasi bernilai miliaran rupiah dari sejumlah tokoh yang mengajukan kasusnya ke MK. Kemudian nama Kabinet Indonesia Bersatu juga dikotori oleh gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Chosiyah dalam dugaan kasus korupsi yang nilainya membuat orang-orang terbelalak matanya karena nilainya juga bernilai miliaran rupiah.

Nama jajaran pemerintah juga dikotori oleh ditangkapnya mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Kepolisian Negara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, beberapa wali kota dan bupati hingga anggota DPR dan DPRD.

Karena itu, tentu tidak heran jika Jokowi dan juga Jusuf Kalla harus ekstra hati-hati untuk memilih calon-calon menteri mereka sehingga kabinet mereka tidak ternoda namanya oleh tindakan melawan hukum terutama korupsi. (Ant/Arnaz Firman)