Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

AKSES: Pemerintahan Baru Harus Agendakan Demokratisasi Ekonomi

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pemerintahan baru dan elit politik mendatang dituntut untuk membuat terobosan politik penting dengan mengagendakan demokratisasi ekonomi, kata Ketua Umum AKSES (Asosiasi Kader Sosio-ekonomi Startegis) Suroto.

"Kalau tidak ingin kehidupan berbangsa ini rusak dan ada ancaman revolusi sosial, maka pemerintahan mendatang harus mengagendakan demokratisasi ekonomi, yang saat ini kondisinya terseok jauh di belakang," kata Suroto di Jakarta, Minggu.

Menurut dia dalam waktu dekat, struktur kabinet dan orang-orang yang akan mengisinya di pemerintahan baru akan memikul beban harapan dari masyarakat. Ia menambahkan untuk selanjutnya rakyat menuntut realisasi dari agenda program penting demokratisasi ekonomi.

"Demokratisasi ekonomi itu mencakup pembagian tanah pada petani, agenda reformasi korporasi, layanan publik, dan sebagainya," katanya.

Suroto berpendapat kebebasan berpolitik yang terjadi saat ini begitu mudah diklaim sebagai manifestasi dari negara demokrasi dan menyebut diri sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

"Tapi benarkah demokrasi kita sudah berjalan sesuai dengan treknya? Kenapa kemiskinan, kesenjangan, ekploitasi, korupsi, kebodohan, ketidakadilan, pengucilan menyeruak dimana-mana? Kenapa setiap tahun kondisinya bertambah buruk? Inikah yang dimaksud dengan kehidupan berdemokrasi?" tuturnya.

Menurut dia, demokrasi politik yang berjalan secara ultra liberal saat ini dan tidak berjalannya demokrasi ekonomi di satu sisi adalah penyebabnya.

"Sekarang ini sebetulnya kita sedang hidup dalam satu rezim Plutokharki, kekuasaan di tangan elit penguasa dan pengusaha. Bukan hidup di alam demokrasi seperti yang pendiri republik dan rakyat kebanyakan cita-citakan," katanya.

Suroto menegaskan demokrasi itu tidak boleh hanya berjalan di satu sisi ibaratnya hanya di tangan kanan saja, tapi harus berlaku juga untuk tangan kiri.

"Tidak bisa di satu sektor disebut demokratis, tapi di sektor lain tidak demokratis," katanya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: