Sharif Cicip: AS Dukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, Pemerintah Amerika Serikat mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terdapat di Republik Indonesia.

"Pemerintah Amerika Serikat mendukung pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia. Diantaranya melalui proyek Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) dan Proyek Marine Protected Areas Governance (MPAG)," kata Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Senin.

Menurut Sharif, capaian signifikan proyek IMACS adalah penguatan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas untuk mengurangi praktik-praktik perikanan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur ("IUU Fishing").

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, pada tahun 2013, KKP memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pelatihan kepemimpinan dalam Pengelolaan Perikanan di Universitas Rhode Island, AS, atas pembiayaan IMACS.

"Pelatihan tersebut telah memperkuat kapasitas KKP dalam mengkaji dan memformulasikan rencana pengelolaan perikanan. Capaian penting program ini adalah peluncuran Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 pada Februari 2014," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Senin (11/8/2014) ini menerima kunjungan kehormatan Senator Sheldon Whitehouse, dari Negara Bagian Rhode Island, AS.

Sebelumnya, KKP membentuk Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN guna kesiapan menghadapi liberalisasi Asia Tenggara pada 2015.

"Tim Pokja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA terdiri atas seluruh unit kerja lingkup KKP dengan pembagian tugas sebagai koordinator pada masing-masing bidang tertentu," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Ia menjelaskan pembentukan Tim Pokja Cetak Biru MEA itu, mengingat Indonesia memerlukan penguatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar di ASEAN dalam menghadapi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Dia mengatakan negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Malaysia dinilai sudah sangat agresif dalam mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang MEA 2015.

Sjarief menjelaskan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi atau logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, dan pengembangan industri terpadu. (Ant)