Wamenkeu: Kebijakan Subsidi BBM Tunggu Pemerintahan Baru

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Anny Ratnawati mengatakan kebijakan terhadap pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) menunggu pembicaraan antara pemerintah saat ini dengan pemerintah baru.

"Tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis pada masa transisi pemerintahan. Jadi, harus dibicarakan dengan presiden baru," ujar Anny Ratnawati di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Anny mengatakan pemerintah telah mempersiapkan beberapa skenario untuk pengendalian subsidi BBM, sekaligus antisipasi yang akan diambil saat memilih skenario tersebut.

"Ruangnya ada, pilihan kebijakannya ada. Di dokumen APBN Perubahan sudah diberikan room (ruang) bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kalaupun nanti dibutuhkan bantuan langsung tunai, itu sudah ada anggarannya," ujar Anny.

Menurut Anny, yang terpenting saat ini adalah bahwa presiden yang baru memahami bahwa isu subsidi tersebut harus diselesaikan sehingga bisa segera mendiskusikannya dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, lanjut Anny, harga BBM bersubsidi saat ini sangat berbeda jauh dengan harga minyak internasional sehingga berpotensi terjadinya penyelundupan dan mengganggu kondisi fiskal.

Namun, Anny menambahkan pemerintah tidak akan melepas harga BBM bersusidi begitu saja mengikuti harga pasar karena amanat undang-undang yang harus dijalankan.

"Harganya tetap tidak bisa dilepas ke pasar karena itu amanat undang-undang. Tapi, berapa prosentase harga jual di Indonesia dan harga minyak dunia akan diputuskan kemudian," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih secara definitif pada 21 Agustus 2014. Setelah pengumuman tersebut, pemerintah saat ini baru bisa membicarakan persoalan perekonomian, termasuk soal pengendalian subsidi BBM. (Ant)