Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

SBY: Pemerintah Baru Miliki Waktu untuk Perbaiki Anggaran

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta- Penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) pada 2015 ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bila tahun sebelumnya, nota keuangan dan RAPBN disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah, namun pada RAPBN 2015 kali ini akan dilaksanakan oleh pemrintah terpilih hasil Pemilu 2014.

Mengingat pada 20 Oktober 2014 nanti, Presiden Yudhoyono akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia dan digantikan dengan presiden terpilih.

Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2015 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Jumat, menyatakan penyusunan anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2015 masih bersifat baseline.

RAPBN yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru, untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan," kata Presiden Yudhoyono.

Presiden pun menyampaikan keyakinannya pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang.

Postur RAPBN Presiden menyampaikan secara garis besar postur RAPBN 2015 terdiri dari total pendapatan negara yang mencapai sebesar Rp1.762,3 triliun dan total belanja negara sebesar Rp2.019,9 triliun.

"Dengan demikian defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB," kata Presiden.

Sementara asumsi makro RAPBN 2015 diantaranya pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, inflasi dijaga pada kisaran 4,4 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar Amerika Serikat.

Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diasumsikan pada tingkat 6,2 persen rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 105 dolar AS per barel dan lifting minyak mentah diperkirakan dapat meningkat secara bertahap mencapai sekitar 845 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Di sisi pendapatan negara,penerimaan perpajakan sebesar Rp1.370,8 triliun, PNBP sebesar Rp388,0 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,4 triliun.

Sementara itu total belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun.

Tujuh K/L Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan, sebanyak tujuh kementerian dan lembaga negara (K/L) akan mendapatkan alokasi anggaran yang terbesar dalam RAPBN tahun 2015 yaitu hingga mencapai di atas Rp40 triliun.

Ketujuh K/L itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.

Alokasi anggaran pada Kemendikbud, lanjutnya, sebesar Rp67,2 triliun serta Kementerian Agama sebesar Rp50,5 triliun, akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan yang sebesar Rp47,4 triliun diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.

Anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp95,0 triliun, yang antara lain digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya.

Di samping pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prioritas yaitu sebesar Rp47,2 triliun sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, Pemerintah memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri.

Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan dana sebesar Rp 74,2 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 44,6 triliun untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Subsidi Pemerintah masih mempertahankan subsidi dengan mengalokasikan anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 sebesar Rp433,5 triliun. Anggaran tersebut untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp70,0 triliun.

"Pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, sebagian juga masih dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, menurut Presiden, sejumlah kebijakan yang selama ini telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga alokasi yang lebih tepat sasaran perlu terus dilakukan dalam tahun 2015.

Dia menyatakan, untuk melanjutkan kebijakan tersebut perlu diambil langkah-langkah kebijakan berupa peningkatan efisiensi subsidi energi melalui ketepatan target sasaran serta penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien.

Selain itu juga melalui penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Arif Hatta

Advertisement

Bagikan Artikel: