Kabareskrim: Polisi Siap Kawal dan Lindungi Petugas Pajak di Lapangan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kerja sama dilakukan dengan melakukan koordinasi pengamanan penerimaan pajak 2014 dan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Suhardi Alius mengatakan pihak kepolisian siap membantu aparat pajak di lapangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Rapat koordinasi antara Polri dengan Ditjen Pajak dalam rangka ikut mengamankan sektor penerimaan pajak yang masih belum maksimal. Untuk itu, kita hadirkan Direktur Kriminal Umum serta Khusus seluruh Indonesia untuk membantu aparat yang ada di lapangan sekaligus untuk mengenal satu sama lain," kata Suhardi saat Press Conference Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Reserse Kriminal Polri di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Dengan adanya sinergi antara kepolisian dan aparat pajak diharapkan ada koordinasi yang baik sehingga aparat pajak yang ada di lapangan tidak terganggu dan juga tidak merasa terintimidasi dengan hal-hal yang tidak perlu. Apabila ada hal yang perlu ditindaklanjuti maka polisi siap untuk menindaklanjutinya.

"Polisi masih bisa bertindak dalam menangani pajak antara lain masuk dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Oleh karena itu, Polri berkoordinasi dengan baik dan aparat pajak juga bisa berkoordinasi dengan masing-masing penyidik di Polda," tegasnya.

Ia berharap bahwa dengan adanya kerja sama ini dapat mengamankan sektor penerimaan pajak yang belum tergali selama ini. Berdasarkan data Ditjen Pajak, dari sekitar 40 juta wajib pajak (WP) baru sekitar 25 juta yang membayar. Dari 12 juta badan usaha, baru sekitar lima juta yang terdaftar dan yang baru membayar kurang lebih 550 ribu.

"Apabila semuanya tertib maka ini dapat membantu APBN kita untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.