RAPBN 2015 Dinilai Riskan Bagi Pemerintahan Baru

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dodokambey menilai postur RAPBN 2015 yang diajukan oleh pemerintah pada 15 Agustus 2014 sangat riskan bagi pemerintahan baru.

"Ini (RAPBN 2015) saya kira satu hal yang sangat riskan kalau pemerintahan baru nantinya tidak melakukan 'exercise' terhadap kebijakan-kebijakan APBN ke depan," ujar Olly saat ditemui di sela-sela peluncuran uang rupiah kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2014 di Gedung BI, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Olly mengatakan, postur RAPBN 2015 tersebut memberikan ruang fiskal yang sangat sempit bagi pemerintahan baru sehingga dianggap kurang mengakomodir visi misi dari presiden dan wakil presiden mendatang.

"Hanya tinggal sekitar Rp20 triliun (ruang fiskal) bagi pemerintahan baru," ujarnya.

Menurut Olly, target defisit anggaran di dalam RAPBN 2015 yang sebesar 2,32 persen dari PDB perlu dicermati karena undang-undang sendiri mengamanatkan defisit anggaran tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB.

"Untuk sumber-sumber pembiayaan sendiri, kita tahu persis ekonomi kita di mana ekspor kita menurun sehingga pendapatan devisa kita menurun. Sehingga saya kira harus ada satu extra effort dari pemerintahan ke depan untuk melakukan exercise kembali tentang APBN 2015 nanti," katanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan defisit anggaran dalam RAPBN 2015 sebesar Rp257,57 triliun atau 2,32 persen dari produk domestik bruto, turun dari defisit APBNP 2014 2,4 persen.

Defisit anggaran dinilai terjadi karena adanya percepatan pencapaian target pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Defisit dalam RAPBN 2015 tersebut sendiri direncanakan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp281,39 triliun dan luar negeri sebesar Rp23,81 triliun.

Sementara itu, dalam postur RAPBN 2015, belanja negara direncanakan sebesar Rp2.019,9 triliun atau naik 7,6 persen dari pagu APBNP 2014. Dari total anggaran belanja tersebut, belanja pemerintah pusat mengambil porsi Rp1.379,88 triliun, sedangkan anggaran transfer daerah dan dana desa Rp639,9 triliun. Untuk pendapatan negara ditargetkan Rp1.762,3 triliun. (Ant)