WE Online - Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus menyarankan Joko Widodo selaku Presiden terpilih memantau dan mengantisipasi praktik negatif di kementerian dan lembaga negara nondepartemen (LNDD) pada masa transisi pergantian pimpinan pemerintahan nasional.
Aksi curang atau upaya negatif menteri atau kepala badan atau pejabat setingkat menteri dapat saja berupa penggeseran posisi eselon II dan I yang dapat menghambat roda pemerintahan Jokowi-JK nanti, kata Tigor di Jakarta, Jumat,.
"Perilaku menggeser-geser jabatan pada masa seakan-akan kekuasaan Presiden lowong sudah kerap terjadi, baik itu dilingkungan sipil maupun militer," kata Tigor.
Jokowi juga diminta menyoroti badan usaha milik negara (BUMN) pada masa transisi kepemimpinan, khususnya mengenai keputusan-keputusan direksi BUMN yang berkedok bisnis.
"Cenderung jajaran Direksi BUMN 'rajin' melakukan perbuatan curang pada masa peralihan pemerintahan dengan harapan bisa 'menabung' jikalau nanti mereka tidak dipercaya lagi menjadi direksi," tuturnya.
Jokowi juga disarankan agar mempersiapkan formulasi lahirnya Komisi Militer Nasional (Komilnas) sebagai suatu strategi untuk melengkapi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sebab baru saja berdiri Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN).
"Jika Komilnas terbentuk maka itu akan menyempurnakan maksimalnya kinerja pegawai 'negeri' baik yang militer-polisi maupun sipil," ujarnya.(Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor:
Tag Terkait:
Advertisement
