WE Online, Banjarmasin - Anggota DPR-RI Habib Nabiel Fuad Almusawa berpendapat, pemerintah perlu memberi insentif kepada Badan Usaha Milik Negara, terutama bagi yang bisa mengoptimalkan produk samping.
"Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong BUMN untuk mengoptimalkan produk samping yang dihasilkan dari proses pengolahan produk inti," ujarnya dalam keterangan pers kepada wartawan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (23/8/2014).
"Beri mereka insentif yang memadai. Kalau perlu beri juga 'reward' tambahan terutama kepada mereka yang berhasil mengoptimalkan produk samping yang bisa membantu memecahkan permasalahan bangsa," lanjut legislator asal daerah pemilihan Kalsel tersebut.
Menurut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu, pemberian insentif tersebut perlu agar terjadi optimalisasi dalam produksi sehingga dapat meminimalkan bahan baku yang terbuang percuma.
"Adapun kepada mereka yang bisa membantu memecahkan permasalahan bangsa, wajib diberi reward tambahan agar pihak-pihak lain termotivasi juga untuk melakukan hal yang serupa. Dengan demikian, permasalahan bangsa tidak hanya difikirkan solusinya oleh pemerintah saja," paparnya.
Sebagai contoh PTPN yang beroperasi di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel hendaknya juga mencontoh PTPN X, sehingga beban pemerintah menjadi ringan, serta daerah dan masyarakat setempat bisa terbantu.
Ia mengungkapkan, PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) telah berhasil mengoptimalkan produk samping dalam proses pengolahan tebu menjadi gula berupa ampas tebu menjadi bahan bakar yang bisa menggantikan bahan bakar minyak (BBM).
Pada tahun 2007 konsumsi BBM PTPN X masih senilai Rp130 miliar. Namun dengan mengoptimalkan ampas tebu, konsumsi BBM bisa terus dikurangi hingga menjadi Rp1,5 miliar pada tahun 2013. Bahkan kedepan, PTPN X bertekad menjual energi listrik kepada pihak lain.
PTPN X, lanjutnya, telah berhasil mengoptimalkan bahan baku sekaligus membantu mengurangi permasalahan bangsa yaitu defisit BBM. "Nilai bantuannya memang tidak signifikan. Namun kalau hal serupa diikuti banyak pihak lain bisa menjadi signifikan," ujarnya.
"PTPN X patut diberi insentif sesuai kebutuhan. Biar jadi contoh buat PTPN lain, kalau mereka bagus maka Pemerintah akan beri reward," tandas wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian itu.
Menurut dia, saat ini pabrik gula (PG) Krembung, Jawa Timur (Jatim) mempunyai potensi listrik dari ampas tebu mencapai 10 Mega Watt (MW). Untuk mereka pakai sendiri 4,5 MW dan sisanya 5,5 MW bisa dijual ke PLN.
"Pabrik sudah siap memproduksi listrik, tapi butuh izin dari pemerintah. Beri kemudahan perizinan. Kalau syaratnya masih kurang, bantu agar segera terpenuhi. Intinya permudah urusan. Itu insentifnya," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia mengungkapkan, selain PG Krembung PTPN X sudah juga melakukan simulasi investasi untuk memproduksi listrik melalui program cogeneration di PG Ngadiredjo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, "Investasi yang mereka butuhkan sekitar Rp 310 miliar dengan perkiraan pengembalian investasi sekitar tiga tahun. Untuk proyek yang inipun, pasti ada perizinannya. Permudah dan bantu perijinannya," tegasnya.
"Jadikan pengembangan lisrik dari empas tebu di PTPN X ini sebagai proyek percontohan nasional," pinta anggota Komisi IV DPR-RI tersebut.
Ia menambahkan, berdasar data PTPN X, BUMN itu memiliki lahan tebu nasional sekitar 475.000 hektare. Produksinya lebih 33 juta ton tebu. Potensi produksi listrik dari ampas tebu mencapai 3,5-3,8 juta MWH (3.800 GWH).
"Potensi tersebut cukup signifikan. Pemerintah jangan mengabaikan hal itu," demikian Habib Nabiel. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
