WE Online, Jakarta - Pakar ekonomi Universita Atmajaya A Prasetyantoko memperkirakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat beban persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
"Bisa jadi pemerintahan Jokowi-JK akan mewarisi beban berat dari pemerintahan sebelumnya," katanya di Jakarta Sabtu (23/8/2014).
Menurut dia susunan RAPBN yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Agustus 2015 menyisakan persoalan serius.
Pasalnya, nota keuangan tersebut berpotensi melampaui minimal defisit fiskal sebesar tiga persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Prasetyantoko menilai sebenarnya APBN-P 2014 sudah bermasalah karena volume konsumsi BBM mengalami peningkatan terus padahal undang-undang membatasi tidak boleh melebihi 46 juta Kiloliter.
"Padahal hingga sejauh ini, diprediksi pada Oktober atau November 2015 komsumsi minyak akan melampaui batas maksimal 46 juta Kiloliter," ujarnya.
Dalam kondisi seperti itu, dia mengungkapkan Pemerintahan Jokowi-JK harus menaikan harga BBM untuk mengatasi persoalan keuangan negara.
Prasetyantoko menyatakan rakyat Indonesia harus mengetahui jika kebijakan Jokowi-JK menaikan harga BBM karena menanggung beban pemerintahan sebelumnya.
Diketahui, Pemerintahan SBY-Boediono menyusun subsidi energi sebesar 18 persen dari total pengeluaran ditambah 7,6 persen untuk membayar bunga utang pada RAPBN 2015.
Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 subsidi BBM diproyeksikan mencapai Rp291 triliun, naik dari pagu APBN-P 2014 sebesar Rp247 triliun. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
