WE Online, Jakarta - Rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan kabinet pemerintahan mendatang mendapat penolakan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua BPP Hipmi Bidang Infrastruktur dan Properti Bahlil Lahadlia mengatakan perampingan kabinet tidak perlu dilakukan karena akan memakan waktu.
"Kita butuh percepatan. Kalau kita melakukan perampingan maka harus dilakukan penyesuaian organisasi maka dalam aspek mengejar pertumbuhan ekonomi akan lebih baiknya jangan dilakukan," kata Bahlil dalam diskusi bertajuk Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi JK di Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal yang terpenting ke depan bagi Jokowi-JK bukanlah persoalan struktur kementerian, melainkan penyusunan kabinet yang akan menjalankan roda pemerintahan lima tahun mendatang.
"Hipmi mengusulkan agar orang yang dipilih merupakan figur profesional dan berkompeten. Tidak peduli dari parpol atau nonparpol," tegasnya.
Bahkan, Hipmi menginginkan Jokowi dapat mempertimbangkan atau membuat terobosan untuk merekrut putra-putri terbaik dari Aceh dan Papua untuk mengisi kabinetnya mendatang.
"Aceh dan Papua merupakan dua wilayah yang selalu menjadi isu internasional dan mempengaruhi minat investasi," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
